Senin, 15 08 2022  
 
10 Media Online Digugat ke Pengadilan, SPRI Sebut Ancaman bagi Kebebasan Pers

RL | Sumut
Kamis, 09 September 2021 - 18:10:47 WIB


TERKAIT:
   
 
MEDAN, TIRASKITA.COM – Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyayangkan adanya oknum Advokat di Kabupaten Langkat, Sumut, yang menggugat secara perdata terhadap 10 perusahaan pers termasuk 9 orang wartawan ke Pengadilan Negeri Stabat.

“Ini bukti bahwa masih ada sebagian oknum advokat yang tidak menghormati kebebasan pers, termasuk tidak mampu membedakan mana karya jurnalistik dan pers sebagai sumber ekonomi,” ujar Ketua DPD SPRI Sumut Devis Karmoy, Kamis (10/9/2021) siang, dalam keterangan pers kepada para wartawan dan media di Medan.

Alumni Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang digelar Unesco Indonesia, Kementerian Pendidikan dan PWI tahun 2011 di Makassar itu, merasa sangat premature gugatan perbuatan melawan hukum (PHM) yang di alamatkan kepada wartawan dan media. Sebab, sebut Devis, penyelesaian sengketa karya jurnalistik ada jenjang mekanismenya yang sepatutnya diselesaikan di jalur luar pengadilan.

“Sebagai masyarakat hukum, oknum advokat itu harusnya paham terlebih dahulu, bahwa sebuah karya jurnalistik tidak serta merta digugat ke Pengadilan, harus melewati jenjang Hak Jawab, Koreksi dan Klarifikasi terlebih dahulu, itulah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Jika upaya itu gagal, dilanjutkan upaya ke Dewan Pers untuk memediasi,” jelas mantan wartawan tv nasional itu.

“Perlunya oknum advokat tersebut kembali mempelajari UU Pers secara utuh dan tidak menafsirkan secara sepihak lalu menggugat ke Pengadilan. Jika semua itu dilakukan demi popularitas, saya kira ini berbahaya dan bisa merugikan pers pada umumnya,” imbuhnya.

Fakta Hukum dan Hak Jawab

Sebelumnya, pada Jumat (13/8/2021) lalu, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Stabat yang dipimpin Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim Lubis beragendakan membaca Penetapan perkara dugaan penganiayaan nomor 405/Pid.B/2021/PN Stabat, dalam konsideran menimbang kedua menyebutkan; 

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama permohonan Penasihat Hukum para Terdakw, dihubungkan dengan Berita Acara pemeriksaan para saksi dipersidangan, maka cukup beralasan menurut hukum untuk saksi Susilawati Br Sembirin ditetapkan sebagai Tersangka menurut ketentuan Pasal 242 KHUP”

Sedangkan, pada konsideran Menetapkan surat berbunyi; “Memerintahkan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk melakukan penyidikan terhadap saksi atas nama Susilawati Br Sembiring sehubungan dengan dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan Pengadilan Negeri Stabat hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dalam perkara Nomor 405/Pid.B/2021/PN Stabat, Terdakwa atas nama Seri Ukur Ginting alias Okor, dkk.”

Penetapan Pengadilan Stabat yang dibacakan Ketua Majelis Hakim As’ad Rahim Lubis sebagai fakta persidangan tersebut lalu dikutip wartawan dan diberitakan melalui media masing-masing, kemudian 14 media memberitakan fakta persidangan tersebut menerima Somasi oleh Susilawati Br Sembiring melalui advokatnya.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan taat terhadap asas dan etika jurnalistik, media yang menerima Somasi pun langsung menayangkan Hak Jawab dari Susilawati Br Sembiring.

Gugatan PMH

Ironisnya, media yang telah menayangkan Hak Jawab dari kuasa hukum Susilawati tersebut tidak berakhir disitu. Oknum Advokat berinisial “TL” itu, kembali melanjutkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Stabat pada Selasa (7/9/2021) dengan nama Penggugat Susilawati Br Sembiring. Tak tanggung-tanggung 20 nama media dan wartawan digugat secara perdata dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PHM).

Menyikapi tudingan pemberitaan media online terkait penetapan Susilawati Br Sembiring sebagai tersangka adalah berita bohong, praktisi hukum Redyanto Sidi menilai, berita tersebut bukanlah berita bohong, seperti yang disebutkan oknum pengacara berinisial TL di Langkat.

“Itu bukan berita bohong, tapi mungkin beda penafsiran. Sesuai dengan Penetapan 405 PN Stabat, sudah jelas dan tegas atas nama tersebut penetapannya sebagai tersangka. Sehingga mekanismenya harus segera dijalankan oleh JPU," kata Kepala Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Panca Budi Medan, Selasa (7/9/2021) kepada para wartawan.

Redyanto mengatakan sesuai ketentuan pada Pasal 1 No. 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti.
"Yang mana, proses penyidikan itu untuk menunjukkan unsur tindak pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka. Penetapannya kan sudah jelas dan tegas," tandasnya.  (JN Zai)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pemkot Cimahi Mulai Revitalisasi Stadion Sangkuriang
  • Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Cimahi Sempurnakan Aplikasi SIDAKEPtri Dengan Fitur e-SKILL UP
  • Danseskoau: Hadapi Spektrum Ancaman, Transformasi Pertahanan Harus Terus Dilanjutkan
  • Penopang Jembatan Cigereuh Kab. Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan
  • Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
  • Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
  • Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
  • Heboh!, Penemuan Mayat di Bagasi Alphard
  • JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
  •  
     
     
    Kamis, 13 Februari 2020 - 11:20:41 WIB
    KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
    Jenderal Pol Idham Aziz Apresiasi Inovasi Polda Riau dan Seluruh Forkopimda Riau Cegah Karhutla
    Kamis, 21 Januari 2021 - 21:48:20 WIB
    Update Covid-19, Positif 137, Sembuh 96
    Senin, 11 Mei 2020 - 07:25:30 WIB
    Kabid Gakda Satpol PP Kampar Melakukan Pendataan Usaha Legal Dan Ilegal Kuari
    Sabtu, 19 Juni 2021 - 17:44:38 WIB
    Aksi Premanisme di Plasma Satu, Diproses Oleh Polsek Kuantan Mudik
    Jumat, 09 April 2021 - 21:41:21 WIB
    Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya Ditahan KPK
    Jumat, 01 April 2022 - 08:13:47 WIB
    SIDAK PASAR TRADISIONAL
    PLT. WALI KOTA CIMAHI: MESKI ADA KENAIKAN HARGA, STOK BAHAN POKOK AMAN SELAMA RAMADHAN
    Jumat, 01 Oktober 2021 - 09:26:57 WIB
    Aktivis GAMARI Buka Posko Pengaduan Bagi Masyarakat Korban Janji Manis H Sari Antoni SH
    Jumat, 12 Februari 2021 - 16:06:51 WIB
    Vaksinasi Nakes di Pekanbaru Baru 70 Persen
    Rabu, 30 Desember 2020 - 15:07:12 WIB
    Penanganan COVID-19 Jadi Prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2021
    Kamis, 21 Mei 2020 - 09:17:05 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kodam IV/Diponegoro Terima Bantuan Telur Untuk Dapur Umum TNI-Polri
    Rabu, 10 Juni 2020 - 23:41:53 WIB
    Bupati Ir H Soekirman Lakukan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Covid-19
    Kamis, 29 April 2021 - 07:27:38 WIB
    Kondisi Jalan Cagak Subang Memperihatinkan, Komisi IV Ingin Pemprov Segera Perbaiki
    Rabu, 02 Maret 2022 - 09:52:48 WIB
    Kapolri Tegaskan Soliditas dan Sinergitas TNI-Polri Modal Kawal Kebijakan Nasional
    Senin, 20 September 2021 - 08:41:13 WIB
    Besok Gubri Lakukan Pemancangan Tiang Pertama SPAM Pekanbaru-Kampar Kapasitas 1.000 Liter per Detik
    Minggu, 13 Juni 2021 - 22:29:49 WIB
    Sekda Nias Utara Dikabarkan Ditangkap Di Club Malam
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved