<
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Oposisi Adalah: Pengertian, Konsep, dan Fungsinya
Minggu, 12 Mei 2024 - 12:59:40 WIB
Oposisi
TERKAIT:
 
  • Oposisi Adalah: Pengertian, Konsep, dan Fungsinya
  •  

    Istilah-istilah dalam politik terkadang sulit untuk dipahami maksudnya, meskipun kita sudah familiar mendengarnya. Salah satu istilah itu adalah oposisi. Oposisi memiliki kaitan yang erat dengan partai politik. Dalam partai politik, ada yang namanya pihak lawan dan pihak kawan.
    Pihak lawan disebut dengan oposisi, karena bertentangan dengan kebijakan yang dimiliki oleh pihak kawan. Sedangkan, pihak kawan disebut dengan koalisi karena tidak memiliki kebijakan yang saling bertentangan.

    Dalam artikel ini, akan berfokus membahas tentang oposisi. Pembahasannya akan meliputi pengertian oposisi, konsep, fungsi dan penyebab. Untuk itu, simak artikel di bawah ini agar tahu lebih dalam mengenai oposisi.

    Pengertian Oposisi
    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) oposisi adalah partai penentang dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Kata oposisi berasal dari bahasa Inggris "opposition" yang berarti berlawanan. Dalam dunia politik, oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan, yang menentang dan memberi kritik kepada politik golongan yang berkuasa.

    Pada hakikatnya, oposisi adalah mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai dengan undang-undang. Dalam pemilu, partai yang menang akan bisa memiliki kekuasaan. Sedangkan partai yang kalah, akan bertindak sebagai oposa, yakni bertindak di luar kekuasaan. Oposisi bisa berupa perkataan, tindakan, ataupun bentuk masukan lainnya.

    Konsep atau Fase Oposisi
    Oposisi merupakan gerakan massif antar partai politik agar dapat mengontrol pemerintah, oleh karena itu, pemerintah mengalami empat fase oposisi. Dilansir melalui jurnal berjudul Oposisi dan Koalisi: Potret Demokrasi Indonesia (2019) berikut ini keempat fase dari oposisi.

    1. Oposisi Seremonial
    Seperti namanya, oposisi ini memiliki makna sebagai sesuatu yang mencerminkan sikap seremoni. Seremonial sendiri bisa diartikan sebagai suatu hal yang memiliki sifat atau kesan resmi dan formal. Oposisi seremonial adalah konsep oposisi yang dibentuk hanya karena formalitas semata.

    2. Oposisi Destruktif-Oportunis
    Oposisi destruktif, seperti namanya, merupakan sebuah fase oposisi yang dimana akan berusaha untuk merusak image atau citra dari pemerintah menggunakan berbagai cara. Semua kebijakan dan keputusan pemerintah biasanya akan dikritik dan dicari kesalahannya, agar bisa menyalahkan pemerintah.

    Setiap oposisi yang tidak berhasil masuk ke dalam kabinet akan menjadi oposisi yang memiliki tanggung jawab dalam mengendalikan pemerintah. Oposisi akan memberi penawaran pada pemerintah apabila ingin mendapatkan konsep alternatif dalam beberapa masalah politik yang tengah dihadapi.

    3. Oposisi Fundamental Ideologis
    Dalam konsep ini, oposisi biasanya akan berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan. Namun, oposisi bisa bertindak lebih jauh dengan mengganti semua sistem parlemen bahkan dasar negara.

    4. Oposisi Demokratis
    Oposisi demokratis muncul karena publik merasa tidak puas dengan oposisi seremonial. Oposisi seremonial, menyebabkan munculnya oposisi radikal dalam bentuk oposisi ideologis dan terdistorsi yang mempunyai karakter untuk menghancurkan pondasi dari demokrasi. Hal ini akan memungkinkan munculnya otoriterisasi lagi. Konsep oposisi demokrasi ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok.

    Fungsi dan Peran Oposisi dalam Konteks Politik Kehidupan Demokrasi
    Menurut Dahl (1971), oposisi dalam konteks kehidupan demokrasi adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu fondasi pemerintah. Berikut ini fungsi dan peran dari oposisi dalam konteks politik kehidupan berdemokrasi.

    1. Penyeimbang Kekuasaan
    Penyeimbang secara substansi bisa diartikan sebagai kekuatan yang ada di luar pemerintah dengan memberikan alternatif sehingga pemerintahan menjadi seimbang dan tidak jauh dari kepentingan rakyat.

    Fungsi penyeimbang kekuasaan ini memiliki makna utamanya yakni, untuk pengingat bahwa ada kalanya pemerintah yang dipilih secara demokratis akan jatuh menjadi pemerintahan yang melawan semua kehendak masyarakat. Oleh karena itu, oposisi penting untuk dipertahankan agar pemerintah dapat menjalankan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.

    2. Menjaga Alternatif Kebijakan
    Dengan adanya oposisi, akan memungkinkan adanya banyak pilihan alternatif kebijakan pemerintah. Pasalnya, tidak ada satupun pemerintahan yang tidak luput dari kesalahan. Pemerintah dengan kebijakan terbaik pun, masih akan membutuhkan dukungan dari kelompok oposisi untuk mengetahui kepentingan rakyat.

    3. Stimulus Persaingan Antar Elite Pemerintah
    Sebuah pemerintahan sudah pasti akan mengalami yang namanya stagnasi atau bahkan sebuah kemunduran. Hal ini dapat terjadi apabila, pemerintah tidak mendapatkan tantangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan mampu menunjukkan kepada rakyat mengenai kebijakan-kebijakan lain yang lebih masuk akal daripada kebijakan pemerintah.

    Dengan adanya oposisi, pemerintah dapat terjaga agar citranya tidak terganggu oleh oposisi yang memiliki kebijakan lebih baik.

    Penyebab Oposisi
    Menurut Myron Weiner (1971) partisipasi dalam oposisi biasanya disebabkan oleh tiga hal, yakni:

    Modernisasi.
    Adanya perubahan struktur sosial.
    Adanya pengaruh dari kubu berintelektual.
    Demikian penjelasan mengenai oposisi, mulai dari apa itu oposisi, konsep oposisi, fungsi oposisi dan penyebab partisipasi oposisi ,Semoga bermanfaat!



     
    Berita Lainnya :
  • Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
  • Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
  • Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
  • Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
  • Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
    02 Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
    03 Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
    04 Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
    05 Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
    06 Direksi BUMD dan Tokoh Masyarakat Hadiri Sidang Abdul Wahid yang Hadirkan SF Hariyanto
    07 Kejagung Geledah Kantor BGN dan Periksa Dadan Hindayana Sejak Dini Hari
    08 Pelapor Desak Kejari Gunungsitoli Usut Tuntas Dugaan Korupsi RSP Lologolu Rp9,77 Miliar
    09 DPR Soroti Rencana Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah, Minta Kajian Mendalam
    10 Agung Nugroho Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak sebagai Kado HUT Pekanbaru ke-242
    11 Polresta Pekanbaru Ungkap Dugaan Penipuan Haji Mujamalah, Dua Orang Diamankan
    12 PT SBP Minta Polisi Usut Kemunculan Ekskavator Usai Penyerangan Karyawan di Lokasi
    13 Seleksi JPT Pratama 2026, Pemko Gunungsitoli Targetkan Pemimpin OPD Berkualitas
    14 Praktik Uang Bangku hingga Titipan Murid Masih Ditemukan dalam SPMB
    15 Satres Narkoba Polres Dumai Ringkus Dua Pengedar, 68 Paket Sabu Disita
    16 Besarnya Anggaran Operasional DLHK Pekanbaru Picu Pertanyaan soal Efektivitas Layanan Sampah
    17 Edward Hiariej Tegaskan Pancasila Tak Boleh Mandek Jadi Teori di Atas Kertas
    18 Bersama TNI dan Polri, Lapas Pekanbaru Gencarkan Razia Kamar Hunian Warga Binaan
    19 Negeri Seribu Suluk Harumkan Nama Riau Lewat Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
    20 Dugaan Suap dan Tambang Ilegal dalam Kasus PT QSS, Saut Minta Penegakan Hukum Menyeluruh
    21 Wabup Kampar Hadiri Penyembelihan Kerbau Kurban di Kantor PWI Kampar
    22 Ketua Komisi III DPR: Penggunaan APBN untuk Kurban Presiden Tidak Salah
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © tiraskita.com