Pekanbaru, Tiraskita.com - Anggaran sewa mobil pick up di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru senilai Rp1,4 miliar untuk periode Maret hingga September mulai menjadi sorotan tajam publik.

Besarnya nilai anggaran tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi kebersihan kota yang hingga kini masih menuai banyak keluhan masyarakat. Di berbagai titik kota, tumpukan sampah masih terlihat di pinggir jalan, pasar tradisional, hingga kawasan permukiman warga.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius dari publik: jika biaya operasional kendaraan mencapai miliaran rupiah, mengapa pelayanan pengangkutan sampah masih dianggap belum maksimal?.

Sorotan pun mulai mengarah kepada Kepala DLHK Pekanbaru, Reza, yang dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka terkait penggunaan anggaran operasional tersebut.

Pengamat kebijakan publik menilai pemerintah daerah wajib membuka rincian penggunaan anggaran kepada masyarakat secara transparan. Mulai dari jumlah unit kendaraan yang disewa, harga sewa per unit, durasi kontrak operasional, hingga perusahaan penyedia jasa dinilai harus dipublikasikan agar tidak memunculkan dugaan pemborosan anggaran.

“Rakyat berhak tahu. Karena ini uang APBD, bukan uang pribadi pejabat,” ujar seorang aktivis di Pekanbaru.

Kecurigaan publik semakin menguat lantaran anggaran operasional disebut terus membengkak, sementara persoalan sampah masih menjadi masalah tahunan yang belum benar-benar terselesaikan.

Sejumlah elemen masyarakat kini mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap kegiatan operasional DLHK Kota Pekanbaru, khususnya pada item sewa kendaraan yang nilainya dianggap tidak masuk akal.

Publik khawatir, jangan sampai istilah “operasional kebersihan” hanya menjadi bungkus halus dari dugaan permainan anggaran berjamaah yang berpotensi merugikan keuangan daerah.