Sabtu, 20 08 2022  
 
Asosiasi Kades Kabupaten Indramayu Pertanyakan Banprov Dana Desa

RL | Jawa Barat
Kamis, 02 September 2021 - 12:02:53 WIB


TERKAIT:
   
 
BANDUNG, TIRASKITA.COM - Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Indramayu dari Kecamatan Krangkeng mendatangi kantor DPRD Provinsi Jawa Barat untuk melakukan audiensi serta silaturahmi dengan anggota DPRD Jabar terkait bantuan keuangan desa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang besarannya 130 juta rupiah per desanya.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi yang menerima langsung audiensi para kepala desa tersebut mengatakan isi pembahasan dalam acara tersebut adalah mengenai kejelasan kapan turunnya bantuan keuangan tersebut, yang kini baru tiga desa yang menerima nya.

"Tujuannya selain silaturahmi, yang utama adalah beliau menyampaikan aspirasi agar bantuan keuangan desa atau banprov segera dicairkan, yang jumlahnya perdesa itu adalah 130 juta dan di Kecamatan Kerangkeng baru ada tiga desa yang cair, dan desa yang lainnya belum ada informasi," katanya usai audiensi di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu, (1/9/2021).

Sidkon menyebut, para Kepala Desa itu memohon kejelasan dan percepatan agar penyaluran dana desa itu cepat terlaksana karena kondisi saat ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya menggunakan anggaran desa, ada pula 70 persennya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Beliau mohon ada kejelasan dan meminta agar dipercepat, karena hari ini pembangunan di Desa tidak sepenuhnya di backup oleh dana Desa, karena dana Desa hampir 70% nya utk bantuan langsung tunai (BLT)," ungkap Sidkon.

Pihaknya juga telah memberi solusi dengan cara memanggil langsung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) untuk membantu keluh kesah para Kepala Desa tersebut yang menyebut bahwa saat ini proses nya sedang berjalan.

"Sehingga tingkat kesulitan yg ada bisa menjadi solusi memperlurus pembangunan Desa, agar terjawab langsung, kami memanggil langsung DPMDes dan dijelaskan bahwa semuanya sudah di proses," jelasnya.

Terakhir, Sidkon meminta agar para Kepala Desa ini taat pada regulasi, baik itu mengenai pajak, hukum dan administrasinya, serta para Kepala Desa itu harus segera melapor jika dana telah diterima.

"Kepala Desa khususnya yang ada di Kecamatan Krangkeng melalui ketua aksi agar taat azas semua regulasi yang ada itu harus ditaat hukum, misalnya pajak harus dibayar, yang ketiga taat administratif jika sudah menerima uang diharap melapor atau LPJ nya disampaikan/ jelas," tutup Sidkon. (Arif S)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Lagi-lagi Guru Bersertifikasi Mengabdi 20 Tahun Dipecat Yayasan Kalam Kudus. Apakah ini Diskriminasi
  • Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Barat : Momentum Penghormatan Kepada Para Pendahulu Pejuang Prov. Jaba
  • Arahan Terbaru Kapolri ke Jajaran: Raih Lagi Kepercayaan Publik Dan Hindari Pelanggaran
  • Jokowi: "Kejaksaan Menunjukan Taringnya Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Besar"
  • 45 Pengacara Dari GPSH Siap Dampingi Keluarga Perwira TNI Dibunuh Brutal Pengusaha Aseng
  • Keren... 6 Personel Polda Riau Raih Penghargaan Medali PBB
  • DISDAGKOPERIN Kembangkan Aplikasi COLLACT-CE, Bersama UPI, POLBAN Dan BJB Dorong Pemberdayaan Kopera
  • DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar
  • Oknum Polisi Di Nias Ditangkap Jual Sabu Pesan Dari Pekanbaru, Siapa Ya Bandarnya ?
  •  
     
     
    Rabu, 18 November 2020 - 10:27:49 WIB
    Aksi Pembacokan Sadis di Bandung
    Sabtu, 06 Juni 2020 - 00:08:57 WIB
    Danramil 03/Idanogawo Berharap Penggunaan BLT-ADD Dapat Meringankan Beban Ekonomi Masyarakat
    Minggu, 30 Mei 2021 - 01:25:36 WIB
    CSR Harus Bisa Bantu Pertanian dan Perkeunan Masyarakat Desa
    Selasa, 08 Maret 2022 - 21:13:39 WIB
    Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Jadi Tuan Rumah Kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
    Senin, 31 Mei 2021 - 19:55:37 WIB
    Kapolri Terbitkan Izin Liga 1 dan Liga 2 Dengan Prokes Ketat
    Kamis, 14 Juli 2022 - 11:33:18 WIB
    Mahfud Nilai Banyak Kejanggalan Penjelasan Polri soal Baku Tembak di Rumdin Kadiv Propam
    Kamis, 10 Juni 2021 - 15:15:37 WIB
    Pemkab Kampar Kembali Serahkan Proposal Lanjutan Pembangunan Jalan Nasional ke Kementerian PUPR RI
    Kamis, 21 Januari 2021 - 09:42:34 WIB
    Sekda Pekanbaru: Gaji ASN Segera Cair
    Sabtu, 25 Juli 2020 - 18:46:19 WIB
    Hari Ini Kodim 0620/Kab Cirebon, Kukuhkan Anggota Baru Saka Wira Kartika
    Sabtu, 23 Januari 2021 - 07:43:46 WIB
    Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan supaya Vaksinasi COVID-19 Berjalan Efektif dan Efisien
    Selasa, 03 November 2020 - 17:57:49 WIB
    Ngaku Dapat Mimpi, Kakek 72 Tahun Rudapaksa Gadis 9 Tahun di Mempawah
    Minggu, 08 November 2020 - 20:43:32 WIB
    Heboh Perempuan Cantik di Tasikmalaya Tergeletak di Pinggir Jalan
    Jumat, 13 Maret 2020 - 19:38:39 WIB
    Gelar Aksi di LAMR Riau, 9 Ketua DPH LAMR Kecamatan Sekota Pekanbaru Minta LAM Riau Batalkan Musda L
    Minggu, 31 Oktober 2021 - 19:27:52 WIB
    Gardanis Diharapkan Menjadi Organisasi Pemersatu Masyarakat Nias
    Selasa, 19 Mei 2020 - 07:38:31 WIB
    Diduga 3 Milliar Jadi Bancakan
    Bansos Kota Pekanbaru Terindikasi Disunat, Fungsi Pengawasan DPRD Dipertanyakan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved