Jum'at, 19 Juli 2024  
 
PRESIDEN JOKOWI & KAPOLRI LAYAK UNTUK COPOT KAPOLDA KALTARA & KAPOLRES BULUNGAN

Kah | Serba-Serbi
Sabtu, 15 Oktober 2022 - 13:21:19 WIB

1213
TERKAIT:
   
 
Jakarta, Sabtu,- KAPOLDA Kalimantan Utara (Kaltara) dan KAPOLRES bulungan, Kaltara layak untuk dicopot dari jabatannya karena diduga tidak memihak dan tidak melindungi masyarakat Kaltara. 

Hal itu diungkapkan  Ketua Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM (DPP GPSH) sesuai kesimpulan hasil investigasi bersama sama TIM KHP Jakarta yang dipimpin Drs. Khairil Hamzah,  SH MH di Desa Kuning,  Desa Baru dan Desa Pangkupadi Kalimantan Utara.  Investigasi langsung  mendengar keresahan masyarakat Kaltara tersebut terkait pembebasan lahan / tanah untuk Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) dilakukan TIM KHP secara terbuka dan berbicara langsung di depan umum.

Mengutip keterangan Ketua Umum DPP GPSH H. M. Ismail,  SH, MH  hasil Investigasi selama 3 (tiga)  hari di Kaltara diantaranya menyimpulkan bahwa ditempatkannya proyek nasional KIPI di Kaltara malah timbulkan keresahan, kesusahan masyarakat dan mengarah kepada memiskinkan warga Desa Pangkupadi, Desa Kuning dan Desa Baru. Kenyataan yang ada di lapangan jauh berbeda dengan tujuan pemerintah pusat agar nasyarakat sekitar Kaltara sejahtera. 
Dari data data yang berhasill dikumpulkan TIM menyebutkan oknum oknum keamanan di tempat tersebut banyak lakukan intimidasi  bagi warga yang tanahnya terdampak proyek KIPI ini.  

Dijelaskan dari keterangan beberapa korban intimidasi diantaranya Warga Desa Pangkupadi  bernama Ahmad Tang melaporkan tanahnya seluas 5 (kima) hektar dipaksa dijual kepada salah satu PT yang ditunjuk untuk beli tanah masyarakat terdampak proyek KIPI. Yang dialami Ahnad Tang  saat mobilnya berisi kayu kayu hasil tebangan masyarakat ditahan polisi dengan tuduhan ilegal loging. Selama tiga hari dia ditahan tanpa surat penahanan. Didalam tahanan Polres Bulungan dia terpaksa setuju menjual tanahnya dengan harga sekitar Rp.6.000,- /m2 (enam ribuan rupiah) per meter persegi jauh di bawah standart umum. Jika dia tidak menjual tanahnya sesusi harga yang diminta oknum oknum polisi itu Ahmad Tang akan terus diproses.

Selanjutnya menurut Ismail anehnya lagi pihak Bupati setempat telah tiga kali lakukan perubahan NJOP, mulai Rp. 90.000,- , turun lagi jadi Ro. 56.000,- dan terahir NJOP dipatok Bupati diseputaran Rp. 6.000,-/m2.

"Oleh karena itu masyarakat menilai adanya tekanan, intimidasi pihak keamanan dan patokan harga NJOP yang sangat rendah akan memiskinkan masyarakat terdampak. Jadi yang mengganggu lajunya rencana proyek pembangunan KIPI yang ditunggu tunggu masyarakat Kaltara diduga adalah oknum oknum pihak keamanan dan pihak Pemda setempat. Padahal masyarakat Kaltara sangat, sangat, sangat mendukung gagasan Presiden.  Oleh karena itu YM Presiden Joko Widodo dan KAPOLRI Jendral Sigit Listyo sangat layak untuk copot segera KAPOLDA Kaltara  dan KAPOLRES Bulungan Kaltara," tegas Ketua Umun DPP GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM (DPP GPSH)  H. M. Ismail, SH, MH Sabtu (15/10/22) di Jakarta ahiri keteranganny.

                   OooooooooooooooooO
Trm ksh atas pemuatannya. 

Infornasi hub :H. M Ismail. 
Hp/WA : 0852.1547.5999.
E-mail : ismaillawfirn09@gnail.com.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Kapendam XII/Tpr, Resmi Berganti
  • Ketua DPD KNPI Riau Protes Keras
  • Komisi ll DPRD JABAR Berharap Koperasi dan Usaha Kecil Bisa Berinovatif
  • Untuk Tingkatkan Wawasan Guru Ngaji, Pemkot Cimahi Beri Pelatihan
  • Alhamdulillah, Kemenag RI Tetapkan Siak Sebagai Kota Wakaf di Indonesia
  • Launching BIDARI untuk UMKM, Ini Harapan Ketua Baznas Riau
  • Pemprov Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-67 Provinsi Riau
  • Bareskrim Tetapkan 2 Penyedia Barang Jadi Tersangka Korupsi Gerobak UMKM di Kemendag
  • Polresta Cirebon Hadiri Car Free Day Sumber Dalam Rangka Ops Patuh Lodaya Tahun 2024
  •  
     
     
    Minggu, 27 September 2020 - 22:04:35 WIB
    Luhut Minta Produksi Obat Covid-19 Dipercepat, Ini Jawaban Terawan
    Jumat, 08 Januari 2021 - 23:50:55 WIB
    Pemkot Cimahi Laksnakan PPKM
    Selasa, 28 Desember 2021 - 14:28:18 WIB
    Walikota Pekanbaru Berharap Wali Murid Memahami Soal Merger SD Negeri 1
    Jumat, 24 Juli 2020 - 12:45:29 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Sambut Kedatangan Tim Wasev TMMD Ke-108 Di Kecamatan Bukit Batu
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:55:07 WIB
    Bagaimana Pers Tetap Profesional Ditengah Situasi Sulit? Begini Tips Kapolda Riau
    Minggu, 16 Mei 2021 - 09:36:30 WIB
    Polda Banten siap mendukung penuh terkait Instruksi Gubernur
    Tempat Wisata Di Banten Ditutup
    Jumat, 18 Juni 2021 - 15:19:18 WIB
    Bupati Kampar dan Ketua TP PKK Kampar Dampingi Ketua TP PKK Prov.Riau Serahkan Paket Makanan
    Rabu, 30 September 2020 - 05:35:33 WIB
    400 Nakes Aceh Kena Covid, IDI Antisipasi Klaster Rumah Sakit
    Kamis, 04 April 2024 - 09:28:39 WIB
    KOLABORASI BNN DAN INSAN FILM YARFI DALAM P4GN
    Sabtu, 03 April 2021 - 08:06:03 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias dan Babinkamtibmas Laksanakan Pengamanan Paskah Jumat Agung
    Kamis, 25 November 2021 - 08:37:13 WIB
    Kapolda Riau Dukung Pemda Wujudkan Inklusi Ekonomi di Riau
    Jumat, 03 April 2020 - 14:25:28 WIB

    Jumat, 18 Juni 2021 - 15:29:30 WIB
    Kepala Desa Panombean Kec. Bintang Bayu Diduga Tidak Transparan Terkait Penggunaan DD Dan ADD
    Kamis, 30 April 2020 - 21:04:47 WIB
    Lembaga DPRD Merasa Dilecehkan
    Belang Mulai Terkuak, Pemko Pekanbaru Tidak Hadiri RDP Tentang Bansos Corona ?
    Selasa, 06 April 2021 - 22:26:02 WIB
    Abuya Uci Wafat, Kapolresta Tangerang Imbau Masyarakat Patuh Prokes, Berdoa dari Rumah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved