JAKARTA, TIRASKITA.COM - SETARA Institute menilai, pengerahan ratusan aparat gabungan TNI-Polri hanya untuk mengawal pengukuran lahan merupakan tindakan berlebihan. Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani menilai pengerahan aparat tersebut membuat masyarakat takut dan cemas.

"Pengerahan seperti itu hanya menimbulkan kecemasan dan ketakukan masyarakat, terutama anak kecil, mengingat juga ada aparat bersenjata lengkap," kata Ismail dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2).

Ismail menilai, peran aparat di Desa Wadas justru bertentangan dengan fungsi kepolisian yang harusnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Ismail mendesak, Kapolri dan Kapolda Jawa Tengah untuk bisa meninjau ulang pengerahan aparat saat pengukuran lahan di Desa Wadas.

"Peninjauan ini diperlukan mengingat kondisi seperti ini justru menjadi sumber ketidakkondusifan dan rentan memicu kekerasan terhadap masyarakat," tegas Ismail.

Gubernur Jawa Ganjar Pranowo juga diminta tidak mengeluarkan pernyataan yang tak berpihak kepada masyarakat Desa Wadas dan cenderung menihilkan pelbagai situasi di lapangan. Ismail berharap Ganjar membuka kembali dialog atas persoalan di Wadas.

"Ruang dialog ini perlu dibuka agar pendekatan keamanan tidak menjadi solusi untuk menyelesaikan. Sebab, pendekatan keamanan hanya mengedepankan stabilitas semu dengan cara menggunakan daya paksa untuk mengkondusifkan kondisi," dia menandasi.

Seperti diketahui, pada Selasa pagi (8/2), aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Kedatangan aparat kepolisian ini menurut Polda Jawa Tengah untuk mengawal pengukuran lahan proyek Bendungan Bener.

Namun yang terjadi di lokasi, justru aparar membawa senjata lengkap, tameng, gas air mata, dan anjing K-9. Padahal menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, aparat hanya datang untuk menjaga situasi kamtibmas agar semua berjalan aman dan kondusif.

Akibatnya, terjadi ketakutan di tengah masyarakat Desa Wadas. Mereka menangis, ketakutan, hinngga terjadi penangkapan, pencopotan banner penolakan Bendungan Bener.