Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Maka pemerintah daerah wajib untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk bantuan.

Pemerintah Provinsi Riau sendiri sudah menganggarkan lebih kurang Rp15 miliar untuk bantuan kepada Ojek Online, Nelayan, dan lainnya.

"Tadi malam saya sudah dapat laporan dari Sekda. Hari ini saya akan kumpulkan kepala OPD," tegas Syamsuar kepada CAKAPLAH.com, usai membuka agenda Rembuk Riau Hijau yang diinisiasi Fitra Riau, Kamis (27/10/2022).

Syamsuar meminta kepala OPD untuk segera bergerak mencairkan Bansos tersebut, karena sangat dibutuhkan masyarakat.

"Iya juga sudah ditegur Mendagri. Tapi bukan cuma hanya Riau saja. Makanya saya minta dipercepat," tukasnya.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Haryanto meminta kepala OPD untuk segera merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi akibat kenaikan BBM.

"Saya minta kepedulian kepala OPD untuk segera disalurkan. Untuk anggaran ini kita siapkan Rp 15 miliar lebih, dan dana BTT juga kita siapkan untuk menambahnya, berapa perlunya, ini kepedulian kita," kata Sekda, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, bahwa beberapa OPD yang diminta mengalokasikan anggarannya untuk bantuan tersebut, keseluruhannya belum tersalur.

"Mereka masih melakukan verifikasi. Pak gubermur sudah perintahkan untuk bulan Oktober ini sudah disalurkan. Tidak ada alasan lagi, kita sudah melakukan pendampingan oleh Asdatun Kejati, jadi tak perlu ditakutkan, segera disalurkan," tegasnya.

Dengan disalurkannya bantuan tersebut, diharapkan daya beli masyarakat semakin baik. Bisa mengurangi beban masyarakat.

Lebih jauh, ia memaklumi dan meminta jangan sampai nantinya terjadi tidak tepat sasaran. Makanya harus difokuskan dan dipercepat.