Selasa, 28 Juni 2022  
 
Pukat UGM: UU Tipikor Tak Mengenal Batasan Angka Korupsi yang Tidak Bisa Dihukum

RL | Hukrim
Jumat, 28 Januari 2022 - 14:20:41 WIB

Jaksa Agung ST Burhanuddin
TERKAIT:
   
 
Tiraskita.com - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Yuris Rezha Kurniawan mempertanyakan dasar penyelesaian hukum kasus korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta hanya dengan pengembalian. Sebab, menurut dia, tidak ada batasan nominal kerugian negara bisa menggugurkan kasus hukum tersebut dalam UU Tipikor.

Pasal 4 Undang-undang Tipikor menyebut jika pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan proses pidana.

"Dalam UU Tipikor tidak mengenal batasan angka korupsi untuk tidak dilanjutkan proses pidana," kata Yuris saat dihubungi merdeka.com, Jumat (28/1).''

Dia khawatir wacana dari Jaksa Agung ST Burhanuddin tersebut hanya akan dijadikan dalih meringankan hukum para koruptor. "Praktiknya pengembalian tersebut hanya akan menjadi alasan yang meringankan," ujar Yuris.

Padahal, Yuris menilai bila kejahatan tindak pidana korupsi sebetulnya tidak bisa dilihat hanya dari angka kerugian keuangan negaranya. Bagaimanapun tindakan korupsi bisa memberikan efek yang besar.

Misalnya, korupsi sektor pengadaan yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp50 juta, dapat berdampak pada hilangnya akses publik terhadap hak-hak tertentu, atau barang yang semestinya dapat dimanfaatkan oleh publik akan menurun kualitasnya.

"Dampak kejahatan korupsi itu bisa domino effect atau snowball effect. Efeknya sulit dikendalikan" ujarnya.

Penjelasan Kejaksaan Agung

Jaksa Agung ST Burhanuddin mewacanakan penyelesaian kasus korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta tidak perlu melalui proses hukum. Pelaku cukup dengan mengembalikan uang yang dikorupsinya tersebut ke negara. Apa dasarnya?

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah, menjelaskan maksud dari pernyataan Jaksa Agung. Menurutnya, implementasi atau penerapannya tetap akan mempertimbangkan beberapa faktor dan latar belakang dari setiap kasus korupsi yang terjadi.

Adapun faktor yang dimaksud, katanya. Pertama, perlu dilihat terlebih dahulu korupsi dilakukan di bidang apa. Kemudian dampak setelah terjadi korupsi meski nilai yang dikorup Rp50 juta.

Kemudian, meski uang yang dikorupsi dikembalikan ke negara. Perkara tidak lantas berhenti. Sebab harus dilakukan penyidik untuk mengidentifikasi akibat dari korupsi tersebut.

"Kalaupun itu pengembalian melibatkan aparat. Tentunya ini ada koordinasi juga apakah ini pengenaan hukuman yang di bawah, apa, hukuman disiplin ya, kepegawaian," ucap Febri di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jumat (28/1).

"Jadi tidak karena di bawah Rp50 juta dengan dikembalikan, kasus dihentikan. Kan ada pertimbangan juga dari Pak Jaksa," lanjutnya.

Sumber:merdeka.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Plt Wali Kota Cimahi: Hari Anti Narkotika Internasional, Perangi Narkoba Demi Masa Depan Bangsa
  • Polda Jabar Himbau HIMNI Ikut Membantu Kamtibmas
  • HANI 2022 “KERJA CEPAT KERJA HEBAT BERANTAS NARKOBA DI INDONESIA"
  • 651 Hektare Lahan di Riau Terbakar pada Semester Pertama 2022
  • Di Usia 238 Tahun, Pj Wali Kota Sebut Pekanbaru Telah Menjelma Jadi Metropolitan
  • Meriahkan Hari Jadi Pekanbaru, Pj Walikota Turun Langsung Iringi Kirab dan Display Drumband IPDN
  • Terkesan Arogansi, Wali Murid Kecewa Terhadap Panitia Penerimaan Siswa Baru SDN 44 Pekanbaru
  • Dalami Subtansi Raperda Penyelenggaraan Perempuan Pansus V Kunjungi DP3AKB Jateng
  • Pemkot Cimahi Gelar Upacara Peringatan HUT Kota Cimahi Ke -21
  •  
     
     
    Senin, 20 September 2021 - 08:34:43 WIB
    Kapolres Kampar Berikan Klarifikasi Terkait Bentrok Eks Karyawan dengan Security PT. Padasa
    Senin, 10 Agustus 2020 - 12:25:22 WIB
    Tahun 2020 Sebanyak 3.472 Sertipikat Tanah Telah Diselesaikan
    Rabu, 27 Mei 2020 - 10:43:01 WIB
    67 Tahun Yasonna Laoly : Bermakna, Berkesan dan Berpesan bagi Semua. Berikut Testimoni Para Tokoh !
    Jumat, 09 Juli 2021 - 18:17:31 WIB
    Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan
    Senin, 02 November 2020 - 16:18:24 WIB
    Siswi SMP Diperkosa 5 Pemuda Lalu Direkam dan Disebar di Medsos, Polisi Buru pelaku
    Jumat, 11 Februari 2022 - 12:29:44 WIB
    Ridwan Kamil Melepas Keberangkatan Tim Sepak Bola Wartawan Jawa Barat
    Kamis, 02 Juni 2022 - 20:11:51 WIB
    Kebutuhan Tenaga Kesehatan Daerah Harus Sinkron Dengan Pemerintah Pusat
    Kamis, 12 November 2020 - 11:39:52 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Melaksanakan Patroli Penegakan Displin Protokol Kesehatan
    Kamis, 02 Juli 2020 - 08:07:18 WIB
    HUT Polri ke-74
    Bersempena Hari Bhayangkara Ke-74, Danlanud RSN Beri Suprise Polda Riau
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:55:35 WIB
    Soal Dugaan Ilegal Mining PT Golden Land Indonesia, IPM - Konut Desak DPR Bentuk Tim Investigasi
    Kamis, 02 Juli 2020 - 12:27:55 WIB
    Polresta Pekanbaru Laksanakan Upacara Korp Raport Kenaikan Pangkat
    Jumat, 13 Agustus 2021 - 11:58:34 WIB
    HUT IWO ke-9 Tahun, DPD IWO Serdang Bedagai Menggelar Tali Asih Kepada Masyarakat Kurang Mampu
    Jumat, 20 Mei 2022 - 14:30:13 WIB
    Usai Jawab Tanggapan Fraksi DPRD terhadap LPKJ, Wali Kota Foto Bersama Sebelum Berpisah
    Kamis, 07 Januari 2021 - 12:55:50 WIB
    Pemprov Riau Segera Tunjuk Pj Sekda
    Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:16:27 WIB
    6 Bangunan Bersejarah di Pekanbaru Ini Bangkitkan Kenangan Tempo Dulu
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved