Rabu, 18 Mei 2022  
 
Proses Penangkapan Polisi Tidak Sah, Hakim Bebaskan Tersangka Kasus Narkoba

RL | Sumut
Kamis, 05 Agustus 2021 - 09:18:13 WIB

SUMUT | TIRASKITA.COM - Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara (Sumut), Steven Putra Harefa, membebaskan tersangka kasus narkoba, Zuhafya (32).

Hakim Steven menilai proses hukum oleh polisi terhadap Zuhayfa dilakukan secara tidak sah karena bertentangan dengan hukum (unlawful legal evidence).

Hal itu tertuang dalam putusan PN Sei Rampah yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Selasa (3/8/2021). Diceritakan, Zuhafya ditangkap di depan minimarket di Dusun X, Desa Firdaus, Sei Rampah pada 13 Juni 2021, pukul 02.00 WIB.

Zuhayfa saat itu baru berbelanja bersama temannya dan saat hendak naik sepeda motor, Zuhafya dihampiri aparat kepolisian. Tanpa menyebutkan identitas sebagai polisi dan menyebutkan hak-hak Zuhayfa saat ditangkap, polisi langsung memukul Zuhafya bertubi-tubi dan menuduh Zuhafya bandar narkoba. Hal itu dibuktikan dengan rekaman CCTV saat kejadian.

Polisi juga menggeledah badan Zuhayfa dan sepeda motor Zuhayfa dan tidak ditemukan narkoba. Polisi kemudian menggelandang Zuhayfa dengan tangan diborgol ke Markas Polsek Firdaus.

Di polsek, sepeda motor digeledah lagi dan kini ditemukan narkoba jenis sabu di jok motor. Akhirnya polisi menetapkan Zuhayfa sebagai tersangka hari itu juga dan menahannya. Dia disangkakan dengan Pasal 114 ayat 1 subsider Pasal 112 ayat 1 UU Narkotika dengan ancaman paling berat, yaitu hukuman penjara seumur hidup.

Zuhayfa kaget dan tidak terima atas apa yang dialaminya. Gugatan praperadilan melawan Kapolres Serdang Bedagai pun dilayangkan.

Termohon I yaitu Kapolres Serdag Bedagai AKBP R Simatupang, Termohon II Kasat Narkoba Polres Serdang Bedagai AKP Herison Manulang, Termohon III Penyidik Pembantu Satnarkoba Polres Bedagai Bripti Zannibar Sitompul, Termohon IV Banit Polsek Firdaus Briptu Crisvando Manik, Termohon V Banit Polsek Firdaus Aiptu Azmi Lubis, dan Termohon VI Briptu LH Saragih.

"Memerintahkan para termohon untuk membebaskan dan melepaskan Pemohon dari pelaksanaan penahanan," kata hakim Steven dilansir dari detikcom, pada Rabu, 04 Agustus 2021.

Steven menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/207.a/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tidak sah. Selain itu, Steven menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/109/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tidak sah.

"Membebankan biaya perkara kepada negara," ujar Steven.

Apa alasan Hakim Steven membebaskan Zuhayfa? Berikut ini alasannya:

1. Untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika, maka adanya barang bukti narkotika memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penetapan Tersangka, dikarenakan barang bukti narkotika menentukan status alat bukti surat yang berisikan hasil uji screening terhadap barang bukti apakah mengandung narkotika atau tidak.

2. Hakim telah menyimpulkan di atas bahwa proses tertangkap tangannya Pemohon dilakukan tanpa didahului adanya penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan yaitu di parkiran Alfa Midi. Melainkan dilakukan di lapangan Polsek Firdaus dan barang bukti diduga sabu tersebut ditemukan dari dashboard sepeda motor Pemohon ketika digeledah di lapangan Polsek Firdaus.

3. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa termohon membawa Pemohon pergi dari parkiran Alfa Midi dengan meninggalkan sepeda motor pemohon. Namun kurang lebih 3 termohon VI kembali ke parkiran Alfa Midi dan Rudi Kelces Tanas mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Termohon VI.

Lalu sesampainya Termohon IV Termohon V dan Termohon VI bersama-sama Pemohon dan Rudi Kelces Tanas di lapangan Polsek Firdaus, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI melakukan penggeledahan badan, pakaian, dan sepeda motor Pemohon dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Rudi Kelces Tanas dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut tindak pidana dan dari hasil penggeledahan sepeda motor milik Pemohon ditemukan 1 bungkus narkotika terletak di dashboard sepeda motor milik Pemohon.

4. Menurut hemat hakim, proses penggeledahan tersebut telah menyalahi Pasal 34 ayat (1) angka 3 KUHAP dan SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, di mana dalam Lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan dalam Poin 3 Urutan Tindakan.

5. Dengan tidak dilakukannya penggeledahan di tempat tindak pidana dilakukan dan sepeda motor Pemohon telah dikendarai oleh Rudi Kelces Tanas dan Termohon VI menuju Polsek Firdaus, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor tersebut di lapangan Polsek Firdaus, maka menurut hemat Hakim bahwa perolehan barang bukti tersebut ditemukan secara tidak sah karena bertentangan dengan hukum (unlawful legal evidence).

6. Bahwa dengan dinyatakan barang bukti tersebut diperoleh secara tidak sah, maka tentunya mempengaruhi keabsahan alat bukti surat yang berisikan screening terhadap barang bukti tersebut apakah mengandung narkotika atau tidak, sehingga hakim menyimpulkan bahwa alat bukti surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 dinyatakan tidak sah secara hukum.

7. Penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan, sehingga penahanan diterapkan kepada seorang tersangka yang 'diduga keras' sebagai pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada 'bukti yang cukup'. Dengan demikian, bukti yang cukup tersebut harus mampu menjadi dasar bagi hakim yang akan memeriksa perkara tersebut untuk membuktikan kesalahan terdakwa tersebut.

8. Bahwa dengan dinyatakan barang bukti dan alat bukti surat tersebut tidak sah dan menyisakan alat bukti saksi dan keterangan tersangka sebagai penentuan penahanan tanpa didukung barang bukti diduga narkotika dan alat bukti surat yang seharusnya memegang peranan yang signifikan dalam penentuan penetapan Tersangka, maka tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dugaan keras menghukum pemohon sebagai Tersangka di dalam penahanan, sehingga hakim berpendapat bahwa penahanan yang telah dilakukan oleh para Termohon dinyatakan tidak sah secara hukum.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • UAS Dideportasi di Tengah Masuk Singapura Sudah Kendor
  • Harga Sawit Anjlok, Gubernur Riau Lapor ke Presiden
  • Pemkab Rohil Optimalkan Retribusi Tower Untuk Genjot PAD
  • Bupati Kasmarni Serahkan Pemenang Lomba Lampu Colok Tahun 2022
  • Tesla dan SpaceX akan Mencoba Beberapa Kerja Sama Dengan Indonesia
  • Mencekam Setelah Penangkapan Ade Yasin
  • DLHK akan Tempatkan Petugas Awasi TPS Ilegal
  • Wali Kota Resmikan Rumah Tahfidz dan Unit Usaha FPRM di Rumbai
  • 15 Narapidana Rutan Cipinang Terima Remisi Hari Raya Waisak Tahun 2022
  •  
     
     
    Kamis, 23 September 2021 - 14:32:39 WIB
    Pangkalan Udara Sugiri Sukani Dapat Sosialisasi Doktrin Fungsi Umum Dan Binpers TNI AU
    Kamis, 10 Juni 2021 - 15:22:59 WIB
    Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kampar Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2020
    Senin, 14 Februari 2022 - 17:27:07 WIB
    Digitalisasi Sistem Kontrol, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Pasang Barcode E-Trolling
    Jumat, 14 Februari 2020 - 15:59:52 WIB
    Dewan Minta PT WJT Segera Realisasikan Janji CSR Ke Masyarakat Cerenti
    Senin, 25 Januari 2021 - 18:32:22 WIB
    Gubernur Jabar Soft Opening Alun-alun Paamprokan di Kabupaten Pangandaran
    Rabu, 22 Juli 2020 - 08:58:52 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pria 25 Tahun, Warga Tempuling Positif Covid-19
    Jumat, 20 November 2020 - 07:55:40 WIB
    Disdik Bandung Barat Lakukan persiapan Pembelajaran Tatap Muka di Zona Hijau
    Jumat, 03 Juli 2020 - 11:55:00 WIB
    KARHUTLA
    Titik Api Ditangani Lebih Cepat, GP Ansor Apresiasi Kapolda Riau
    Minggu, 04 Juli 2021 - 13:45:40 WIB
    Selain Rektor UI, Ternya Rektor Unhas juga Rangkap Jabatan Komisaris di Perusahaan Tambang
    Selasa, 08 Juni 2021 - 18:14:07 WIB
    Komisi V Pelajari Pergub Perubahan Status SMK Menjadi BLUD Ke Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:20:40 WIB
    Gelora HUT RI, Koramil 2011/Astanajapura Kodim 0620/Kab Cirebon Adakan Lomba Mewarnai
    Rabu, 20 Mei 2020 - 16:47:33 WIB
    Jasa Marga Pastikan Keamanan Dan Keselamatan Pengguna Jalan
    Penyelesaian Penanganan Dampak Longsor di Jalan Tol Cipularang Km 118 Sudah Selesai
    Selasa, 30 Juni 2020 - 11:15:41 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Gencar Melakukan Komsos Kepada Warganya
    Jumat, 08 Mei 2020 - 14:41:10 WIB
    PERATURAN PRESIDEN
    Presiden Jokowi Tetapkan 62 Daerah Tertinggal, Ini Daftarnya
    Minggu, 29 Maret 2020 - 22:09:35 WIB
    Berikut 14 Vaksin Virus Corona yang Memasuki Tahap Uji Coba
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved