BOGOR, TIRASKITA.COM - Saat ini, dunia tengah menghadapi situasi sulit dalam sejumlah sektor, termasuk sektor energi dan iklim. Situasi sulit tersebut tidak dapat ditangani oleh satu negara saja, melainkan dibutuhkan aksi bersama dalam skala global.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada pertemuan Major Economies Forum on Energy and Climate 2021 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/09/2021). “Kredibilitas, khususnya aksi konkret, sangat krusial,” ujar Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menghadapi situasi darurat tersebut. Dari sektor energi, pemerintah telah mencanangkan transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau pada bulan Agustus lalu.

“Untuk mewujudkan transformasi ini, kami telah menyusun strategi peralihan pembangkit listrik dari batu bara ke energi baru terbarukan, mempercepat pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan yang didukung pelaksanaan efisiensi energi, meningkatkan penggunaan biofuels, dan mengembangkan ekosistem industri kendaraan listrik,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia telah menargetkan netral karbon (Net Zero) pada tahun 2060 dengan kawasan percontohan yang masih terus dikembangkan.

“Termasuk pembangunan Green Industrial Park seluas 20 ribu hektare, terbesar di dunia, di Kalimantan Utara,” ungkap Presiden.

Terkait transisi energi, Presiden menuturkan bahwa kemitraan global sangat diperlukan karena transisi energi bagi negara berkembang membutuhkan pembiayaan dan teknologi yang terjangkau.

“Kami membuka peluang kerja sama dan investasi bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai litium, kendaraan listrik, teknologi carbon, capture, and storage, energi hidrogen, kawasan industri hijau, dan pasar karbon Indonesia,” imbuhnya.

Terakhir, Kepala Negara menyampaikan dukungannya terhadap Global Methane Pledge atau ikrar aksi bersama yang bertujuan mengurangi 30 persen emisi metana global pada tahun 2030.

Presiden menyebut, Global Methane Pledge dapat menjadi momentum penguatan kemitraan dalam mendukung kapasitas negara berkembang.

“Bersama Amerika Serikat dan 45 negara lainnya, Indonesia juga telah bergabung dalam Global Methane Initiative. Pengurangan emisi metana telah masuk dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia,” tandasnya.

Hadir Virtual

Presiden Joko Widodo menjadi satu dari sepuluh kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengikuti Major of Economies on Energy and Climate 2021 yang digelar secara virtual.

“Presiden Amerika, Joe Biden, telah mengundang sejumlah negara-negara utama untuk hadir pada pertemuan ini dan pada kesempatan malam ini Bapak Presiden adalah salah satu dari hanya 10 kepala pemerintahan lainnya yang hadir dan berbicara dalam pertemuan melalui virtual setting,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Mahendra Siregar, seusai mendampingi Presiden dalam acara tersebut.

“Selain 10 kepala pemerintahan ada juga Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, serta Sekretaris Jenderal PBB,” lanjutnya.

Pertemuan Major Economies Forum bertujuan untuk menggalang kerja sama negara-negara utama untuk langkah-langkah konkret yang ambisius untuk mewujudkan ambisi ataupun target dari pertemuan Conference of Parties (COP26) di Glasgow bulan November mendatang. Menurut Wamenlu, tujuan secara spesifik adalah memastikan bahwa perubahan suhu dunia tidak melebihi satu setengah derajat celsius.

Dalam konteks tersebut, yang menjadi satu fokus utama adalah penyampaian apa yang disebut dengan Nationally Determined Contribution (NDC), yaitu komitmen masing-masing negara yang disampaikan dalam kerangka rencana program dan tujuan untuk mengatasi perubahan iklim. Secara khusus sesuai dengan fokus dari pertemuan malam ini adalah terkait dengan transisi ke energi baru dan terbarukan.

Selain itu, Presiden Biden juga mengundang para peserta yang hadir pada pertemuan ini untuk mendukung apa yang disebut dengan global methane pledge, yaitu kesepakatan atau suatu janji bersama untuk juga mengatasi emisi yang disebabkan oleh gas metan.

“Terkait dengan global methane pledge yang merupakan usulan dan permintaan dukungan dari Presiden Biden, Bapak Presiden menyampaikan secara umum mendukung langkah tadi dengan menyarankan agar seluruh prosesnya dilakukan secara terbuka melalui mekanisme yang transparan dan bersifat partisipatif. Dalam konteks Indonesia sendiri, penurunan gas metan sudah dicakup di dalam NDC Indonesia yang juga sudah di-update dan disampaikan kepada PBB ataupun UNFCCC,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. (kominfo.go.id)