JAKARTA, TIRASKITA.COM - Penjagaan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diperketat. Pengetatan di Kompleks Parlemen Senayan tersebut untuk mengamankan demo buruh pada Selasa (6/9/2022).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, puluhan kendaraan taktis (rantis) berjenis barracuda, motor trail, hingga truk disiagakan di dalam Kompleks Parlemen.

Sekitar sekira ribuan petugas kepolisian juga bersiaga. Terdapat tiga mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Sementara itu, belum tampak massa aksi di depan Gedung DPR. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat juga terpantau lancar.

Sebagai informasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan demonstrasi dengan mengerahkan ribuan buruh di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/9/2022).

Dalam aksi di DPR RI yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB tersebut, Said Iqbal mengatakan pihaknya akan mengusung tiga tuntutan utama. Tuntutan tersebut adalah menolak kenaikan harga BBM, menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 10%-13%.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor Gubernur," ujar Said Iqbal, Senin (5/9/2022).

Tujuan aksi tersebut, kata Said Iqbal, adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM.

"Untuk Jabodetabek akan diikuti 3.000-5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan," tuturnya.