Senin, 05 Desember 2022  
 
DPP GPSH Dukung Presiden RI dan Kapolri Berantas Mafia Tanah

Aji | Serba-Serbi
Minggu, 10 Oktober 2021 - 10:41:06 WIB

ist_101021
TERKAIT:
   
 
JAKARTA,- Dewan Pengurus Pusat "GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM" (DPP. GPSH) mendukung sepenuhnya upaya Pemberantasan MAFIA TANAH yang sedang dilakukan  oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo bersama KAPOLRI Jenderal Pol Listyo.

"Puluhan juta rakyat Indonesia saat ini menderita lahir bathin dan hidup jatuh miskin akibat perbuatan para MAFIA TANAH. Untuk mencapai tujuannya para mafia tanah ini tidak segan segan, tidak malu malu dan selalu melawan hukum. Mafia tanah menjerat dan telah memenjarakan kenetralan oknum oknum penegak hukum. Okeh karena itu dengan mengucapkan  Bismillahirrahmanirrahim DPP. GPSH mendukung penuh upaya Yang Mulia Presiden RI Ir. Joko Widodo bersama KAPOLRI untuk MEMBERANTAS MAFIA TANAH di seluruh wilayah hukum NKRI," tegas Ketua Umum DPP.GPSH H.M.Ismail, SH, MH yang didampingi pimpinan teras GPSH Adv. Drs. H. Hasan Basri, SH, MH dan Adv. H.Alfan Sari, SH, MH, MM Minggu (10/10/2021) di Jakarta.

Menurut H.M.Ismail bahwa dukungan dan dorongan DPP. GPSH itu juga telah dikirimkan melalui surat No. 027/ Per- HKM/VIII/21 tertanggal 09 Agustus 2021 yang ditanda tangani H.M.Ismail, SH, MH sebagai Ketua Umum dan DR. Yongki Fernando SH, MH sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam surat tersebut dilaporkan kepada YM Presiden RI Ir. Joko Widodo beberapa contoh kasus Mafia Tanah yang sedang di tangani DPP. GPSH saat ini misalnya saja di Jakarta kasus SHM No.60/Rawaterate, Jakarta Timur. Tanah Milik Tn. Budi Suyono itu tiba tiba saja berubah menjadi SHGB No.747/ Rawaterate dan SHGB No. 755 / Rawaterate. Ternyata penyerobotan tanah di Rawaterate diduga dilakukan oleh salah satu oknum Wakil Ketua DPD. RI. Contoh kedua kasus Tanah milik Ir. A Taufiq Munir sebagai pemilik sah di Tambak OSO Wilangun, Jawa Timur digugat penyerobot dan sang pemilik asli dan sah tanah itu nalah sempat dipenjara. Contoh Ketiga, kasus tanah Braga di Kota Bandung Jawa Barat. Ahli waris pemilik sah sudah puluhan tahun tidak dapat menempati tanah warisan itu. Dan ratusan perkara  akibat ulah Mafia Tanah lainnya yang masuk ke DPP. GPSH melaui Telp. 0852.1547.5999 atau melalui  Email : ismaillawfirm09@gmail.com.

Terlibatnya oknum oknum penegak hukum dan pejabat pemerintah diakui sendiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang / BPN Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa diantara anak buahnya di Kementrian ATR / BPN banyak yang nakal dengan membantu perbuatan melawan hukum para mafia tanah. Demikian halnya dalam pernyataan Menko Polhukham Prof.Mahfud Md juga mengakui banyak oknum oknum penegak hukum yg terjerat Mafia Tanah ini. Mereka tidak berpihak kepada rakyat kecil meskipun kepemilikannyai sah secara hukum.

Menurut Ismail kebijaksanaan pemerataan pemberian SHM milik rakyat oleh Presiden RI Ir. Joko Wudodo akan lebih tepat guna dan bermanfaat jika dibarengi dengan sungguh sungguh gerakan Memberantas MAFIA TANAH. DPP. GPSH sendiri sudah sejak lama ikut melakukan pemberantasan Mafia Tanah ini. Bahkan GPSH telah membentuk TIM BERANTAS MAFIA TANAH yang dikenal dengan nama "LASKAR BIMA SAKTI".

Ist.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Segera Cek! BLT BBM Cair Lagi Bulan Ini
  • Kabar Baik! Upah Minimum di Sini Tembus Rp 5,1 Juta/Bulan
  • Jembatan-Sejumlah Rumah Warga di Lumajang Tertimbun Awan Panas Semeru
  • Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur
  • LSM Akan Segera Laporkan Dana Anggaran APBD Yang Dikelola Sekwan DPRD Riau
  • Anggota Polri Turut Jadi Korban, Irjen Iqbal Tak Kuasa Tahan Tangis
  • Dekorasi Natal di Jalan-Balkot Solo, Walikota Solo Gibran Pasang Badan Jika Diprotes
  • Pemkot Cimahi Selenggarakan Forum Satu Data Kota Cimahi Tahun 2022
  • Miliaran Anggaran di Sekwan DPRD Riau Diduga Berlumuran KKN
  •  
     
     
    Senin, 27 Juli 2020 - 16:35:12 WIB
    BUMD Banyak Bermasalah, Gubri Segera Copot Jajaran Direksi dan Komisaris
    Sabtu, 02 Oktober 2021 - 12:20:20 WIB
    Pakai Masker Buat Napas Jadi Bau? Cara Mengatasinya
    Kamis, 10 September 2020 - 10:39:49 WIB
    Hakim Vonis Bebas Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Hutan Riau, Ini Jawaban KPK
    Kamis, 04 Agustus 2022 - 08:22:35 WIB
    BRK Cabang Bengkalis Serahkan Tabungan Simpanan Pelajar
    Sabtu, 27 Agustus 2022 - 10:14:55 WIB
    Ombudsman wilayah Riau Adakan Sosialisasi Bersama Pemkab Rohil
    Senin, 15 Februari 2021 - 13:37:22 WIB
    Ashanty, Aurel, Azriel dan Arsy Terinfeksi Corona
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 12:00:42 WIB
    Antisipasi Covid-19
    Tim Relawan Covid-19 Unri Turun Ke Pasar Lakukan Penyuluhan Tentang New Normal
    Senin, 07 Juni 2021 - 20:25:52 WIB
    Formasi CPNS Kejaksaan RI, Lulusan SMA hingga S2 Bisa Mendaftar
    Rabu, 27 Juli 2022 - 10:21:37 WIB
    Penyaluran Pembiayaan UMi ke Riau Capai Rp321 Miliar
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:21:11 WIB
    Tokoh masyarakat Nilai Kepemimpinan Catur Sugeng Tak Ubah Seperti Mantan Bupati HR. Soebrantas
    Senin, 10 Mei 2021 - 18:45:56 WIB
    Kunjungi Posyan Citra Raya, Kapolda Banten Apresiasi Panel Data Digital dan Stan Kopi Gratis
    Rabu, 23 Desember 2020 - 17:03:48 WIB
    Plt Kota Cimahi Melantik Pengurus FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) Masa Periode 2020 - 2025
    Sabtu, 20 Februari 2021 - 17:20:19 WIB
    Rukun Ulama - Umarok Nyata, Kapolda Banten akan Silaturahmi dengan Ulama Desa
    Sabtu, 03 April 2021 - 23:56:39 WIB
    Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman
    Kamis, 08 April 2021 - 09:20:50 WIB
    Bahas LKPJ, Komisi V Soroti Belum Adanya Kepala Dinas Kesehatan yang Definitf
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved