Ia mengharapkan supaya hal itu tak ditujukan sebagai langkah untuk memenuhi nafsu untuk mengamandemen UUD 1945 guna memperpanjang masa jabatan presiden.

"Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid. Bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal buat gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," ujar Herzaky ketika dihubungi Liputan6.com, Jumat (27/8).

Menurut Herzaky, Demokrat memilih untuk tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat. Pihaknya komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi dan harapan rakyat. Untuk saat ini, kata dia, partainya fokus untuk membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah.

Ia menyatakan Demokrat bakal terus kritis kepada pemerintah, serta menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan. Pasalnya pemerintahan membutuhkan check and balances atau butuh kekuatan penyeimbang.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi, untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," tegas Herzaky.

Herzaky mencontohkan sola inkonsistensi pemerintah terkait vaksin booster Moderna. Banyak pejabat yang mendapat booster Moderna, di tengah persentase rakyat yang mendapat vaksin pertama saja masih rendah.

"Seharusnya, tenaga kesehatan dan kelompok rentan yang diprioritaskan, bukan pejabat," pungkasnya.

sumber:liputan6.com

	Berita Lainnya :
	Kejaksaan Negeri Cimahi Dan Pemkot Cimahi Mengudara :Sapa Warga Di Radio FM, Edukasi Masyarakat Tentang Taat Pajak Keluarga Tolak Uang Santunan Dari Terdakwa Pembunuh Prada Lucky Namo Kepala Seksi Intelijen, Fajrian Yustiardi, S.H., M.H menyampaikan materi tentang Undang-Undang Cyber Bullying Peringati Hari Sumpah Pemuda: Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Kejaksaan Negeri Cimahi Musnahkan Barang Bukti: Sudah Berkekuatan Hukum Tetap.