Senin, 18 Januari 2021  
 
“Stop Menggunakan Pasal 111, 112, 113 & 114 Untuk Menahan dan Memenjarakan Penyalahguna.”

Riswan L | Hukrim
Minggu, 19 April 2020 - 10:13:45 WIB
Tiraskita.com - Penyidik dan penuntut umum, stop menggunakan pasal 111, 112, 113, 114 untuk menjerat penyalah guna untuk diri sendiri.

Karena, penyalahguna untuk diri sendiri diatur dalam pasal tersendiri yaitu 127 UU no 35/2009 tentang narkotika.

Penegasannya adalah, pasal 111, 112, 113 dan 114 digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika secara umum, untuk diedarkan dan mencari keuntungan dari peredaran narkotika.

Seperti produsen narkotika, agen penjualan atau bandar narkotika, kurir maupun pengecer serta mereka yang memperoleh keuntungan dari transaksi narkotika illegal.

Nah, untuk pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika.

Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalah guna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan.

“Catatan Tengah”-nya adalah:  “Kalau kepemilikannya untuk digunakan sendiri, tidak dijual disebut penyalahguna, kalau kepemilikan narkotika untuk dijual disebut pengedar.”

Penyalahguna dan pengedar harus dibedakan perlakuannya. Karena, tujuan UU-nya berbeda, terhadap pengedar diberantas dan terhadap penyalah guna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi.

Harus dibedakan?

Ya.  Beda penyalahguna dan pengedar dapat diketahui melalui jumlah barang buktinya. Kalau jumlah terbatas untuk pemakaian sehari, menandakan pelaku adalah penyalahguna.

Kalau jumlah barang bukti kepemilikannya banyak, menandakan sebagai pengedar.

Penyalahguna narkotika punya hubungan kejahatan dengan pengedar. Akan tetapi, hubungan tersebut dalam penyidikan, penuntutan tidak boleh penyebab penyalahguna dituntut secara komulatif maupun subsidiaritas, karena beda tujuan penegakan hukum.

UU narkotika menyatakan, bahwa tujuan dibuatnya UU narkotika secara khusus menyatakan pengedar diberantas, sedangkan penyalahguna dijamin mendapatkan upaya rehabilitasi.

Oleh karena itu, Penyidik dan Jaksa Penuntut  “Stop” menggunakan pasal 111, 112, 113, dan 114 untuk menjerat penyalah guna.

Kecuali, penyidik, jaksa penuntut telah menanyakan unsur pembeda antara penyalahguna dan pengedar.

Dengan pertanyaan : Untuk apa tersangka/terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika?

Apabila jawabannya untuk dijual atau mendapatkan keuntungan. Maka, “sah” pelakunya dijerat pasal 111, 112, 113, 114.

Kalau jawaban tersangka/terdakwanya untuk digunakan sendiri. Atau, dikonsumsi maka tidak sah menjerat pelaku dengan pasal 111, 112, 113 dan 114

Masalahnya, dalam praktek,  justru penyidik tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikan narkotikanya. Dan, penuntut umum juga tidak pernah menanyakan tujuan kepemilikannya dalam dakwaannya, ujuk ujuk dijerat pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114.

Misi Penyidik dan Jaksa.

Tujuan UU narkotika adalah memberantas pengedar (pasal 4c) dan menjamin penyalah guna mendapatkan upaya rehabilitasi (pasal 4d).

Maka, misi penyidik dan jaksa penuntut dan hakim dalam menanggulangi masalah narkotika bersifat represif terhadap pengedar dan rehabilitatif terhadap penyalah guna narkotika.

Tugas penyidik dan jaksa penuntut, akan berhasil sesuai misi tersebut, bila penyalahguna dan pengedar dibedakan secara proposional sesuai perannya dalam tindak pidana narkotika.

Penyalahguna disidik dan dituntut dengan pasal 127. Sedangkan pengedar, dituntut dengan pasal 111 atau 112 atau 113 dan 114.

Misi Khusus Hakim Berdasarkan UU Narkotika.

Dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika, penegakan hukumnya bersifat rehabilitatif. Maka, hakim diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk menjatuhkan hukuman rehabilitasi (pasal 103).

Kewenangan tersebut bersifat wajib, terbukti salah maupun tidak terbukti salah,  hukumannya rehabilitasi.

Petunjuk kepada hakim untuk menggunakan kewenangan yang berada dalam pasal 103 sudah ada yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 tahun 2010.

Intinya, hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna narkotika, diperlukan keterangan tentang taraf kecanduan dan waktu yang diperlukan untuk menjalani terapi dan rehabilitasinya melalui proses assesmen.

Kalau sekarang ini, banyak pesohor yang menjadi penyalahguna dijerat pasal 111, 112, 113 dan 114. Kemudian ditahan dalam proses penegakan hukumnya dan dijatuhi hukuman penjara.

“Stop” jangan diteruskan!

Pemerintah sudah kewalahan menangani lapas over kapasitas. Masak sih negara lain menutup penjara-nya,  Indonesia over kapasitas lebih dari 100 % akibat penyalahguna dipenjara.

Akibat penyalah guna dipenjara, negara secara tidak sadar juga menghasilkan residivisme penyalahguna narkotika akibat penyalah guna dihukum penjara, karena kesulitan untuk disembuhkan melalui rehabilitasi.

Di kalangan pesohor, banyak yang jadi residivis penyalahgunaan narkotika keluar masuk penjara seperti Ibra, Jenniver Dunn, Rio Revan dan Tio Pakusadewo, dikalangan masyarakat jumlahnya sangat banyak.

Rehabilitasi itu bentuk hukuman berdasarkan pasal 103 UU no 35tahun 2009 tentang narkotika.

Apakah hakim mengganggap menjatuhkan hukuman rehabilitasi itu tidak bergengsi?***


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ini Pesan Jend.Tito Kepada Calon Kapolri
  • Waasops Panglima TNI: Hidup, Mati, Rejeki Gusti Allah Yang Memberi
  • Divisi Keimigrasian Kanwil KumHam Riau Sampaikan Materi Peraturan Keimigrasian
  • Babinsa Koramil 07/Alasa Memberikan Tali Asih Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Desa Binaan
  • FPK Riau Tinjau Usaha Keramba Ikan Danau PLTA dan Kampung Patin
  • Pemprov Riau Salurkan Bantuan Rp25 Miliar untuk UMKM
  • Polisi Akan Tindak Tegas Pengendara Lalai di Tol Pekanbaru-Dumai
  • Hasil Liga Inggris: Liverpool vs Man Utd Tanpa Pemenang
  • Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Masuk Tahap Finalisasi
  •  
     
     
    Kamis, 10 Desember 2020 - 23:43:34 WIB
    Proyek Penimbunan Rp. 8 M Terkesan Terburu-buru
    Jumat, 03 Juli 2020 - 14:27:14 WIB
    Masyarakat Antusias Donorkan Darah Yang Diadakan Lemtari Kampar
    Selasa, 23 Juni 2020 - 14:59:39 WIB
    Hari Bhayangkara Ke-74
    Pemuliaan Nilai-nilai Tribrata Dengan Bersih-Bersih Ditempat Ibadah
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:21:11 WIB
    Tokoh masyarakat Nilai Kepemimpinan Catur Sugeng Tak Ubah Seperti Mantan Bupati HR. Soebrantas
    Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:02:17 WIB
    PLN Cimahi Tidak Punya Kewenangan Soal Pembangunan Gardu listrik
    Kamis, 10 September 2020 - 11:24:14 WIB
    Dugaan Korupsi 5 Proyek Bermasalah Dinas Kebudayaan Riau
    Kamis, 20 Agustus 2020 - 21:57:37 WIB
    Kab Nias
    Pasangan ENONIU Lolos Verifikasi Jalur Independen Cakada Kabupaten Nias
    Senin, 18 Januari 2021 - 09:18:48 WIB
    Hasil Liga Inggris: Liverpool vs Man Utd Tanpa Pemenang
    Kamis, 16 Juli 2020 - 15:30:10 WIB
    Diduga Lakukan Pungli, Sekda Nisut Dilaporkan ke BKN
    Selasa, 09 Juni 2020 - 18:39:54 WIB
    Danlantamal XI Merauke Pimpin Pengukuhan Wadan & Aslog Danlantamal XI
    Senin, 16 Maret 2020 - 20:18:26 WIB
    H. Zukri Memberikan Himbauan Maklumat Untuk Menghadapi Virus Corona
    Ketua DPD PDI Perjuangan Riau H. Zukri Ajak Masyarakat Waspada Virus Corona
    Senin, 20 Juli 2020 - 15:42:20 WIB
    Pemkab Bengkalis Gelar Rapat RTRW Bersama TKPRD
    Rabu, 08 Juli 2020 - 14:31:29 WIB
    LAWAN COVID-19
    Babinsa Koramil 03/Idanogawo & Tim Peduli, Gelar Penyemprotan Desinfektan Dirumah Warga
    Selasa, 17 November 2020 - 18:06:01 WIB
    Iklim Investasi Perlu Didukung Tenaga Kerja Berkompetensi Tinggi
    Jumat, 06 Maret 2020 - 11:01:03 WIB
    Kerja Sama Mediaa Massa Dalam Pengembangan Pemabangunan
    Peran Serta Media Massa Dalam Publikasi Pembangunan Daerah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved