Senin, 27 Mei 2024  
 
Begini Aturan Baru PPh dan PPN dalam UU HPP yang Baru Saja Disahkan

RL | Serba-Serbi
Jumat, 08 Oktober 2021 - 09:15:03 WIB

Ilustrasi
TERKAIT:
   
 
TIRASKITA.COM - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna pada hari ini, Kamis (07/10/2021).

Dengan pengesahan tersebut, lapisan penghasilan orang pribadi (bracket) yang dikenai tarif pajak penghasilan (PPh) terrendah lima persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta, dari sebelumnya Rp 50 juta.     

Sedangkan, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tetap. Kenaikan batas lapisan (layer) tarif terendah ini memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak lebih rendah dari sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan (layer) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar.

Perubahan-perubahan ini ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pengusaha UMKM orang pribadi maupun UMKM badan, dan bagi orang pribadi yang lebih mampu harus membayar pajak lebih besar.

RUU HPP juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh dengan tetap dapat menjaga iklim investasi.

Tarif ini lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan rata-rata negara ASEAN (22,17 persen), negara-negara OECD (22,81 persen), negara-negara Amerika (27,16 persen), dan negara-negara G-20 (24,17 persen).

Lebih lanjut, RUU HPP juga mengatur perluasan basis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN.

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan diberikan fasilitas dibebaskan PPN.

Sementara itu, pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Jika dilihat secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen, dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen) dan India (18 persen).

Dalam RUU HPP juga terdapat terobosan baru yaitu mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan.

Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi akan semakin memudahkan Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Meskipun demikian, penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tetapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun.

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) juga diterapkan dalam RUU HPP ini. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan. PPS akan berlangsung pada 1 Januari-30 Juni 2022.

RUU HPP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. RUU ini juga akan menjadi batu pijak yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya.

Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

sumber:suara.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ikuti Porseni Tk Prov Riau 2024 di Bengkalis, Ini Pesan Pj Sekda Kampar untuk Kontingen IGTKI-PGRI
  • Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Bakal Lanjutkan Program Prioritas
  • Netralisasi ASN Dalam Pilkada Kota Cimahi, Harus Tetap Terjaga
  • Konflik Sosial di Pilkada Jabar 2024 Masuk Dalam Pembahasan Pertemuan DPRD Jabar & DPRD Kab Solok
  • DPRD Jabar dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korsel Teken Record of Discussion
  • Inovasi Zibang 3/III Cirebon, Dukung Program Ketahanan Pangan
  • Korem 063/SGJ Gelar Komsos dengan KBT
  • Dandim dan Forkopimda Kab Cirebon Lainnya, Sambut Kunker Danrem 063/SGJ
  • Koramil 0620-20/Gegesik, Kodim 0620/Kab Cirebon Panen Raya
  •  
     
     
    Sabtu, 27 Februari 2021 - 09:22:02 WIB
    DPP PJI - Demokrasi Terbitkan Mandat Baru, Pengurus DPD PJI - Demokrasi Riau Kaget
    Sabtu, 05 Juni 2021 - 19:37:11 WIB
    Jabar Buka Lowongan CPNS 500 Posisi dan 16.000 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ( PPPK) 2021
    Selasa, 15 Juni 2021 - 21:22:05 WIB
    Ini Baru Pemimpin Idaman Rakyat, Belum 2 Bulan Dilantik Langsung Buat Program Pro Rakyat
    Jumat, 13 Maret 2020 - 10:29:27 WIB

    Senin, 06 September 2021 - 10:28:44 WIB
    Wali Kota Pekanbaru Ingatkan Masyarakat Tetap Pakai Masker
    Sabtu, 20 Juni 2020 - 12:29:20 WIB
    RANGKA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA
    Vidcon Sosialisasi Permendagri Nomor 41 Tahun 2020
    Kamis, 11 Februari 2021 - 09:14:49 WIB
    Manfaat Buah Kopi yang Menyehatkan, Bisa Cegah Kanker
    Rabu, 18 Mei 2022 - 09:44:10 WIB
    BNPT Sebut Ada 3 Cara Atasi Kejahatan Transnasional
    Selasa, 30 Maret 2021 - 14:32:48 WIB
    Kapolda Banten Terima Kunjungan Kerja Badan Peneliti Independen Kekayaan Negara
    Senin, 20 Juli 2020 - 15:45:32 WIB
    Kunjungi Pulau Bengkalis
    Irwasda Polda Riau Kagum dengan Wisma Sri Mahkota Bengkalis
    Minggu, 05 September 2021 - 08:58:34 WIB
    Taruna AAL Angkatan LXVIII Dapat Pembekalan Dari Danpasmar 3
    Rabu, 21 Juni 2023 - 12:54:32 WIB
    Peran Serta FPK Dalam Rangkaian Hut Kota Cimahi Yang Ke 22
    Selasa, 14 Juni 2022 - 11:21:15 WIB
    Pemerintah Imbau Masyarakat Tetap Waspada Hadapi Subvarian Baru Omicron
    Jumat, 08 Januari 2021 - 08:29:41 WIB
    Abu Bakar Baasyir Bebas Murni Hari Ini
    Rabu, 18 Maret 2020 - 07:54:34 WIB
    Kecurigaan Massa Bayaran
    PP GAMARI Duga Ada Massa Bayaran Dalam Aksi Tudingan Keterlibatan Indra Gunawan Eet
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved