Sabtu, 15 Mei 2021  
 
SPRI Surati Kepala Daerah dan Menteri Terkait UKW dan Verifikasi Media

Riswan L | Sumut
Kamis, 16 Juli 2020 - 19:36:39 WIB

Sumut, Tiraskita.com - Menyusul terbitnya Surat Keputusan Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : KEP.2/152/LP.000.000/III/2020 tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan Serikat Pers Republik Indonesia, maka secara resmi profesi wartawan di Indonesia sudah memiliki standar kompetensi kerja khusus.

Serikat Pers Republik Indonesia atau SPRI adalah organisasi pertama dan satu-satunya yang memiliki registrasi standar kompetensi khusus wartawan yang teregistrasi di Kementrian Ketenagakerjaan RI. Ada 15 unit kompetensi yang resmi diregistrasi Dirjen Binalatas Kemenaker dengan nomor: Reg.24/SKPK-DG/2020.

“Pada tahun 2019 lalu Dewan Pimpinan Pusat SPRI juga sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia dan saat ini sedang mengurus lisensinya di Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "beber Ketua Umum DPP SPRI Hence Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, (16/7/2020).

Dikatakan pula, pelaksanaan UKW yang dilakukan Dewan Pers melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang lisensinya ditetapkan sendiri secara sepihak oleh Dewan Pers adalah bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257).

“UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers adalah cacat hukum karena pelaksananya adalah LSP yang lisensinya bukan dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, "tandas Mandagi.

Selain persoalan UKW, DPP SPRI juga menyoroti polemik Verifikasi Perusahaan Pers yang terjadi di berbagai daerah.

Menurut Hence Mandagi, pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan media atau Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers akan berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan adalah informasi sesat yang berpotensi menghilangkan hak ekonomi perusahaan pers yang berbadan hukum resmi.

Hence Mandagi, secara gamblang menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia telah dua kali mengirim surat ke DPP SPRI dengan surat nomor : 438/S/X.2/11/2019 Perihal : Tangapan BPK atas Permohonan klarifikasi terkait kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers dan surat nomor : 105/S/X.2/03/2020 Perihal : Tanggapan BPK atas permohonan klarifikasi dan konfirmasi dari Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia.

Dijelaskan juga, dalam isi suratnya disebutkan bahwa BPK yang di antaranya memiliki tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Kementrian Komunikasi dan Informatika, termasuk Dewan Pers di dalamnya, tidak pernah menyampaikan pernyataan dan memberikan pendapat kepada Dewan Pers bahwa kontrak kerja sama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat/akan menjadi temuan pemeriksaan BPK.

“Dengan adanya penegasan dari BPK tersebut maka tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah Daerah untuk takut bekerja sama dengan Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers, "pungkasnya.

Mandagi juga menambahkan, DPP SPRI tidak lagi menjadi konstituen Dewan Pers dan saat ini sudah menjadi konstituen dari Dewan Pers Indonesia atau DPI.

Lebih lanjut Mandagi dikatakan, DPI yang ikut didirikan SPRI melalui proses panjang lewat Musyawarah Besar Pers Indonesia 2018 dan Kongres  Pers Indonesia 2019 adalah lembaga independen yang didirikan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers oleh 12 Organisasi Pers berbadan hukum.

Dan saat ini, menurut  Mandagi yang juga menjabat Ketua Dewan Pers Indonesia hasil Kongres Pers Indonesia 2019, DPP SPRI sedang melaksanakan program Sertifikasi Media bagi Perusahaan Pers yang belum terverifikasi Dewan Pers untuk menjadi bagian di Dewan Pers Indonesia melalui Sertifikasi Media di SPRI.

Atas beberapa pertimbangan itu, DPP SPRI, tertanggal (15/7/2020) secara resmi menyurati seluruh Kementrian, pimpinan Lebaga Negara, para Gubernur, Walikota, dan Bupati.

“Kami menghimbau agar kiranya pemerintah dapat memahami maksud dan tujuan penjelasan di atas dan semoga dengan iklas tetap melayani wartawan non UKW dalam menjalankan tugas peliputan dan tidak ragu lagi bekerja sama dengan Perusahan Pers non verifikasi Dewan Pers yang sudah menjadi bagian dari Jaringan Media Dewan Pers Indonesia, "pungkasnya.  (Mendrova)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Wamenkumham Sampaikan Remisi Idul Fitri
  • Lebaran Ke-2 Bupati Pelalawan Zukri Misran Terima Pengurus IKN Pelalawan & Relawan Zonasi
  • Kesempatan ini Jangan Lewatkan; Beasiswa Kolaborasi Dikti, LPDP dan StuNed Dibuka, Link Daftarnya
  • Veronica Tan Kini Berubah Jadi Sosok Mengejutkan
  • Peduli Keselamatan Pengendara, Camat Alasa Beserta Warga Perbaiki Jembatan Idano Mba'e
  • Ditantang Menhan Prabowo Ungkap Mafia Inisial M, Jawaban Connie Pedas dan Menohok
  • 453 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten saat Hari Raya Idul Fitri
  • Selamatkan Rakyat dari Covid-19, Kapolri Minta Jajaran Terus Edukasi Soal Larangan Mudik
  • Kabel PLN Ancam Keselamatan Warga Desa Masundung
  •  
     
     
    Kamis, 24 September 2020 - 13:46:36 WIB
    Seminggu PSBM di Tampan, Sudah 1.160 Warga Terjaring Razia
    Sabtu, 18 Januari 2020 - 07:45:19 WIB
    Peran Penting Ilmu Pengetahuan dalam Pengembangan Kebijakan KLHK
    Selasa, 19 Januari 2021 - 12:55:50 WIB
    Jabar Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Destinasi Wisata lewat Film
    Rabu, 20 Mei 2020 - 12:29:35 WIB
    Semangat Kebangkitan Nasional
    Ketua KPK: Hari Kebangkitan Nasional Sebagai Momentum Kebangkitan Lawan Ragam Permasalahan Bangsa
    Rabu, 10 Juni 2020 - 15:07:11 WIB
    Rapat Awal LPTQ, Kesra Dan Kamenag Kampar Terkait MTQ Disituasi New Normal
    Senin, 03 Agustus 2020 - 12:53:03 WIB
    Danrem 072/Pamungkas Yogyakarta, Pimpin Sertijab 4 Dandim Jajaran
    Senin, 02 November 2020 - 21:59:06 WIB
    Dengan Didampingi Ketua PIA Ardya Garini Cab. 6/D.I. Lanud Sugiri Sukani, Danlanud Hadiri Syukuran H
    Senin, 22 Maret 2021 - 07:34:49 WIB
    MTQH ke-XVII Kabupaten Sergai Resmi Ditutup
    Minggu, 07 Februari 2021 - 18:42:24 WIB
    Curi Kabel Listrik Milik PT. Waskita Karya, 4 Pelaku Ditangkap Polsek Siak Hulu
    Jumat, 23 Oktober 2020 - 19:50:23 WIB
    Kapolda Banten Bhakti Sosial di RS. Bhayangkara Polda Banten, Bantu Tenaga Medis
    Selasa, 13 April 2021 - 09:45:00 WIB
    KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
    Kamis, 25 Juni 2020 - 09:05:39 WIB
    PDI Perjuangan: Indonesia Negara Hukum
    Bendera PDI Perjuangan Dibakar, Ini Sikap Tegas DPP PDI Perjuangan
    Selasa, 05 Mei 2020 - 17:11:13 WIB
    Menjadikan Sejarah Kabupaten Rohul
    Polres Rohil Tetapkan 3 Orang Tersangka Dugaan Korupsi Dana Media Massa
    Minggu, 28 Februari 2021 - 13:34:54 WIB
    Edy Sumardi : Hadirnya Virtual Police, Untuk Wujudkan Medsos Yang Sehat dan Bersih
    Rabu, 07 April 2021 - 08:33:45 WIB
    Seismik Rusakkan Rumah, Wabup Bengkalis Mediasikan Warga dan Perusahaan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved