Sabtu, 20 Juli 2024  
 
Kode Langit Tujuh Jadi Bekingan Ngeri Tambang Ilegal, Siapakah itu?

RL | Hukrim
Selasa, 27 Desember 2022 - 10:47:39 WIB


TERKAIT:
   
 
Jakarta, Tiraskita.com - Isu tambang ilegal masih akan terus mewarnai industri mineral dan batu bara RI. Bahkan tidak main-main tambang ini disebut memiliki bekingan kuat dengan kode 'langit tujuh'.

Sebelumnya sempat ramai, pasca cuitan Walik Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menyinggung hal ini.

Aksi ini langsung disambut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang langsung menggerebek tambang ilegal itu. Namun belum sampai digrebek, tambang ilegal yang salah satunya berlokasi di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah langsung ditutup.

Persoalan beking tambang ilegal itu memantik respon beberapa kalangan. Salah satunya adalah Mantan Tim Mafia Migas yang juga Pengamat Ekonomi Energi di Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi.

Ia mengatakan, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang sangat dahsyat dan kekuatan besar itu disebut sebagai "Langit Tujuh".

Lantas siapakah "Langit Tujuh" atau ring satu yang dimaksud tersebut?

Fahmy menjelaskan bahwa selama ia berpengalaman menjadi tim Anti Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Basri itu, bekingan tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elit partai hingga elit organisasi masyarakat (Ormas).

Selain itu, Fahmy klaim "Langit Tujuh" berdasarkan pernyataan Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat itu yakni Dahlan Iskan. Fahmy menyebutkan beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR dan DPRD.

"Dari hasil kajian kami di Tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elit partai, elit ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan Undang-Undang yang mungkin bahwa illegal mining itu sulit ditindak," terang Fahmy kepada awak media, Dikutip Minggu (25/12/2022).

Selain itu, Fahmy menyebutkan kekuatan "Langit Tujuh" inilah yang membuat penambangan ilegal sulit untuk diberantas. Mengingat pembuat aturan perundang-undangan yaitu DPR dan DPRD turut menjadi oknum dari penambangan ilegal ini. "Kekuatan langit tujuh ini kan sangat dahsyat, jadi itu yang menyebabkan illegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali," pungkasnya.

Oleh karena itu, Fahmy menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki. Selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang adu sehingga menyebabkan efek jera pada pelaku dan oknum dari penambangan ilegal.

"Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum yang adil, kemudian yang ketiga harus ada efek jera. Jadi kalau misal terbukti memang melakukan pelanggaran illegal mining, maka harus ditindak tegas supaya ke depan tidak ada yang berani melakukan illegal mining," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui maraknya tambang ilegal ini sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan. Tambang ilegal ini berarti aktivitas tambang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain merusak lingkungan, penambang ilegal ini pun tentunya tidak berkontribusi pada penerimaan negara. Penerimaan negara dari pertambangan biasanya dari pajak maupun non pajak, seperti royalti, iuran tetap, sewa lahan, dan lainnya.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pertambangan mineral dan batu bara pada 2021, berdasarkan data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, tercatat mencapai Rp 75,48 triliun.

"Makanya itu (tambang ilegal), negara hilang banyak," ucapnya saat ditemui usai acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022).

Arifin menyebutkan saat ini Kementerian ESDM tengah menindaklanjuti kasus penambangan ilegal yang digembar-gemborkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Arifin klaim Kementerian ESDM akan mengirimkan inspektur tambang yang akan mengevaluasi perizinan penambangan ilegal tersebut.

"Nah, inilah izin-izin itu dulu dari mana. Kita nanti mau kirim inspektur tambang ke lokasi dan juga kita akan mengevaluasi review, izin-izin itu dulu bagaimana," ungkapnya.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • DPRD Ciamis Bahas PPDB hingga Izin Operasional SMAN/SMKN Tambaksari Ke DPRD Jabar
  • Hari Budaya Menabung, Plt Walikota Cimahi Himbau Siswa Budayakan Sejak Dini
  • Kapendam XII/Tpr, Resmi Berganti
  • Ketua DPD KNPI Riau Protes Keras
  • Komisi ll DPRD JABAR Berharap Koperasi dan Usaha Kecil Bisa Berinovatif
  • Untuk Tingkatkan Wawasan Guru Ngaji, Pemkot Cimahi Beri Pelatihan
  • Alhamdulillah, Kemenag RI Tetapkan Siak Sebagai Kota Wakaf di Indonesia
  • Launching BIDARI untuk UMKM, Ini Harapan Ketua Baznas Riau
  • Pemprov Matangkan Persiapan Hari Jadi ke-67 Provinsi Riau
  •  
     
     
    Rabu, 21 September 2022 - 12:57:31 WIB
    Ini Tenaga Honoer yang Bisa & Tak Bisa Ikut Pendataan Non-ASN
    Senin, 10 Januari 2022 - 14:06:03 WIB
    Apel Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang
    Kamis, 16 Juli 2020 - 01:42:03 WIB
    Bangun Lapas Baru
    Kemenkumham Tinjau Lahan Hibah Pemkab Rohil
    Jumat, 03 Juli 2020 - 22:07:50 WIB
    Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Terima Kunjungan Silaturahmi Danrem 083/BDJ
    Kamis, 29 April 2021 - 07:36:32 WIB
    Disdagkoperin Gelar Sosialiasi Pelaksanaan Program BPUM Tahun 2021
    Kamis, 19 Mei 2022 - 13:58:30 WIB
    Kemenkumham RI Revisi PP 2/2007, Kaji Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora
    Selasa, 10 Agustus 2021 - 15:01:43 WIB
    Kapolres Serdang Bedagai Hadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan PPKM Level 3
    Senin, 31 Mei 2021 - 19:55:37 WIB
    Kapolri Terbitkan Izin Liga 1 dan Liga 2 Dengan Prokes Ketat
    Rabu, 17 Juni 2020 - 09:48:39 WIB
    Ternak Ayam, Peluang Baru Ditengah Pandemi Covid-19
    Sabtu, 18 Juni 2022 - 09:48:58 WIB
    Segini Keuntungan yang Didapat 2 Mafia Tanah di Banten
    Senin, 13 November 2023 - 13:16:10 WIB
    Komisi III DPRD Jabar : Dukung Pj Gubernur Jabar Untuk Mengevaluasi & Memonitoring BUMD
    Kamis, 18 April 2024 - 20:03:53 WIB
    Jadi Ajang Dalam Berdakwah, CISSA-HK, Sukses Gelar Kegiatan Semarak Ramadan
    Senin, 13 September 2021 - 16:54:10 WIB
    Bupati Bakhtiar Gratiskan Swab Antigen Dan Vaksin Bagi Peserta Seleksi Kompetensi ASN-PPPK Guru
    Senin, 26 Oktober 2020 - 19:24:35 WIB
    Sadima Zebua Derita Kanker 9 Bulan, Eliyunus bersama istri berikan Tali Asih
    Selasa, 22 September 2020 - 15:52:17 WIB
    Dapat Grasi dari Jokowi, Eks Gubernur Riau Annas Maamun Bebas Murni
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved