Minggu, 29 Januari 2023  
 
PRESIDEN JOKOWI & KAPOLRI LAYAK UNTUK COPOT KAPOLDA KALTARA & KAPOLRES BULUNGAN

Kah | Serba-Serbi
Sabtu, 15 Oktober 2022 - 13:21:19 WIB

1213
TERKAIT:
   
 
Jakarta, Sabtu,- KAPOLDA Kalimantan Utara (Kaltara) dan KAPOLRES bulungan, Kaltara layak untuk dicopot dari jabatannya karena diduga tidak memihak dan tidak melindungi masyarakat Kaltara. 

Hal itu diungkapkan  Ketua Umum DEWAN PIMPINAN PUSAT GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM (DPP GPSH) sesuai kesimpulan hasil investigasi bersama sama TIM KHP Jakarta yang dipimpin Drs. Khairil Hamzah,  SH MH di Desa Kuning,  Desa Baru dan Desa Pangkupadi Kalimantan Utara.  Investigasi langsung  mendengar keresahan masyarakat Kaltara tersebut terkait pembebasan lahan / tanah untuk Kawasan Industri Pelabuhan Indonesia (KIPI) dilakukan TIM KHP secara terbuka dan berbicara langsung di depan umum.

Mengutip keterangan Ketua Umum DPP GPSH H. M. Ismail,  SH, MH  hasil Investigasi selama 3 (tiga)  hari di Kaltara diantaranya menyimpulkan bahwa ditempatkannya proyek nasional KIPI di Kaltara malah timbulkan keresahan, kesusahan masyarakat dan mengarah kepada memiskinkan warga Desa Pangkupadi, Desa Kuning dan Desa Baru. Kenyataan yang ada di lapangan jauh berbeda dengan tujuan pemerintah pusat agar nasyarakat sekitar Kaltara sejahtera. 
Dari data data yang berhasill dikumpulkan TIM menyebutkan oknum oknum keamanan di tempat tersebut banyak lakukan intimidasi  bagi warga yang tanahnya terdampak proyek KIPI ini.  

Dijelaskan dari keterangan beberapa korban intimidasi diantaranya Warga Desa Pangkupadi  bernama Ahmad Tang melaporkan tanahnya seluas 5 (kima) hektar dipaksa dijual kepada salah satu PT yang ditunjuk untuk beli tanah masyarakat terdampak proyek KIPI. Yang dialami Ahnad Tang  saat mobilnya berisi kayu kayu hasil tebangan masyarakat ditahan polisi dengan tuduhan ilegal loging. Selama tiga hari dia ditahan tanpa surat penahanan. Didalam tahanan Polres Bulungan dia terpaksa setuju menjual tanahnya dengan harga sekitar Rp.6.000,- /m2 (enam ribuan rupiah) per meter persegi jauh di bawah standart umum. Jika dia tidak menjual tanahnya sesusi harga yang diminta oknum oknum polisi itu Ahmad Tang akan terus diproses.

Selanjutnya menurut Ismail anehnya lagi pihak Bupati setempat telah tiga kali lakukan perubahan NJOP, mulai Rp. 90.000,- , turun lagi jadi Ro. 56.000,- dan terahir NJOP dipatok Bupati diseputaran Rp. 6.000,-/m2.

"Oleh karena itu masyarakat menilai adanya tekanan, intimidasi pihak keamanan dan patokan harga NJOP yang sangat rendah akan memiskinkan masyarakat terdampak. Jadi yang mengganggu lajunya rencana proyek pembangunan KIPI yang ditunggu tunggu masyarakat Kaltara diduga adalah oknum oknum pihak keamanan dan pihak Pemda setempat. Padahal masyarakat Kaltara sangat, sangat, sangat mendukung gagasan Presiden.  Oleh karena itu YM Presiden Joko Widodo dan KAPOLRI Jendral Sigit Listyo sangat layak untuk copot segera KAPOLDA Kaltara  dan KAPOLRES Bulungan Kaltara," tegas Ketua Umun DPP GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM (DPP GPSH)  H. M. Ismail, SH, MH Sabtu (15/10/22) di Jakarta ahiri keteranganny.

                   OooooooooooooooooO
Trm ksh atas pemuatannya. 

Infornasi hub :H. M Ismail. 
Hp/WA : 0852.1547.5999.
E-mail : ismaillawfirn09@gnail.com.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Hasil Rapat Pleno KI Pusat Tetapkan Kampar Sebagai Tuan Rumah HKIN 2023
  • Angka Stunting di Riau 2022 Turun, Kadiskes Sebut Berkat Kerja Keras Kawan-Kawan di Puskesmas
  • Kejar Target! Kadiskes Riau Berencana Kumpulkan Dinkes Kabupaten/Kota Bahas Stunting
  • Hakim-Hakim di Jepang Buat Prof Mahfud Kaget
  • Apartemen Ayam, Solusi Peternak Milenial
  • Luar Biasa... Warga Kembali Serahkan Senjata Api Ke Satgas Yonarmed 5/105 Tarik/Pancagiri
  • Keren.... Kodim 0617/Majalengka Rehab Rumah Veteran
  • Tahun 2023 Pemko Pekanbaru Fokus Bangun Proyek Menyentuh Masyarkat
  • Anggota Komisi V DPRD JABAR Monitoring Pembangunan Gedung Blok l Dan Blok lV RSUD) ota Bogor
  •  
     
     
    Kamis, 11 Februari 2021 - 16:36:50 WIB
    Sekda Siak : PPPK Program Pusat, Tenaga Honor Secara Bertahap Akan di Angkat
    Sabtu, 19 Februari 2022 - 09:47:57 WIB
    Pansus VI Minta Terminal Ciledug Ciptakan Kemudahan untuk Masyarakat Melalui Aplikasi E-Ticket
    Kamis, 07 Mei 2020 - 09:34:51 WIB
    LAWAN COVID-19
    H. Zukri Misran Berbagi dan Sosialisasi Cegah Covid-29 Kepada Warga
    Selasa, 24 November 2020 - 19:04:32 WIB
    Pelatihan Diversifikasi Pangan, Walkot: Sektor Pertanian Dikembangkan Lebih Kreatif
    Rabu, 13 Mei 2020 - 11:05:45 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ida : Masyarakat Kelaparan, Wali Kota dan Menantu Ngebet Kejar Proyek Triliunan
    Minggu, 09 Februari 2020 - 13:03:18 WIB
    Penahanan Wartawan
    IWO Siap Terjunkan Massa Desak Polda Bebaskan Wartawan Yang di Tahan
    Rabu, 27 Januari 2021 - 09:38:21 WIB
    Jabar Akan Perkuat Puskesmas untuk Tangani COVID-19
    Selasa, 23 Juni 2020 - 20:29:57 WIB
    Plh. Bupati Bengkalis Ikuti Rapat Pleno TPAKD
    Jumat, 14 Februari 2020 - 15:50:41 WIB
    DPP MOI UCAPKAN TERIMAKASIH PENGUMUMAN SERTIFIKASI UKW DEWAN PERS
    Sabtu, 27 Juni 2020 - 11:25:20 WIB
    Koramil 03/Idanogawo Kodim 0213/Nias Bantu Dan Kawal Pendistribusian Bansos Pemkab Nias
    Selasa, 16 November 2021 - 13:19:40 WIB
    Bupati Kampar Minta Para Pimpinan Baru Bank Riau Berikan Kontribusi Lebih
    Sabtu, 27 Maret 2021 - 09:13:50 WIB
    Setelah Menang, Asst. Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto SH MH, Dua Pamong Depokrejo Kembali Bekerja
    Rabu, 27 April 2022 - 14:03:14 WIB
    TNI AD Akan Sanksi Tegas Oknum Yang Sebarkan Surat Permintaan Minuman Danramil Jayapura
    Senin, 07 Maret 2022 - 10:41:39 WIB
    Buka MTQ Tenayan Raya, Wali Kota: Belajar Alqur'an Membentuk Generasi Muda yang Qur'ani
    Selasa, 27 Juli 2021 - 11:15:06 WIB
    DLHK Fokus Benahi TPA Muara Fajar
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved