Senin, 27 Mei 2024  
 
BPK TEMUKAN TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
BPK Temukan 283 Jt Anggaran Meleset di OPD Prov.Riau

Riswan L | Hukrim
Rabu, 04 Maret 2020 - 16:38:23 WIB


TERKAIT:
   
 
Riau, Tiraskita.com - Hasil pemeriksaan secara uji petik BPK RI atas bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam daerah Pemprov Riau menunjukkan bahwa terdapat pembayaran atas perjalanan dinas ganda yaitu beberapa perjalanan dinas yang dilakukan pada tanggal yang sama oleh pegawai yang sama untuk tujuan perjalanan yang berbeda sebesar Rp 283.294.500,00.

Pada 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel rincian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda itu agar dikembalikan.Terdapat perjalanan dinas ganda (tanggal sama) pada 20 OPD sebesar 
Rp 283.294.500,00, banyak kalangan menilai diduga semua OPD ini secara bersama-sama "merampok" uang rakyat.

1 Dinas Pendidikan 120.977.500,00 
2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.360.000,00 
3 Badan Kepegawaian Daerah 
4.765.000,00 
4 Sekretariat Daerah Provinsi 11.890.000,00 
5 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 3.702.000,00
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 490.000,00 
7 Dinas Pariwisata 1.540.000,00 
8 Dinas Kesehatan 8.057.500,00 
9 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 600.000,00 
10 Dinas Perumahan dan Permukiman 1.585.000,00 
11 Sekretariat DPRD 78.040.000,00 
12 Dinas Perindustrian 490.000,00 
13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 17.452.500,00 
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.520.000,00 
15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 490.000,00 
16 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.430.000,00 
17 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 560.000,00 
18 Badan Penghubung 2.800.000,00 
19 Inspektorat 6.300.000,00 
20 Dinas Perhubungan 18.245.000,00 dengan Total Rp 283.294.500,00 
 
Bukti-bukti pertanggungjawaban pada perjalanan dinas luar kota dan dalam kota tidak lengkap Hasil pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar kota dan dalam kota secara uji petik menunjukan adanya bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak dilampirkan.

Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas luar kota beberapa OPD yang tidak melampirkan bukti tiket berupa e-tiket atau e-tiket setelah melakukan perubahan jadwal atau perubahan tujuan, tanggal surat tugas yang salah dan tidak sesuai dengan tanggal pelaksanaan perjalanan dinas sebenarnya.

Sementara untuk perjalanan dinas dalam kota beberapa OPD tidak melampirkan bukti pertanggungjawaban berupa visum SPPD dari tempat tujuan, dan tidak melampirkan bukti foto kegiatan atas pelaksanaan perjalanan dinas tersebut. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Gurbenur Riau Nomor 29 tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau pada:

Dalam surat itu BPK merekomendasikan agar Gubernur Riau memerintahkan selueruh kepala dinas supaya menyelesaikan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas minimal sebesar Rp748.056.530,00 tersebut melalui proses ganti rugi dan penyetoran ke kas daerah.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK diterbitkan, beberapa OPD telah 
menindaklanjuti kelebihan pembayaran dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rpn615.704.135,00 sehingga masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp132.352.395,00.*BPK/RM


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ikuti Porseni Tk Prov Riau 2024 di Bengkalis, Ini Pesan Pj Sekda Kampar untuk Kontingen IGTKI-PGRI
  • Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Bakal Lanjutkan Program Prioritas
  • Netralisasi ASN Dalam Pilkada Kota Cimahi, Harus Tetap Terjaga
  • Konflik Sosial di Pilkada Jabar 2024 Masuk Dalam Pembahasan Pertemuan DPRD Jabar & DPRD Kab Solok
  • DPRD Jabar dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korsel Teken Record of Discussion
  • Inovasi Zibang 3/III Cirebon, Dukung Program Ketahanan Pangan
  • Korem 063/SGJ Gelar Komsos dengan KBT
  • Dandim dan Forkopimda Kab Cirebon Lainnya, Sambut Kunker Danrem 063/SGJ
  • Koramil 0620-20/Gegesik, Kodim 0620/Kab Cirebon Panen Raya
  •  
     
     
    Selasa, 28 Juli 2020 - 16:30:34 WIB
    Jadi Budak Seks Selama 7 Tahun, LPAI Minta Pelaku Dihukum Kebiri
    Minggu, 26 Juli 2020 - 18:13:18 WIB
    DPC MOI Masuji Siap Kawal Pembangunan
    Kamis, 03 Juni 2021 - 13:13:21 WIB
    Achmad Ru'yat : Perlu Ada Inovasi Sistem Ke Arsipan di Jabar
    Jumat, 23 Juli 2021 - 09:46:38 WIB
    Terkendala Akses Informasi, Masyarakat di Pedesaan Belum Pahami Program Pikobar
    Senin, 19 April 2021 - 16:30:54 WIB
    Komsos Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Sampaikan Protokol Kesehatan
    Kamis, 23 Juli 2020 - 08:04:53 WIB
    Kasdam IV Diponegoro Tinjau Lokasi TMMD ke-108 Di Kodim Purwodadi
    Selasa, 23 Februari 2021 - 12:38:38 WIB
    Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal
    Senin, 22 Agustus 2022 - 12:14:27 WIB
    Hadiri Fenstival Pacu Jalur 2022, Gubri Serahkan Berbagai Sertifikat WBTb
    Selasa, 15 November 2022 - 09:19:49 WIB
    Pemkot Cimahi Siap Launching MPP, Ini Tahapan Yang Harus Di Lakukan
    Kamis, 11 Februari 2021 - 18:33:54 WIB
    Ini Motif Pembunuhan Anak Kades
    Senin, 24 Januari 2022 - 08:23:41 WIB
    Anggota DPRD Jabar, Lakukan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
    Senin, 01 Maret 2021 - 19:00:53 WIB
    Kongres IA-ITB 2021, Teknologi Bukan Lagi Barang Mewah
    Minggu, 08 Maret 2020 - 14:01:27 WIB
    Laporkan Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan
    Diduga Melakukan Pidana Penggelapan dan Penipuan, Kadin SUMUT Khairul Mahalli Dilaporkan ke Polisi
    Kamis, 01 April 2021 - 18:06:06 WIB
    Pengurus PKK Kabupaten Bengkalis Terima Piagam Penghargaan
    Senin, 19 Oktober 2020 - 08:32:48 WIB
    Oknum Pengacara Asal Jambi Diduga Terlibat Sindikat 24 Kg Sabu
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved