Jum'at, 29 Maret 2024  
 
Jaksa Agung sebut Korupsi Rp 50 jt Cukup Dikembalikan, Mardani PKS: Bisa Lancarkan Praktik Korupsi

RL | Politik
Selasa, 01 Februari 2022 - 19:28:21 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin
TERKAIT:
   
 
Jakarta, Tiaskita.com - Pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait pidana korupsi Rp 50 juta cukup dikembalikan kerugian ke negara kembali menuai kritikan. Salah satunya datang dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Mardani menilai pernyataan tersebut berpotensi melancarkan praktik korupsi. Setiap perkara pidana, kata dia, harusnya tetap diadili berapapun besar kerugiannya.

"Pernyataan Jaksa Agung justru bisa memicu para pelaku melancarkan praktik korupsi. Mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya bisa jadi dasar untuk meringankan tuntutan/hukuman, bukan justru tidak ditindak," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).

Anggota DPR RI ini menegaskan, mental perilaku korupsi seharus diberantas dengan penegakan hukum.

Mardani menyinggung, tanpa imbauan tersebut saja sudah banyak korupsi bantuan sosial, dana desa hingga bantuan operasional sekolah.

"Jangan sampai imbauan Kejagung bisa menjadi seperti insentif untuk melakukan korupsi. Korupsi sudah jelas berdampak buruk pada hilangnya hak ekonomi dan sosial masyarakat," katanya.

Bila Kejaksaan Agung ingin pelaku korupsi kecil tidak dipidana, sebaiknya mengusulkan perubahan UU Tipikor.

"Pasal pidana pencucian uang juga bisa lebih sering diterapkan. Tanpa mengurangi hukuman badan, pengembalian kerugian negara bisa jauh lebih optimal," tutup Mardani.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mewacanakan hukuman mati bagi para koruptor di Indonesia. Sejumlah pihak menganggap wacana ini sebagai wacana janji politik semata, lalu apa urgensinya?

Penjelasan Jaksa Agung

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan, penyelesaian hukum untuk kasus korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta dapat diselesaikan dengan cara pengembalian uang ke negara saja.

Hal itu disampaikannya Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (27/1/2022) siang.

"Untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah Rp50 juta, untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara," kata Burhanuddin.

Burhanuddin menyebut penyelesaian dengan cara pengembalian uang negara bertujuan agar proses hukum berjalan cepat, sederhana, dan murah. “Sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan,” ujar dia.

Burhanuddin juga menyinggung perkara-perkara penyalahgunaan dana desa yang nilainya tidak terlalu besar.

Berbeda dengan kasus korupsi di bawah Rp 50 juta, untuk koruptor dana desa ia menyebut penyelesaian perkara bisa dilakukan secara administratif saja.

“Terhadap perkara Dana Desa yang kerugiannya tidak terlalu besar dan perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terus-menerus, maka diimbau untuk diselesaikan secara administratif dengan cara pengembalian kerugian tersebut,” kata dia.

sumber;merdeka.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Denpom III/3 Cirebon bersama Forkopimda Kota Cirebon Laksanakan Tarhim
  • Indahnya Berbagi di Bulan yang Suci, Denpom III/3 Cirebon dan IMBI Bagikan Takjil
  • Pangdam IV/Diponegoro Hadiri Ceramah Kebangsaan Pada HUT Yonif 400/Banteng Raider
  • BI Optimis Wakaf Produktif Dorong Pemberdayaan Ekonomi Syariah
  • HUT Yayasan Kemala Bhayangkari, TNI Polri Buka Puasa Bersama Jalin Silahturahmi
  • Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029
  • Polda Riau Gagalkan Peredaran 31 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
  • Pj Gubernur Riau Hadiri Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban LKPJ Kepala Daerah 2023
  • Asisten II Setdprov Riau Instruksikan OPD Saling Sinkronisasi Progja Dalam Penyusunan Renja 2025
  •  
     
     
    Jumat, 01 Oktober 2021 - 09:10:54 WIB
    Hadiri Rapat Paripurna, Wabup Adlin Tambunan Apresiasi Jajaran DPRD Sergai
    Kamis, 11 Februari 2021 - 16:08:13 WIB
    Pemko Pekanbaru Evaluasi Pejabat Struktural
    Selasa, 06 April 2021 - 22:08:47 WIB
    Kapolda Riau Nyatakan Tetap Konsisten Untuk Memburu Para Pelaku Narkoba
    Kamis, 23 September 2021 - 16:53:05 WIB
    Danlanud Maimun Saleh Turut Sambut Kunker Danlantamal I Di Sabang
    Rabu, 09 Februari 2022 - 11:49:49 WIB
    Gubernur Syamsuar Tandatangani Komitmen Percepatan Rehabilitasi Mangrove
    Selasa, 03 November 2020 - 14:12:39 WIB
    Korban dan Saksi Kekerasan Fisik dipelabuhan Gunungsitoli Dipanggil dipolres Nias
    Jumat, 21 Juli 2023 - 12:09:10 WIB
    Pemkot Cimahi Hadirkan Aplikasi Dikan PPKS Untuk Optimalisasi Pelayanan Kesejahtraan Sosial
    Selasa, 17 Maret 2020 - 22:47:59 WIB
    Ketua Mada LMP Riau Ditahan Kejari Pelalawan, Ini Kasusnya
    Kamis, 13 Januari 2022 - 10:20:30 WIB
    Dinsos Bersama OPD Terkait akan Duduk Bersama Bahas Penertiban Gepeng
    Selasa, 28 Desember 2021 - 14:23:51 WIB
    Perayaan Natal Nasional 2021, Presiden Ajak Umat Gaungkan Solidaritas dan Gotong Royong
    Senin, 15 November 2021 - 08:38:58 WIB
    Presiden Tanam Pohon Bersama Masyarakat NTB
    Jumat, 20 Mei 2022 - 09:27:01 WIB
    Rutan Cipinang Bersama LBH Masyarakat Berikan Penyuluhan Hukum Kepada 20 Napi
    Kamis, 29 April 2021 - 07:20:28 WIB
    Kaukus Perempuan Parlemen Harus Berkontribusi Lebih Untuk DPRD Jabar
    Selasa, 21 Desember 2021 - 14:31:18 WIB
    Tanamkan Semangat Bela Negara Dalam Diri Kita Untuk Memperkokoh NKRI
    Kamis, 18 Maret 2021 - 19:24:25 WIB
    Yayasan Sultan Fatih Al-Ayubbi Teken MOU BumDes Wisata Pamarakan (GWWP)
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved