Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya, program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
">
Rabu, 19 Januari 2022  
 
DPRD Jabar Dukung Penuh Program KPK RI

Rahmad | Jawa Barat
Selasa, 23 Maret 2021 - 09:01:55 WIB

KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendukung sepenuhnya, program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat, saat memberikan sambutan dalam acara Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Ruang Sidang Paripurna, Senin (22/3/2021).

Taufik menambahkan, bahwa pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen bersama dan merupakan salah satu agenda reformasi serta menjadi kewajiban untuk mensukseskan hal tersebut.

"Kiranya ini menjadi kesempatan bagi kami, selain untuk kordinasi juga konsultasi serta arahan terkait upaya pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Barat"ucap Taufik.

DPRD Provinsi Jawa Barat lanjut Taufik, dengan fungsi pembentukan Perda, Penganggaran, dan Pengawasan membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemerintah provinsi, namun juga dari Pemerintah Pusat termasuk KPK RI khususnya dalam fungsi pengawasan.

"Dengan komitmen pemberantasan korupsi tentunya kami juga mengharapkan, adanya pendampingan dalam pelaksanaan fungsi penganggaran agar dapat menyusun APBD yang efektif, efisien, dan tepar sasaran serta sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku"ujarnya.

"Melalui koordinasi dan arahan sebagaimana yang kita laksanakan saat ini, apa yang menjadi tujuan kita yaitu pemberantasan korupsi dapar diwujudkan dengan adanya sinergitas antara DPRD Provinsi Jawa Barat, KPK, elemen pemerintah dan seluruh masyarakat Jawa Barat"imbuhnya.

Sementara itu Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Kedeputian Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Yudiawan Wibisono mengungkapkan, kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi merupakan salah satu upaya pencegahan tindak korupsi yang terdapat dalam 8 Intervensi KPK atau Monitoring Center of Prevention (MCP).

Adapun menurut Yudiawan 8 Intervensi KPK meliputi, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.

"Ini yang menjadi intervensi KPK, supaya hal tersebut dapat dibantu teman-teman DPRD Jawa Barat untuk berkordinasi dengan Pemprov"katanya.

Lebih lanjut Yudiawan menyebut, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 menduduki peringkat 1 progres capaian MCP se-Jabar dan peringkat 10 dalam progres capaian MCP Nasional.

"Kita harapkan nanti dengan campur tangan KPK, Jawa Barat lebih maju lagi ke depan"pungkasnya.
 (Arif S)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Polres Kampar Musnahkan Barang Bukti 64,59 Gram Shabu dan 2 Kg Lebih Daun Ganja Kering
  • Nakes Lanud Sugiri Sukani Majalengka Terus Gencar Lakukan Serbuan Vaksinasi
  • Pemprov Jabar Perlu Hati-Hati Dalam Pengembangan Usaha Migas
  • Tunjukan Kepedulian Terhadap Lansia, KPP Jabar dan Sumedang Gelar Kegiatan Baksos
  • Danlanud S Sukani Buka Pelatihan Pembentukan Karakter (Character Building)
  • Ketua KPP Jabar Lantik dan Kukuhkan Kepengurusan KPP Kabupaten Sumedang
  • Bupati dan Wabup Rohil Tinjau Langsung Warga Terdampak Banjir dan Bagikan Paket Sembako
  • Kapolsek & Danramil Silaturahmi Ke Ponpes
  • Opini : Serba Serbi Kesulitan Belajar Pada Anak. Kenali Jenis, Ciri dan Cara Mengatasinya
  •  
     
     
    Sabtu, 27 Februari 2021 - 09:33:29 WIB
    Polsek Kampar Kiri Hilir Ringkus Pengedar Shabu
    Sabtu, 04 Januari 2020 - 15:06:23 WIB
    BABINSA KORAMIL 07/ALASA LAKSANAKAN AJANGSANA KE RUMAH WARGA BINAAN
    Minggu, 08 November 2020 - 20:43:32 WIB
    Heboh Perempuan Cantik di Tasikmalaya Tergeletak di Pinggir Jalan
    Sabtu, 16 Oktober 2021 - 09:12:47 WIB
    Bisnis Online Semakin Legit, Kemenperin Pacu IKM Go Digital
    Rabu, 07 Juli 2021 - 11:32:58 WIB
    Sektor Pendidikan Tinggi Jadi Prioritas Vaksin Covid-19
    Minggu, 21 Februari 2021 - 12:28:14 WIB
    Personel TNI-Polri Dikerahkan Untuk Membantu Korban yang Kebanjiran
    Jumat, 17 Juli 2020 - 09:20:12 WIB
    Lapas Gunungsitoli Audiens Kepada Pimpinan STT BNKP Sundermann
    Jumat, 05 Juni 2020 - 23:58:42 WIB
    Saingan PKS, PPP dan Demokrat
    Partai Gelora Sah , Ancaman Untuk Beberapa Partai
    Selasa, 16 Februari 2021 - 18:46:54 WIB
    Walikota Ingatkan Pekanbaru Jangan Jadi Penyumbang Asap
    Selasa, 09 November 2021 - 19:04:30 WIB
    Setelah Ribut, Ginda Menolak Dipanggil Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Iwan P: "ibarat Maling Ketahua
    Jumat, 19 Februari 2021 - 08:39:25 WIB
    Lurah Cipageran Kota Cimahi Penerapan PPKM Skala Mikro Efekif
    Jumat, 08 Januari 2021 - 08:21:24 WIB
    Presiden Serahkan 294 Sertifikat Tanah untuk Warga Dumai
    Jumat, 18 Juni 2021 - 15:26:36 WIB
    Kabupaten Sergai Laksanakan PPKM Mulai 15-28 Juni 2021
    Selasa, 11 Januari 2022 - 14:50:38 WIB
    Opini : MENGENAL KESULITAN BELAJAR ANAK DAN SOLUSINYA
    Senin, 28 Juni 2021 - 15:20:19 WIB
    Monitor Karhutla di Rohil, Gubernur Riau Minta Gakkum Usut Pembakar Lahan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved