TIRASKITA.COM - Grup anggota dewan Kabupaten Bogor mendadak ditinggal penghuninya, Rabu (27/4) pagi. Satu persatu member memutuskan untuk keluar. Di awali Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Diikuti sejumlah wakil ketua DPRD Kabupaten Bogor lainnya. Para penghuni grup heran. Apa yang sebenarnya terjadi.
"Gawat, gawat," celetuk anggota grup.
Rupanya, para dewan Kabupaten Bogor tersebut sudah mendengar kabar Bupati Ade Yasin ditangkap KPK. Orang nomor satu di Kabupaten Bogor tersebut terbelit suap Rp1,9 miliar terhadap auditor BPK Jawa Barat. Demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian.
Seorang anggota grup mengatakan, tidak ada Bupati Bogor Ade Yasin di sana. Perbincangan elektronik di grup itu juga tak pernah membahas proyek di Kabupaten Bogor. Diduga, mereka khawatir penangkapan Ade Yasin menyasar ke para anggota dewan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bogor, Heri Aristandi mengakui sejumlah anggota grup keluar. Namun, grup yang biasa membahas tentang agenda kedewanan tersebut tidak bubar. "Enggak, saya enggak keluar. Saya di dalam," kata Heri saat dihubungi pekan lalu.
Dia tak mau menduga-duga, apakah kasus ini juga akan menyeret koleganya di DPRD. Menurut dia, fungsi dewan hanya pengawasan dan legislasi. Tidak ada kaitan dengan kasus Ade Yasin. "Kita ikut prihatin saja, jangan sampai hal ini terulang lagi," kata Heri.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman juga mengaku heran dengan aksi para koleganya keluar grup. Dia memutuskan untuk tidak keluar dari grup. "Kenapa harus keluar dari grup? Kenapa harus keluar?" kata Usep yang juga bingung.
Sehari setelah OTT KPK, foto momen buka puasa bersama Ade Yasin bersama Rudy Susmanto dan Politikus Golkar Bogor, Ade Jaro beredar. Dalam acara buka puasa bersama tersebut, tampak para Muspida Pemkab Bogor berpose bersama dengan sejumlah hidangan di atas meja.
Seorang Politikus Gerindra menuturkan, foto tersebut juga membuat gaduh. Para politikus saling tunjuk. Saling mencurigai. Terlebih, foto diambil dalam pekan yang sama sebelum penangkapan Ade Yasin oleh KPK.
Foto itu menyudutkan Rudy dan Ade Jaro. Kedua orang ini sempat dituduh sebagai pihak yang melaporkan Ade Yasin ke KPK.
Heri Aristandi mengaku tidak tahu menahu agenda buka puasa bersama itu. Apalagi, foto itu dianggap menyudutkan Rudy yang melaporkan Ade ke KPK "Saya malah enggak ikut, enggak tahu," singkat Heri.
Rapat di Polo Nusantara
Minggu 8 Mei 2022, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy mengumpulkan seluruh anggota Fraksi Gerindra di Nusantara Polo Club, Cibinong, Kabupaten Bogor. Isu penangkapan Ade Yasin jadi topik utama.
Rudy merupakan mantan staf Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Dia memimpin langsung rapat hari itu. Sejumlah anggota dimintai pendapat soal kasus OTT Ade Yasin.
Dalam rapat itu, Rudy merasa khawatir dengan peran Lai Bui Min alias Anen. Dia adalah tersangka KPK dalam kasus suap Walikota Bekasi, Rahmat Effendy.
Anen rupanya tak cuma bermain di Bekasi. Dia juga sebagai pemborong alias kontraktor yang menguasai sejumlah proyek Pemkab Bogor.
Notulen rapat bocor. Di rapat itu, Rudy mengatakan, Bupati Ade Yasin sudah diingatkan oleh petinggi polisi di daerah tersebut. Diminta untuk tiarap sementara. Jangan melakukan transaksi apapun sampai Juni 2022. Namun faktanya, Ade Yasin tertangkap.
Dalam obrolan rapat itu, Rudy juga mengaku dapat info bahwa Anen telah mengajukan justice collaborator ke KPK. Anen akan bekerjasama dengan KPK. Mengungkap sejumlah proyek janggal di Bekasi dan Bogor.
Rudy tidak membalas sambungan telepon merdeka.com. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya dibaca saja.
Jubir KPK, Ali Fikri membantah informasi dari Rudy. Menurut dia, belum ada pengajuan JC dalam kasus OTT Rahmat Effendy. "Sejauh ini tidak ada pengajuan JC dimaksud," kata Ali.
Siapa Anen?
Anen bukan nama baru di Pemkab Bogor. Dia memang dikenal sebagai pemborong di sejumlah proyek yang tengah digarap oleh Ade Yasin. Bahkan sejak era Rahmat Yasin, Anen selalu menang tender proyek-proyek Pemda.
Seorang Politikus PPP mengungkap, Anen bukan orang sembarang. Menurut dia, setiap proyek yang dikerjakan oleh Anen dilaporkan ke kakak kandung Bupati Ade Yasin, Rahmat Yasin. Rahmat kini tengah mendekam di penjara khusus koruptor, Sukamiskin Bandung.
Politikus ini juga mengungkap sederet proyek janggal yang digarap Pemkab Bogor. Misalnya, proyek jalan tol sampai simpang Pakansari, pembangunan trotoar yang menelan biaya Rp90 miliar. Ada pula pembangunan masjid di Jonggol menelan biaya Rp4,5 miliar. Tapi pekerjaan tak sesuai harapan.
Kemudian masjid di Tegar Beriman, menurut dia, proyek tersebut juga dikerjakan oleh rekan Rahmat Yasin. "Itu juga setornya ke Rahmat," tuding dia.
Politikus PPP, Usep Supratman membantah tegas tuduhan permainan proyek di Pemkab Bogor. Menurut dia, setiap proyek sudah dilaksanakan sesuai aturan. Termasuk proses lelang. Semua perusahaan bisa ikut tender.
"Yang penting perusahaannya itu sesuai dengan kemampuannya, boleh ikut dari siapapun juga boleh. Tidak ada misalkan pengaturan-pengaturan proyek gini, gini. Ya itulah yang berkembang seolah-olah proyek diatur," tegas Usep yang juga orang kepercayaan keluarga Yasin.
Usep tak membantah mengenal sosok Anen. Dia mengakui, nama Anen memang terkenal di kalangan pejabat Pemkab Bogor. "Kalau namanya kan ngetop Anen," katanya.
Dia tak mengakui, tidak juga membantah, jika Anen kerap melaporkan proyek-proyek yang tengah digarap ke Rahmat Yasin di Sukamiskin. Menurut dia, hal itu lebih baik ditanyakan langsung ke Rahmat. Terlebih, Anen bukan kader PPP.
"Itu bukan ranahnya saya, saya bukan penjaga Sukamiskin," kata dia.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menekankan, kasus OTT Bupati Ade Yasin sebagai pintu masuk. Bukan tidak mungkin akan menyasar ke proyek-proyek lain di kota hujan tersebut.
Terlebih, kasus ini dimulai dari suap auditor keuangan negara. Sehingga patut diduga, ada kesalahan dalam kelola anggaran di Pemkab Bogor.
"Tentu logikanya ada hal yang perlu ditutupi, KPK tentu akan mengarah kepada dugaan apa yang perlu ditutupi tersebut. Itu semua dalam proses penyelidikan. Kita akan mendalaminya," tegas Nurul.
Merawat Konstituen
Seorang Anggota DPRD Kabupaten Bogor bercerita, salah satu cara dinasti Yasin merawat konstituen yakni dengan menguasai dana hibah. Dana besar disiapkan untuk lembaga keagamaan setiap tahunnya.
Satu waktu, dirinya pernah mengajukan proposal demi mendapatkan dana hibah untuk sebuah pondok pesantren di daerah pemilihannya. Namun, proposal tersebut ditolak. Padahal, dirinya satu koalisi dengan PPP, tempat Ade Yasin bernaung.
Menurut sumber ini, kader partainya di dewan tidak satupun mendapatkan dana hibah dari Pemkab Bogor. Sebab, seluruhnya dikuasai dan diatur oleh keluarga Yasin.
Bahkan, menurut dia, para anggota dewan sudah mahfum dengan cara dinasti Yasin menguasai proyek, termasuk dana hibah. "Makanya para tokoh agama Bogor sangat loyal ke Yasin," kata sumber ini.
Dikutip dari situs bogorkab.go.id, Pemerintah Kabupaten Bogor menganggarkan dana hibah sebesar Rp193.221 miliar untuk anggaran tahun 2021. Padahal di tahun itu, Pemkab Bogor mengalami defisit anggaran hingga Rp930 miliar lebih. Defisit terjadi karena pandemi Covid-19.
Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Bogor, Heri Aristandi mengatakan, dana hibah selama ini beracuan pada Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL). Menurut dia, sistem ini yang diperhatikan betul oleh partainya. Dia menolak berkomentar tentang isu seluruh dana hibah dikuasai Dinasti Yasin.
"Kita yang penting masyarakat bisa mengakses. Yang butuh, kita (Gerindra) enggak bicara (sulit atau enggak dapat dana hibah). Yang penting masyarakat yang membutuhkan seperti itu ya dibantu saja," terang Heri.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan dana hibah dari Pemkab.
Ketua MUI Bogor, Mukri Aji mengakui, dirinya selalu mendapatkan dana hibah dari pemkab. Namun dia menegaskan, dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel. "Yang penting awas jangan korupsi, saya ketat, ulama mesti mencontoh," kata Mukri yang menjabat ketua MUI sejak 2005 tersebut.
Menurut dia, setiap berganti bupati, dana hibah yang diterima pihaknya selalu naik. Mulai dari Rp1 miliar, pada periode Nurhayanti, MUI Kabupaten Bogor menerima hibah sebesar Rp2 miliar.
Mukri menolak apabila dana hibah dikaitkan dengan merawat konstituen agar pemilih Ade Yasin loyal. Namun dia tidak membantah, dana hibah tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap pemilih di Pemilu.
"Itu ikhlas untuk kualitas umat, bukan untuk merawat-merawat. Kalau dampaknya boleh jadi iya, tapi niatnya bukan soal itu. Masa khianat orang ngasih dana, khianat dia bisa," jelas Mukri.
Ajak Pilih Pemimpin Saleh
Mukri menambahkan, MUI tidak sama sekali ada kaitan dengan politik dan pemilih di Pilkada Kabupaten Bogor. Dia hanya menyarankan umat Islam yang 80 persen lebih di daerahnya itu untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria agama.
"Tapi memang kita mesti tahu kalau pemilu itu ya laksanakan perintah kiai itu, milih baik legislatif maupun eksekutif, yang soleh, itu kriterianya. Bukan mengarahkan, soal nanti ada kepentingan umat bersama ya kenapa tidak," katanya.
Politikus PPP Usep Supratman meluruskan kabar dinasti Yasin yang mengatur sejumlah proyek Pemkab. Terlebih, dikatakan proyek termasuk dana hibah hanya bisa dicairkan dengan izin Rahmat Yasin.
Menurut dia, apabila seorang pejabat Pemkab berkonsultasi dengan Rahmat dalam pengelolaan pemerintahan daerah, adalah hal yang wajar. Jangan diartikan sebagai bentuk pengaturan proyek oleh Rahmat Yasin.
Usep menilai, ketimbang mereka menyewa konsultan untuk meminta pertimbangan. Lebih baik, langsung ke orang yang berpengalaman.
"Daripada bayar ke orang lain yang belum pernah menjadi bupati, mendingan ke beliau (Rahmat Yasin). Beliau yang pernah jadi bupati," tegas Usep.
