Minggu, 27 November 2022  
 
Hakim Konstitusi: Kuasa Hukum di Persidangan MK Tidak Harus Advokat

RL | Hukrim
Sabtu, 16 Oktober 2021 - 09:17:56 WIB

dok
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, TIRASKITA.COM - Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, kuasa hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak harus advokat.

"Mahasiswa bisa jadi kuasa hukum. Ada beberapa kalangan dari kampus datang (ke MK) menjadi kuasa hukum bukan dengan status sebagai advokat," kata Saldi Isra dalam kuliah umum "Mahkamah Konstitusi dan Karakter Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI dari Padang, Jumat (15/10/2021).    

Dalam istilah hukum, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, seperti berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan dinyatakan lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.

Menurut Saldi Isra, ide dasar dari kebijakan tersebut adalah pandangan MK tentang semua orang atau pemohon berhak memperjuangkan hak konstitusionalnya di Mahkamah Konstitusi.

Ketika pemohon tidak merasa memiliki kemampuan memperjuangkan hak itu, ia bisa meminta siapa pun menjadi kuasa hukum yang mendampinginya di pengadilan selama yang diminta memahami hukum acara di MK.

Selanjutnya, dalam kuliah umum yang diselenggarakan bertepatan dengan Dies Natalis ke-70 Fakultas Hukum Universitas Andalas itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga menambahkan, pemohon diperbolehkan menggunakan pendampingan.

Pendamping bisa didatangkan dari seseorang yang mengetahui hukum acara ataupun pemberi dukungan psikologis, seperti keluarga.

"Itu (menggunakan pendampingan) boleh dilakukan sepanjang dalam konteks pendampingannya memberikan keberdayaan dalam beracara di pengadilan MK. Cukup memberitahukan kepada hakim panel bahwa dia ingin didampingi," ucap Suhartoyo seperti dikutip Antara.

Kecemburuan dari Advokat

Suhartoyo juga menjelaskan kebijakan itu berbeda jauh di peradilan umum. Pendampingan hanya ditemukan dalam persidangan perkara pidana dalam wilayah hukum publik. Pendamping tersebut dikenal sebagai penasihat hukum.

Namun pada praktiknya, kebijakan tersebut sempat bermasalah. Suhartoyo mengatakan, fleksibilitas penentuan kuasa hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kecemburuan bagi para advokat. Beruntungnya, MK sudah meluruskan kesalahpahaman itu karena kebijakan yang diambil ditujukan untuk mengedepankan hak konstitusional.

sumber:liputan6.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pj Walkot Pekanbaru Tak Pernah Minta Potong Gaji
  • Demo Tolak Kepala Rutan Samarinda, Napi Tipikor Diperiksa Yang Diduga Dalang Aksi Tersebut
  • Aset Fantastis Lukas Enembe Diendus KPK
  • Jokowi Bagikan Makanan ke Anak-anak Penyintas Gempa Cianjur
  • 6 Bulan Buron, Otak Pelaku Perusak Hutan Tesso Nilo Ditangkap KLHK dan Polda Riau
  • Polda Riau Adakan Penyuluhan dan Pengobatan untuk Pasien Ketergantungan Narkotika
  • Memanas Dugaan Jenderal Penerima Suap Tambang Ilegal, Ini Kata Brigjen Hendra Kurniawan
  • Keluarga Korban Penganiayaan di PT SAMS Muara Dilam Minta Pelaku Segera Ditangkap
  • Bahas Isu Krusial, Komisi III Gelar Rapat Pembahasan RKUHP Hari Ini
  •  
     
     
    Jumat, 20 Mei 2022 - 11:45:32 WIB
    Pemkot Cimahi Adakan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
    Rabu, 27 Juli 2022 - 10:39:08 WIB
    Kejadian Langka, Merah Putih Berkibar di Kota Terlarang dan Tiananmen China
    Jumat, 10 Juli 2020 - 10:27:01 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ditengah Pandemi Covid-19, Polda Banten Terus Bagikan Sembako Kepada Masyarakat
    Senin, 02 November 2020 - 21:59:06 WIB
    Dengan Didampingi Ketua PIA Ardya Garini Cab. 6/D.I. Lanud Sugiri Sukani, Danlanud Hadiri Syukuran H
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 17:24:49 WIB
    Mendag Melawan, RI Hadapi Tuntutan Uni Eropa soal Bijih Nikel di WTO
    Kamis, 17 Desember 2020 - 11:51:06 WIB
    Atalia Ridwan Kamil Ajak Para Istri untuk Jadi Benteng Korupsi di Keluarga
    Sabtu, 26 September 2020 - 21:25:35 WIB
    10 Hektare Ladang Ganja Siap Panen di Aceh Besar Dimusnahkan
    Rabu, 30 Desember 2020 - 15:07:12 WIB
    Penanganan COVID-19 Jadi Prioritas dalam APBD Tahun Anggaran 2021
    Jumat, 07 Agustus 2020 - 07:14:58 WIB
    LAWAN KORUPSI
    Datangi Kejati Riau, HMI Desak Dugaan Korupsi di Siak Diusut Tuntas
    Selasa, 05 Oktober 2021 - 13:06:55 WIB
    HUT ke-76 TNI, Kapolri : Sinergitas TNI-Polri Adalah Kunci Untuk Hadapi Tantangan dan Ancaman
    Jumat, 18 September 2020 - 20:59:57 WIB
    Pakar dan Aktivis Desak PBB untuk Akui 'Genosida' Uighur China
    Rabu, 23 Desember 2020 - 12:43:12 WIB
    AS Imingi Miliaran Dolar Jika Indonesia Jika Akui Israel
    Selasa, 07 Januari 2020 - 12:07:57 WIB
    Dugaan Penyelewengan Dana Publikasi Diskominfo Inhil Mulai Terkuak
    Senin, 18 Juli 2022 - 12:46:53 WIB
    Hadiri Pelantikan, Bupati Harapkan IKMR Ikut Berkontribusi Membangun Daerah
    Selasa, 18 Oktober 2022 - 07:21:01 WIB
    Komisi V Apresiasi Capaian Dari Pasheman, 90'Pasukan Pengibar Bendera SMKN 2 Garut
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved