Rabu, 01 Februari 2023  
 
Jaksa Membuka Penyidikan Kasus Korupsi Ekspor Hingga Rp4,7 T

RL | Hukrim
Rabu, 30 Juni 2021 - 15:51:05 WIB

Ilustrasi
TERKAIT:
   
 
JAKARTA | TIRASKITA.COM - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membuka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pembiayaan ekspor nasional ke beberapa pihak oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Lembaga keuangan yang didirikan pemerintah itu diduga merugi hingga Rp4,7 triliun pada periode 2019. Oleh sebab itu, penyidik tengah mendalami ada atau tidaknya pelanggaran pidana dalam peristiwa tersebut.

"Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp4,7 triliun dimana jumlah kerugian tersebut penyebabnya adalah dikarenakan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Rabu (30/6).

Dia menerangkan bahwa LPEI diduga memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik sehingga membuat peningkatan kredit macet (non performing loan/NPL) pada 2019 sebesar 23,39 persen.

Dalam hal ini, sejumlah perusahaan yang diberikan fasilitas pembiayaan ialah: Group W, Group JD, Group D, Group BJU, Group A, PT SL, PT LHS, PT KHP, dan PT KKT.

"Pembiayaan kepada para debitur tersebut sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen resiko dalam posisi collectibility (macet) 5 per tanggal 31 Desember 2019," ucap Leonard.

Laporan keuangan lembaga tersebut menunjukkan bahwa pembentukan CKPN pada 2019 meningkat hingga 807,74 persen dari Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sehingga berimbas pada keuntungan.

Menurut Leonard, kenaikan CKPN tersebut juga dilakukan untuk menangani potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalah yang diduga disebabkan oleh sembilan debitur mereka.

"Pihak LPEI yaitu tim pengusul, kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis dan Komite Pembiayaan tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Dewan Direktur No. 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI," jelas Leonard.

Dalam hal ini, sejumlah debitur lembaga tersebut pun mengalami gagal bayar hingga Rp683,6 miliar dengan rincian nilai pokok Rp576 miliar dan denda Rp107,6 miliar.

Pemeriksaan Saksi

Leonard menerangkan dalam pengusutan perkara ini, penyidik pun telah memeriksa sejumlah saksi pada Selasa (29/6). Sejauh ini belum ada tersangka yang dijerat.

Adapun saksi pertama yang diperiksa ialah mantan Kepala Kantor wilayah LPEI Surakarta berinisial AS. Kemudian, Senior Manager Operation TNT Indonesia Head Office, MS; Manager Operation Fedex Semarang, EW; Kepala Divisi UKM LPEI tahun 2015, FS; Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis II LPEI, DAP; dan Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II LPEI, YTP.

Penyidikan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tertanggal 24 Juni 2021.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi," katanya.

sumber:cnn indonesia


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Keren.... Inilah Salah Satu Program Jitu, DKM Masjid Jami' Al Ghufron
  • Mantap.... Styfania Youlanda Fahira Raih Juara 1 Komite Festival SD/MI
  • Siaran Pers Dewan Pengurus Pusat GERAKAN PENGAWAL SUPREMASI HUKUM
  • Hasil Rapat Pleno KI Pusat Tetapkan Kampar Sebagai Tuan Rumah HKIN 2023
  • Angka Stunting di Riau 2022 Turun, Kadiskes Sebut Berkat Kerja Keras Kawan-Kawan di Puskesmas
  • Kejar Target! Kadiskes Riau Berencana Kumpulkan Dinkes Kabupaten/Kota Bahas Stunting
  • Hakim-Hakim di Jepang Buat Prof Mahfud Kaget
  • Apartemen Ayam, Solusi Peternak Milenial
  • Luar Biasa... Warga Kembali Serahkan Senjata Api Ke Satgas Yonarmed 5/105 Tarik/Pancagiri
  •  
     
     
    Kamis, 09 Juli 2020 - 06:09:36 WIB
    Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Imbau Tempat Ibadah Terapkan Protokol Kesehatan
    Minggu, 17 Oktober 2021 - 09:04:41 WIB
    Percepatan Vaksinasi Dan BPSDM Kumham Peduli
    Minggu, 07 Februari 2021 - 18:42:24 WIB
    Curi Kabel Listrik Milik PT. Waskita Karya, 4 Pelaku Ditangkap Polsek Siak Hulu
    Minggu, 09 Februari 2020 - 13:03:18 WIB
    Penahanan Wartawan
    IWO Siap Terjunkan Massa Desak Polda Bebaskan Wartawan Yang di Tahan
    Jumat, 29 Januari 2021 - 15:44:47 WIB
    Pangkostrad Pimpin Upacara Pemakaman Jenderal (Purn) TNI Wismoyo Arismunandar
    Selasa, 23 Maret 2021 - 15:48:14 WIB
    Bu Kades Dan Staf Digrebek Tanpa Busana
    Jumat, 01 Oktober 2021 - 12:51:49 WIB
    Hari Ini Danwingdiktek Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat
    Kamis, 22 Juli 2021 - 11:12:07 WIB
    Wali Kota Segera Laporkan Mutasi dan Rotasi Kepala OPD ke KASN
    Selasa, 27 September 2022 - 10:59:08 WIB
    Sri Mulyani Pakai 'Jarvis' Bak Iron Man, PNS Bakal Hilang?
    Jumat, 22 Mei 2020 - 16:13:11 WIB
    LAWAN COVID-19
    Himbaun Pemkab Kampar terhadap penerapan PSBB Kabupaten Kampar.
    Sabtu, 16 Januari 2021 - 09:07:01 WIB
    Gempa Kembali Guncang Majene Sulawesi Barat
    Kamis, 07 Oktober 2021 - 09:35:38 WIB
    Laksanakan Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai, Sebuah Pembuktian Sistem Merit Pegawai Kemenkum
    Sabtu, 08 Oktober 2022 - 09:29:06 WIB
    Tundukkan Tanah Abang FC, Gubernur Sumbar Cetak 2 Gol Untuk Sakato FC
    Selasa, 03 Maret 2020 - 12:43:23 WIB
    Wakapolda Riau Buka Pelatihan Transformasi Aplikasi Dashboard Lancang Kuning Rawan Karhutla
    Kamis, 10 Februari 2022 - 13:34:55 WIB
    Peringati HUT Pomal, Pangkalan TNI AL Cirebon Gelar Baksos
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved