KOTA BANDUNG | TIRASKITA.COM  – Satu prinsip yang dikembangkan di Jabar dalam menangani COVID-19 adalah kolaboratif. Sadar sebuah entitas tidak dapat bergerak maju sendirian, Pemda Provinsi Jawa Barat menggandeng banyak stakeholders untuk membuat banyak terobosan.

Menggunakan pola segilima pentaheliks, Pemda Prov Jabar sebagai pihak pemerintah (government) bekerja sama dengan akademisi, bisnis, komunitas, dan media massa dalam setiap langkah.

Hari – hari pertama penanganan COVID-19 atau sejak kasus positif pertama COVID-19 diumumkan Presiden 2 Maret 2020, energi lebih banyak dihabiskan untuk konsolidasi dengan berbagai pihak.

Unsur fokopimda yang terdiri dari polisi, TNI, kejaksaan, kehakiman dilibatkan sejak rapat pertama penanganan kasus. Hingga akhinya pada 27 Maret 2020, Ridwan Kamil mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat.

Gugus tugas diketuai Gubernur Ridwan Kamil, dan wakil ketua terdiri dari Wakil Gubernur, Kapolda, Pangdam, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan. Perangkat di bawahnya pun demikian, menganut sistem kolaborasi berimbang. Semua unsur terlibat, sehingga satu bidang atau pekerjaan dilihat dari berbagai aspek yang akan menghasilkan keputusan relaitf proporsional.

Pada tim pakar, Gugus Tugas banyak melibatkan epidemiolog dan parasitolog dari fakultas kedokteran Universitas Padjadaran. Kemudian ahli PCR dari Institut Teknologi Bandung, hingga ahli komunikasi publik dari Universitas Islam Bandung.

Menambah Nilai Plus Vent-I

Dalam perjalanannya, Gugus Tugas yang berisi orang – orang beragam juga bekerja sama dengan perguruan tinggi lain terutama dalam melakukan inovasi. Perusahaan swasta dan BUMN pun dilibatkan.

Seperti tergambar dari inovasi Ventilator Indonesia (Vent-I) yang merupakan hasil kerja sama tim kreatif dari ITB, Unpad, YPM Salman ITB, dan PT DI. Vent-I adalah alat bantu napas bagi pasien COVID-19 yang dapat dibawa- bawa dengan praktis. Ventilator portabel ini menggunakan sistem Positive End-Exspiratory Pressure (PEEP) yang relatif mudah dioperasikan dokter dan perawat.

Dengan harga jual Rp18 juta per unit, Vent-I memiliki harga sangat kompetitif karena alat yang sama dari merek lain kisaran harganya Rp70-80 juta.

Vent-I sudah diminati sebuah perusahaan Jepang yang memiliki lisensi penjualan ke negara Amerika, Kanada, China, Australia dan Eropa. Perusahaan ini rencananya akan merakit 1.000 unit Vent-I dengan tambahan beberapa komponen.

Untuk kebutuhan ekspor sendiri dibutuhkan 10.000 unit. Sejumlah investor dari beberapa negara pun sudah menyatakan minatnya seperti Arab Saudi, Kuwait, Singapura, dan Filipina.

Untuk kebutuhan dalam negeri, Gubernur Ridwan Kamil berharap Vent-I dapat menambah vantilator di 105 rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Jabar.

Atas inovasi ini, Gugus Tugas menambah nilai plus yakni kolaborasi untuk mengangkat produk lokal ke pangsa pasar luar negeri dengan lebih luas dan cepat.
Pada 27 April 2020, Ridwan Kamil memutuskan meninjau pabrik pembuatan Vent-I di PT Dirgantara Indonesua bilangan Husein Sastranegara, Kota Bandung. Dengan Ridwan Kamil sebagai magnet media dan jaringan bisnis, Vent-I cukup sukses terpromosikan ke publik dan pangsa pasar.

“Vent-I punya masa depan cerah sebagai produk lokal kebanggaan dalam negeri yang berasal dari Jawa Barat,” kata Ridwan Kamil di Kota Bandung, Rabu (30/12/2020).
Selain berkolabroasi dalam pengembangan Vent-I, Pemda Prov Jabar juga bekerja sama untuk mempromosikan Si CePAD buatan Universitas Padjadjaran. Si CePAD merupakan alat rapid tes antigen yang sangat praktis dan murah.

Gubernur Ridwan Kamil bahkan menyebut alat deteksi CePAD sebagai Rapid Test 2.0. Beda CePAD dengan rapid tes antigen yang lain adalah, CePAD bisa mendeteksi ada virus atau tidak. Sementara rapid test yang digunakan saat ini berbasis antibodi padahal belum tentu setiap orang menghasilkan antibodi.

Gubernur berharap CePAD dapat segera melewati tahap validasi sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut hingga produksi massal.
“Inilah sumbangsih para ilmuwan yang bela negara melalui ilmunya.

Saya mengapresiasi, berterima kasih kepada Unpad, sudah menunjukkan bela negaranya. Ini menunjukkan bangsa kita bisa memproduksi alat-alat biotek sendiri. Jawa Barat dengan ilmuwan-ilmuwannya, khususnya Unpad,” katanya.

CePAD merupakan alat deteksi baru di luar PCR yang ada sekarang. Selain CePAD, kolaborasi lai adalah pengembangan Surface Plasmon Resonance (SPR) yang dikembangkan ITB, Unpad, BPPT dan Kemenristek/BRIN. SPR yang tidak perlu laboratorium yang rumit namun hanya butuh laptop dan benda sebesar aki motor sehingga bisa mobile dengan harga yang jauh lebih murah.

Masih ada kolaborasi lain khsusu alat dan perlengkapan COVID-19, yakni pengembangan ventilator oleh PT Pindad, serta baju hazmat dan masker yang merupakan dikembangkan PT Eiger Indonesia berbasis di Cihampelas. Khusus penggunaan masker, Pemda Prov Jabar memberdayakan UMKM untuk membuat masker kain dalam program “10 Juta Masker”.

Pada 24 November 2020, program ini dinyatakan rampung. Sebanyak 10 juta masker dibagikan gratis kepada 27 kabupaten/kota. Program ini melibatkan 625 UMKM dengan menggelontorkan uang bari ribuan pegawai Rp50 miliar. Setiap UMKM menerima pesanan masker 10 ribu – 40 ribu masker dari Pemda Prov Jabar, disesuaikan kapasitas produksi masing – masing UMKM.

"Alhamdulillah, 10 juta masker sudah selesai dan disdistribusikan," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Kusmana Hartadji.

Dana CSR Rp35,7 Miliar Tersalur

Kolaborasi juga begitu kental dalam penganggaran penanganan COVID-19. Pemda Prov Jabar tidak hanya bergantung pada APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN, tetapi juga memanfaatakan lima sumber anggaran lain.

Kelima sumber anggaran tersebut meliputi KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership, obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan CSR.

Tak dipungkiri, pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan. CSR menjadi andalan Jabar dalam berbuat sesuatu memperbaiki keadaan.

Tercatat jumlah mitra di Jabar mencapai 235 perusahaan, terdiri dari sembilan BUMD, 49 BUMN, dan 177 perusahaan swasta. Sementara potensi CSR berpeluang datang dari 2.543 perusahaan terbuka di seluruh Jabar.

Ada lima perusahaan sebagai penyalur dana CSR terbesar di Jabar pada 2020, yakni PT South Pacific Viscose, PT Nestle Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon, Perum Perhutani Divisi Regional Jabar dan Banten, serta PT Jababeka Tbk.

Tercatat alokasi dan realisasi dana CSR di Jabar pada 2020 per 29 Desember 2020 sebesar Rp35,37 miliar. Sebesar 44,5 persen disalurkan untuk penanganan COVID-19, kegiatan sosial (23,4 persen), pendidikan (10,9 persen), infrastruktur dan sanitasi lingkungan (5,3 persen), lingkungan (4,9 persen), kesehatan (3,2 persen), sarana dan prasarana keagamaan (4,5 persen).

Guna menjamin transparansi, keamanan, dan kepercayaan, Pemda Provinsi Jabar membuka layanan CSR melalui website http://csr.jabarprov.go.id  . Dengan website tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan fitur laporan untuk memudahkan dalam penyaluran CSR. Mulai dari percepatan penyampaian laporan, transparansi dan publikasi laporan CSR perusahaan, sampai peningkatan coverage laporan CSR perusahaan.

Selain itu, perusahaan pun dapat memilih klasifikasi program CSR, seperti pendidikan dan kesehatan. Daftar klasifikasi itu berasal dari usulan perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten/kota.

Menjelang akhir tahun atau 30 Desember 2020 bertempat di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum memberikan penghargaan kepada Forum CSR Jabar atas komitmennya selama ini.

"Kehadiran swasta, termasuk perusahaan-perusahaan, sangat berarti bagi berjalannya roda pemerintahan," kata Uu.

Kekuatan Gerak Masyarakat

Selain dengan perguruan tinggi dan perusahaan swasta, Pemda Prov Jabar juga memaksimalkan kekuatan masyarakat dalam bergerak. Tokoh masyarakat didekati untuk mengonsolidasi kekuatan.

Guna membantu masyarakat yang belum tersentuh bantuan sosial, PKK Provinsi Jawa Barat menggagas Gerakan Nasi Bungkus disingkat Gasibu. Gerakan yang dimulai 16 Mei 2020 mengaktifkan PKK di 27 kabupaten/kota untuk membuat dapur umum. Nasi bungkus dibagikan secara cuma – cuma dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan kerumunan.

Mengubah perilaku masyarakat untuk patuh memakai masker – menjaga jarak – mencuci tangan pakai sabun, bukan pekerjaan mudah. Pemerintah saja tidak cukup, perlu “orang dalam” masyarakat memainkan perannya. Untuk itu, pada 19 Oktober 2020, sebanyak 3.000 relawan dari berbagai kalangan dilatih serentak untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Selain itu ribuan kader posyandu di seluurh RW Jabar juga diberdayakan membantu satgas COVID-19 di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan RT/RW.
“Pesan saya minimal tekankan ke masyarakat jangan jadi korban perang melawan CCOVID-19 dengan cara harus menggiring masyarakat agar beradaptasi menerapkan 3M,” kata Gubernur Ridwan Kamil.

Di lini bantuan sosial provinsi, kolaborasi juga diterapkan Gugus Tugas. Dalam pendataan, warga turut serta memverfikasi dan melakukan validasi penerima bantuan melalui aplikasi Sapa Warga. Ini adalah grup Whatsapp yang menghubungkan Pemda Prov Jabar dengan warga di tingkat RW melalui pemberitan telepon pintar. Dari aplikasi inilah data real siapa saja yang berhak menerima bantuan provinsi didapat.  

Sejatinya, Sapa Warga sudah ada sejak sebelum pandemi terjadi. Namun selama bantuan provinsi pertama disalurkan bulan Mei 2020, Sapa Warga lebih diaktifkan untuk terus mempertajam data penerima agar tidak terjadi penerima ganda. (Arif S)