Sabtu, 16 Januari 2021  
 
SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Riswan L | Sumut
Kamis, 16 Juli 2020 - 19:36:39 WIB
Sumut, Tiraskita.com - Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus.

Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020.

“Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, (16/7/2020).

Dikatakan pula, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Hence Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi.

Hence Mandagi, secara gamblang menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor : 438/S/X.2/11/2019 Perihal : Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor : 105/S/X.2/03/2020 Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, "pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Lebih lanjut Mandagi dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres  Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum.

Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI.

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/7/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati.

“Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia, "pungkasnya.  (Mendrova)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Kapolda Riau-Danrem 031/WB Pantau Giat Karya Bhakti TNI-Polri Bersama Masyarakat Kota
  • Sejumlah Tokoh Masyarakat Kampar Dukung Pencalonan Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri
  • Ketua MUI Kabupaten Tangerang Dukung Listyo Sigit Jadi Kapolri
  • Kapolresta dan Istri Ajak Masyarakat Jangan Takut Divaksin
  • Raffi Ahmad Abai Prokes Usai Vaksinasi, Pimpinan DPR Kritik: Sangat Tidak Terpuji
  • Jokowi Perintahkan Kepala BNPB dan Mensos Risma ke Lokasi Gempa Mamuju
  • Barang Mewah Milik Edhy Prabowo Disita KPK
  • Gempa Majene, BMKG: Guncang Tiga Provinsi di Sulawesi
  • Babinsa Sebagai Ujung Tombaknya Kodim 0213 Nias
  •  
     
     
    Senin, 27 Januari 2020 - 08:57:17 WIB
    Hadiri Pelantikan Lembaga Anti Narkotika Provinsi Riau,
    Senator Riau Dr.Misharti: Narkoba Musuh Kita Semua
    Kamis, 14 Januari 2021 - 08:03:27 WIB
    Hari Ini Cuaca Pekanbaru dan Sekitarnya Cerah Berawan
    Selasa, 17 November 2020 - 09:10:58 WIB
    Ridwan Kamil dan Tujuh Kepala Daerah di Jabar Sepakat Kembangkan Rebana Metropolitan
    Jumat, 10 April 2020 - 13:19:06 WIB
    BERBAGI PEDULI TERHADAP WABAH COVID-19
    BNI Teluk Kuantan Berikan Bantuan Ke Masyarakat Melalui Pemda Kuansing
    Kamis, 15 Oktober 2020 - 08:42:22 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Kejati Riau Hangat-hangat Taik Ayam Usut Korupsi, Mahasiswa Turun Kejalan
    Sabtu, 26 September 2020 - 19:56:05 WIB
    Polres Simeulue berhasil ungkap Kasus Penipuan dan Penggelapan Satu unit excavator
    Senin, 10 Agustus 2020 - 21:10:15 WIB
    Heboh! Fenomena Langka Awan Mirip Gelombang Tsunami Muncul di Aceh
    Senin, 28 September 2020 - 11:28:52 WIB
    Polsek Teupah Barat Raih Juara Lomba Kebersihan dan Kelengkapan Se Polda Aceh
    Sabtu, 10 Oktober 2020 - 19:17:39 WIB
    Kapolres Cimahi Pimpin Pengecekan Protokol Kesehatan di Pasar Tumpah
    Minggu, 15 November 2020 - 07:48:30 WIB
    Penutupan Pramuka Saka Wira Kartika Kodim 0620/Kab Cirebon
    Kamis, 03 September 2020 - 12:53:34 WIB
    Pembelajaran Jarak Jauh Di Koramil Arjawinangun Tetap Mengacu Pada Protkes
    Rabu, 23 September 2020 - 15:39:50 WIB
    Masuk Zona Merah, Penetapan Paslon Pilbup Karawang Digelar Virtual
    Minggu, 04 Oktober 2020 - 18:11:00 WIB
    Ini Jajaran Pengurus Club Bela Diri NAHATE KARATE DOJO
    Jumat, 11 September 2020 - 13:22:14 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Dampingi pembagian BLT-DD
    Selasa, 27 Oktober 2020 - 21:18:57 WIB
    Tak Terima Ditegur Polisi, Pemuda Remuk Motor dengan Batu
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved