Kab Garut tiraskita.com,- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan pelayanan di Satpel Griya Ramah Anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah

">
Minggu, 14 Juli 2024  
 
Komisi V DPRD JABAR: Supporting Sistem & Anggaran Memadai Optimalisasi Pelayanan Di PPSGRA

Kah | Jawa Barat
Jumat, 02 Februari 2024 - 19:11:08 WIB

Memadai
TERKAIT:
   
 
Kab Garut tiraskita.com,- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan pelayanan di Satpel Griya Ramah Anak di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Ramah Anak (PPSGRA) Kabupaten Garut. Ada usulan untuk perbaikan dan pemeliharaan bidang sarana prasarana termasuk infrastruktur yang digunakan bagi anak-anak asuh di PPSGRA tersebut. 

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Enjang Tedi. Menurut enjang, hal itu berkaitan dengan persoalan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak meliputi hak tumbuh kembang perlindungan dan partisipasi anak dalam kehidupan bersosial. 

Selain itu, klien juga berhak mendapatkan perlindungan dari segi kekerasan dan eksploitasi termasuk situasi yang membahayakan anak. Bahkan didalamnya untuk mengetahui kemampuan anak dibidang prestasi terutama klien yang diprioritaskan akibat dari korban penculikan, terlantar, anak yang dibuang orang tuanya dan penyandang disabilitas.

“Ada usulan terkait sarana prasarana di PPSGRA untuk perbaikan yang akan berdampak pada pelayanan terhadap klien (anak asuh-red) berkaitan dengan hak mendapatkan taraf hidup yang layak. Sehingga klien tersebut mendapatkan sepenuhnya kesetaraan taraf hidup yang layaknya anak-anak dalam kehidupan normal,” ujar Enjang di UPTD PPSGRA KAbupaten Garut, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jumat (2/2/2024).

Enjang menegaskan, bahwa adanya UPTD PPSGRA termasuk dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh negara. 

Kebutuhan dasar anak yang memang menjadi tugas pemerintah, karena itu bukan hanya pemenuhan sarana dan prasarananya saja. Tetapi juga bagaimana pola pengasuhan dan pengelolaan ditiap-tiap UPTD sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.

“Jika dilihat dari kondisi saat ini, dari kepala UPTD disampaikan bahwa kebutuhan yang sangat mendesak ialah kebutuhan sarana dan prasarana. Misalnya, tempat tidur sudah banyak yang rusak, kamar mandi yang sudah tidak layak mengingat banyaknya klien dan sebagainya,” kata Enjang.

Enjang melanjutkan, berdasarkan informasi dari kepala UPTD yang menyampaikan bahwa UPTD PPSGRA di Ciumbuleuit tidak seberuntung yang di PPSGRA Cisurupan. Sehingga kebutuhannya berbeda dan bahkan diusulkan agar segera dipindahkan ke PPSGRA Lembang lantaran kondisinya yang sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pengasuhan anak. 

Sementara UPTD PPSGRA Ciumbuleuit bisa dialihfungsikan sebagai rumah singgah untuk warga yang akan berobat ke rumah sakit yang ada di Bandung.

“Karena UPTD PPSGRA yang di Ciumbuleuit ini sudah tidak layak untuk dijadikan tempat pengasuhan anak,” singkat Enjang.

Di tanya soal penampungan anak jalanan, Enjang menyebutkan ada kriteria khusus bagi anak jalanan yang akan ditampung di semua PPSGRA. Sebab, tidak jarang dari informasi yang didapatkan setelah melalui assasment terhadap anak jalanan yang terjaring operasi justru kebanyakan anak jalan tersebut masih memiliki orang tua yang bisa dikategorikan berkecukupan. Sehingga jelas bahwa yang diprioritaskan di PPSGRA itu memang benar-benar anak terlantar.

“Sebenarnya banyak anak jalanan yang hanya menjadi pelampiasan saja akibat dari ketidakharmonisan di ligkungan keluarganya sendiri. Artinya mereka ini masih ada keluarganya. Sementara yang di PPSGRA ini peruntukannya seperti anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya atau yang sengaja di terlantarkan,” pungkas Enjang.

Hal yang sama diungkapkan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya yakni Dadan Hidayatulloh. Menurut Dadan, UPTD PPSGRA Cisurupan ini sangat membutuhkan supporting sistem, support anggaran yang mencukupi untuk kegiatan di UPTD tersebut. Satpel tersebut merupakan bagian dari kegiatan Dinas sosial Provinsi Jawa Barat yang perlu diperhatikan.

“Kuncinya bagaimana pemenuhan anggarannya bisa terealisasi sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Artinya kebutuhan di UPTD PPSGRA Cisurupan ini harus disesuaikan dengan porsi kebutuhan yang diusulkan satpel,” ujar Dadan.

Dadan menambahkan, salah satunya satpel yang berada di sekitar penyangga kota memiliki program pengasuhan, pembinaan dan pengarahan bagi anak jalanan. Terlebih bagi anak jalanan yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu untuk berprestasi.

“Semua satpel tidak akan sembarangan menerima atau menampung anak jalanan yang akan dibina. Ada kriteria khusus yang akan dibina dan diarahkan agar anak jalanan tersbut memiliki skill yang bisa bermanfaat di kehidupan bermasyarakat,” tutup Dadan.(Arif.s)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tok, Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jabar dan Pemdaprov Jabar
  • Pererat Silaturahmi, Warga RT 004 RW 010 Perum TTI, Makan Bareng
  • Antisipasi DBD Warga RT 004 RW 010 Perum TTI Cirebon, Lakukan Kerja Bakti
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  •  
     
     
    Senin, 23 Agustus 2021 - 13:05:34 WIB
    Tim Satgas Kota Pekanbaru Optimalkan Penelusuran Kontak Erat Pasien Covid-19
    Selasa, 21 Juli 2020 - 08:34:37 WIB
    Ruas Tol di Aceh dan Sulut Siap Beroperasi Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
    Minggu, 19 April 2020 - 23:14:23 WIB
    UPAYA PENCEGAHAN COVID-19
    Bansos Fornisel sebagai Wujud Dukungan Agar Warga Menunda Pulang Kampung
    Senin, 27 Juli 2020 - 15:01:08 WIB
    Tandatangani MoU, PT. BSP juga Serahkan CSR ke Pemkab Kampar
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 09:16:28 WIB
    APBD Bengkalis 2021 Sudah Bisa Digunakan
    Senin, 14 Juni 2021 - 18:35:32 WIB
    DPRD Kota Pekanbaru Gelar Rapat Paripurna ke-5 Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021
    Jumat, 26 Juni 2020 - 13:23:38 WIB
    Kasum TNI Pimpin Rapat Vitcom Jajaran TNI-Polri
    Jumat, 14 Mei 2021 - 10:51:50 WIB
    Selamatkan Rakyat dari Covid-19, Kapolri Minta Jajaran Terus Edukasi Soal Larangan Mudik
    Senin, 08 Maret 2021 - 17:33:21 WIB
    Bupati Rohil Kukuhkan Pengurus DPK STKKRH Periode 2021-2026
    Jumat, 19 Mei 2023 - 15:00:06 WIB
    Jum'at Malam, Muhadjir Effendy akan Kukuhkan Ketua PWM dan PWA Riau
    Rabu, 03 Februari 2021 - 17:40:39 WIB
    Kapolda Riau Ikuti Khotmil Qur'an dan Silaturahmi di Masjid Jami' Air Tiris Kampar
    Rabu, 05 Juni 2024 - 23:33:18 WIB
    Tiga Daerah Menjadi Tujuan Studi Banding Ke Sekretariat DPRD Jawa Barat
    Selasa, 04 Agustus 2020 - 20:19:20 WIB
    GUBERNUR JATIM DIMINTA SAAT SAHKAN APDB 2021 KAB/KOTA UNTUK BELANJA MEDIA HARUS ADIL
    Senin, 25 Juli 2022 - 08:31:23 WIB
    Bupati Pelalawan H Zukri Buka Acara Pelatihan Tagana di Kecamatan Bandar Sekijang
    Jumat, 19 Juni 2020 - 20:16:28 WIB
    Kasus Proyek Media Luar Ruangan
    Usut Dugaan Korupsi di Bank Riau Kepri, Jaksa Periksa PT Mimbar Production
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved