Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. ">
Kamis, 04 Maret 2021  
 
Uu Ruzhanul Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Peralihan Izin Pertambangan

Rahmad | Jawa Barat
Rabu, 20 Januari 2021 - 16:25:48 WIB

KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM -- Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat mengkaji kembali kebijakan peralihan kewenangan izin pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Kang Uu, peralihan izin tersebut akan menyulitkan pengusaha untuk membuat izin. Selain itu, masyarakat terdampak pertambangan pun akan sulit melakukan pelaporan.
"Menyikapi masalah kewenangan tentang yang sekarang diambil lagi oleh pusat. Menurut kami ini akan semakin menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan legalitas (usaha pertambangan)," kata Kang Uu di Kota Bandung, Selasa (19/1/2021).

Kang Uu mengatakan, peralihan izin tersebut akan memperpanjang proses perizinan. Hal itu, kata ia, akan membuat pengusaha sulit mendapatkan legalitas.

"Waktu perizinan masih di pemerintah daerah, banyak masyarakat yang merasa berat membuat legalitas untuk kegiatan pertambangan. Itu membuat banyak galian yang tidak berizin," ucapnya.
"Saat saya ditugaskan oleh Gubernur Jabar melakukan monev (monitoring dan evaluasi) ke kota/kabupaten, sebagian besar tidak memiliki izin resmi, sehingga tidak ada retribusi," imbuhnya.

Selain itu, menurut Kang Uu, saat pengusaha pertambangan tidak memiliki izin, kegiatan pertambangan mereka akan sporadis dan tidak terukur. Pemerintah pun akan kesulitan memantau dan mengawasi. Hal itu tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar pertambangan.

"Sebetulnya para pengusaha ingin punya legalitas dan ketenangan dalam usahanya. Tapi karena dianggap sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari pemerintah, maka mereka tidak memiliki izin," katanya.

"Harapan kami, ada kuota, batas (luas) tertentu untuk sekian hektare izin bisa di kabupaten/kota, sekian hektare di pemerintah provinsi, untuk sekian hektare baru izin dari pusat," tambahnya.

Kang Uu pun berharap pemerintah pusat kembali mengkaji kebijakan tersebut secara komprehensif, sehingga kewenangan yang diputuskan menjawab masalah sesungguhnya di lapangan.

"Harapan kami pemerintah pusat memberikan mekanisme yang jelas tentang pengurusan izin," ucapnya. (Arif S)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Walikota Minta Tertibkan Prostitusi di Jondul Pekanbaru
  • Pemprov Riau Beri Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
  • Wawako Pekanbaru Buka MTQ Kelurahan Cinta Raja
  • Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Dibuka Hari Ini
  • 55 Hotspot Terpantau di Riau, Tersebar di 7 Wilayah
  • Hari Pertama Kerja Pasca Dilantik, Bupati dan Wabup Sergai Gelar Rapat Koordinasi
  • Bhabinkamtibmas Polsek Tapung Lakukan Patroli Karhutla Gabungan
  • Melalui I-Link , Masyarakat Rohil Kini Bisa Mengurus SIM Secara Online
  • Truk Terbalik di Jalan Sangkuriang Cimahi
  •  
     
     
    Kamis, 09 Januari 2020 - 09:15:11 WIB
    Pererat Silahturahmi, Babinsa Koramil 07/Alasa Komsos Kepada Pedagang
    Minggu, 13 September 2020 - 08:40:03 WIB
    Ikut Cegah Penyebaran Covid-19
    Ikatan Wartawan Online Provinsi Riau Bagi 500 Masker
    Rabu, 09 September 2020 - 15:35:40 WIB
    Aktivis : Sarankan Masyarakat Minta Instansi Tentukan Status Kawasan Sebelum Buka Lahan Pertanian
    Rabu, 29 Juli 2020 - 14:19:29 WIB
    Berziarah Ke Makam Pahlawan Kesuma Kesatria Sempena Hari Jadi Bengkalis Ke-508
    Plh. Bupati Bengkalis Berpesan, Ingat Jasa Pahlawan, Sebagai Generasi Penerus Lanjutkan Pembangunan
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 12:07:59 WIB
    Hikmatnya, Tradisi Lepas Sambut Dandenpom III/3 Cirebon
    Rabu, 18 November 2020 - 18:51:49 WIB
    Dengan Omnibus Law, Pemerintah Ingin Kejar Ketertinggalan
    Rabu, 08 Januari 2020 - 15:31:53 WIB
    Diduga Langgar UU ITE, PMKRI Cab. Nias Laporkan Akun Fb Tolosokhi Halawa
    Selasa, 30 Juni 2020 - 14:55:26 WIB
    PDIP – PSI Melejit, Gerindra – Golkar Tetap, Nasdem, PD, PKS dan PAN Ambruk
    Rabu, 25 Maret 2020 - 20:20:35 WIB
    Ibunda Presiden Jokowi Meninggal
    Rabu, 05 Februari 2020 - 18:02:23 WIB
    Presiden Joko Widodo
    Resmikan Monumen Fatmawati, Presiden: Bukti Rasa Hormat Kita Atas Perjuangan Beliau
    Rabu, 15 Juli 2020 - 13:28:39 WIB
    Komandan Korem 142/Tatag Serahkan Tunggul Yonif 721/Makkasau ke Brigif 11/ Badik Sakti
    Rabu, 20 Januari 2021 - 09:34:17 WIB
    Gempa Gunung Kidul Hari Ini Terasa Sampai Pacitan
    Kamis, 16 Juli 2020 - 01:24:12 WIB
    Wujudkan Riau Peduli Rai Predikat HAM
    KANWIL KUMHAM RIAU GELAR RAKOR KABUPATEN/KOTA PEDULI HAM
    Minggu, 01 November 2020 - 17:24:08 WIB
    Delapan Kali Beraksi, Wanita Pelaku Hipnotis di Banjarmasin Dibekuk Polisi
    Sabtu, 23 Januari 2021 - 17:30:05 WIB
    Korupsi 39.2 M Jembatan Waterfront City Bangkinang
    Mantan Bupati Jeffry Noer, Kadis PU Indra Pomi dan Mantan Ketua DPRD Ahmad Fikri, Diperiksa KPK
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved