Jakarta, Tiraskita.com - Segenap jajaran pemerintah dan elemen bangsa kita perlu menyiapkan komitmen kuat buat mewujudkan beberapa strategi mendasar di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya baru pasca pandemi Covid-19. Yang jelas, sikap optimisme, disiplin keras dan kegotongroyongan serius warga masyarakat tetap harus dipertahankan agar wabah Corona ini segera berlalu. Tak kalah penting, jangan sampai pula ada pihak-pihak yang mencoba mengeruk keuntungan di tengah keprihatinan sosial dan ekonomi saat ini. Anggota DPR RI Marwan Jafar mengingatkan hal itu kepada para jurnalis hari ini (19/5/2020) di Jakarta.
Ia menegaskan sejumlah strategi mendasar tersebut harus meliputi gagasan-gagasan sebagai berikut.
"Pertama, sangat pentingnya penegakan keadilan dan hukum (do justice) secara konsisten oleh jajaran pemerintah khususnya oleh kementerian dan lembaga berwenang terkait beberapa aturan kebijakan maupun protap penanganan Covid-19, termasuk kepastian penyaluran berbagai bentuk jaring pengaman sosial secara adil, merata, obyektif dan tepat sasaran. Persoalan ini wajib diprioritaskan, terutama buat meminimalkan ekses-ekses negatif yang tidak kita inginkan. Di sisi lain, perilaku positif dan beberapa kebiasaan baru warga masyarakat yang terbentuk selama masa pandemi Covid-19 sangat baik buat dipertahankan maupun diteruskan agar kita menjadi bangsa yang lebih berdisiplin," ujar Marwan yg mantan Ketua Fraksi PKB ini.
Kedua, lanjutnya, upaya terus-menerus buat mewujudkan kesejahteraan sosial (social prosperity) di seluruh lapisan warga masyarakat Indonesia mesti dilakukan secara lebih masif, konsekuen dan sistematis. Pengalaman menjalani masa pandemi Covid-19 memberi banyak pelajaran berharga, betapa masalah-masalah di bidang kesehatan dan pendidikan, kesempatan kerja sampai sektor ketersediaan bahan pangan merupakan indikator nyata yang mengukur seberapa baik pencapaian pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat tetap menjadi prioritas penting.
"Ketiga, lagi-lagi dari pengalaman menjalani pandemi Covid-19 seperti mewajibkan atau memandatkan pemerintah--termasuk juga banyak penguasa di negara-negara lain--agar kita mengikuti atau menganut sebuah ideologi baru (new ideology) khususnya pada bidang ilmu pengetahuan alias science, knowledge and technology sebagai jalan keluar konkrit serta solusi yang benar terkait banyak masalah atau bidang-bidang kehidupan yang dihadapi manusia. Hanya dengan ideologi baru inilah, berbagai ide-inisiatif, inovasi, kreatifitas, budaya hingga gaya hidup yang lebih sehat dan membahagiakan manusia dapat tercipta," tukas anggota Komisi VI DPR ini.
Keempat, dengan ideologi baru tersenut, diharapkan juga mampu mendorong tatanan sosial baru (new social order) dengan kohesi sosial yang lebih kuat, lebih akrab lingkungan, lebih manusiawi serta tetap bersemangat spartan menjalani atau menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Kelima, menurut hemat Marwan, pasca Covid-19 adalah momentum sangat tepat bagi pemerintah buat memfokuskan investasi di bidang kesehatan, terutama sektor penelitian atau farmasi. Caranya, bekerjasama dengan kampus-kampus besar kredibel, lembaga penelitian domestik serta perusahaan farmasi raksasa multinasional yang bisa dipercaya, buat memproduksi alkes, APD hingga vaksin-vaksin dan melayani sejumlah harapan warga masyarakat di bidang kesehatan. Ditambahkan, banyak negara diyakini memprioritaskan pula investasi di dunia kesehatan ini. Yang penting, investasi besar di bidang kesehatan termasuk prasarana penunjang dan berbasis sistem digitalisasi serta transfer teknologi sebaiknya menjangkau hingga di tingkat kelurahan maupun kawasan pedesaan.
"Keenam, selain investasi bidang kesehatan, sangat mendesak pula untuk mewujudkan investasi pada industri bioteknologi yang berorientasi menopang kesejahteraan rakyat di masa depan. Mengapa demikian? Sebab, keberadaan industri bioteknologi yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dipastikan dapat berkontribusi besar mengantisipasi krisis pangan. Selain krisis pangan, krisis air dan energi juga terus mengintai manusia dan membuntuti banyak negara di dunia di masa depan," ujar Marwan mengingatkan.
"Ketujuh, kesemua point tersebut tidak lain demi mewujudkan transformasi atau menata kembali ekosistem perekonomian nasional yang lebih inklusif, baik di sektor ekonomi riil, ekonomi kreatif, industri dan perdagangan hingga sektor keuangan serta perpajakan yang lebih adil bagi segenap warga negara. Termasuk penguatan cadangan devisa, pengurangan defisit neraca pembayaran dan mengoptimalkan ekspor melalui berbagai komoditas andalan," tandasnya menambahkan.
Kedelapan, seiring upaya transformasi ekonomi tersebut, indikasi nyata terjadinya PHK massal, kelumpuhan sektor ekonomi informal dan munculnya fenomena deindustrialisasi, diperlukan semacam lompatan kebijakan untuk memulihkan kondisi ekonomi dan sosial yang terdampak serius pandemi Covid-19.
Kesembilan, terkait poin kedelapan tersebut, yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka pendek, sedapat mungkin mesti dihindari kebocoran APBN hingga kebijakan negara yang berpotensi merugikan negara apalagi sampai berdampak hukum.
Kesepuluh, masih terkait sejumlah upaya merealisaikan transformasi ekonomi itu, Marwan juga mengingatkan sangat diperlukan saling sinergi dan solidaritas sosial antara negara dengan kalangan ormas, civil society serta para tokoh bangsa sebagai kekuatan baru bernegara dan berbangsa. Termasuk dalam konteks mentransformasi secara kelembagaan agar ditempati sosok-sosok yang berkomitmen kuat untuk kemajuan bangsa.
"Kesebelas, pada gilirannya di bidang politik sudah saatnya kita mempercayai dan meyakini akan terjadi juga penguatan nilai-nilai demokrasi yang lebih harmonis, sinergis dan kualitatif atau substantif menyusul perjalanan satu generasi era reformasi 98 demi, agar lebih memenuhi tuntutan maupun harapan mayoritas rakyat serta kepentingan berbangsa dan bernegara secara konstitusional," tegasnya.
Keduabelas, Marwan berpendapat salah satu pelajaran berharga atau hikmah penting di masa pandemi Covid-19 adalah tumbuhnya solidaritas sosial atau kegotongroyongan warga masyarakat akan berpotensi membentuk kesalehan sosial (social piety) yang akan memperkuat karakter maupun pembangunan nasional (nation building) menuju kematangan berbangsa secara bermartabat.
"Dan ketigabelas, kita mesti meyakini dan optimis pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mampu mewujudkan sebuah tatanan masyarakat baru Indonesia yang besar (The Great Society) yang lebih berkeadilan, berintegritas, berdisiplin, tetap relijius-spiritual serta ramah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti big data, mengoptimalkan pendekatan sistem algoritma, hingga kecerdasan buatan. Kita juga harus mempercayai, tatanan masyarakat baru Indonesia yang besar ini juga bakal mendorong roda perekonomian nasional supaya lebih adil, mengikis ruang gerak para mafia ekonomi dan golongan sejenisnya. Termasuk mendorong perilaku atau praktek politik yang bermartabat dan pro rakyat serta inklusif," tandas mantan Menteri Desa-PDTT ini.***
