Selasa, 13 April 2021  
 
Dua Tersangka Korupsi Jembatan Waterfront City Kampar Ditahan KPK

Arif Hulu | Hukrim
Rabu, 30 September 2020 - 02:59:32 WIB

JAKARTA | Tiraskita.com -Dua tersangka dugaan tindak Pidana korupsi Pembangunan Jembatan Waterfront City, Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau, hari ini, Selasa (29/9/20) resmi ditahan KPK

Mereka pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan, Kampar, Adnan dan Manajer Wilayah II PT Wijaya, Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., I Ketut Suarbawa.

"Hari ini kami akan menyampaikan penahanan dua tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan dan pelaksaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang Tahun Anggaran 2015-2016 di Kabupaten Kampar, Riau," demikian pesan yang disampkan Jubir KPK, Ali Fikri, yang diterima redaksi Tiraskita.com, Selasa (29/9/20).

Dikatakan Fikri, untk kepentingan penyidikan, tersangka ADN dan IKT ditahan Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih, masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 di Rutan

"Sebelumnya akan dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Kavling C1 dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid 19," kata Fikri.

Lanjut Fikri, KPK menetapkan AND dan IKT pada 14 Maret 2019 lalu, dengan dugaan para tersangka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pelaksaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan tersebut.

Dalam proses Penyidikan ulas Fikri, KPK juga telah memeriksa 73 orang saksi terdiri dari Pihak Pemkab Kampar, Pokja PBJ Kampar, DPRD Kampar, peserta lelang, pelaksana proyek dan pihak sub kontraktor serta juga telah pula meminta keterangan ahli pengadaan barang dan jasa dan ahli konstruksi.

"Atas perbuatannya, dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," jelas surat elektronik KPK.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek
strategis di antaranya adalah pembangunan jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Pada pertengahan 2013, diduga ADN mengadakan pertemuan di Jakarta dengan IKT, Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya (Persero) dan beberapa pihak lainnya. Dalam pertemuan itu, ADN memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan 'Engineer’s Estimate' kepada IKT.

Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi.

Lalu lelang ini dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, pada Oktober 2013 ditandatangani kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, ADN meminta pembuatan 'Engineer’s Estimate' pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan IKT meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

Selanjutnya KPK menduga kerjasama antara AND dan IKT terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.

"Atas perbuatan ini, ADN diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1% dari nilai nilai kontrak," katanya.

"Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka," ulas Fikri.

Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak- tidaknya sekitar Rp50 Milyar dari nilai proyek pembangunan jembatan waterfront city secara tahun jamak di Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak Rp117,68 Milyar.

Atas kejadian ini, KPK sangat menyesalkan korupsi di sektor infrastruktur ini terjadi, karena semestinya jembatan yang dibangun tersebut dapat dinikmati masyarakat di Kabupaten Kampar, Riau secara maksimal.

"Namun akibat korupsi yang dilakukan, selain ada dugaan aliran dana pada tersangka, juga terjadi indikasi kerugian negara yang cukup besar," lanjutnya.

Selai itu KPK juga menyayangkan ketika korupsi terjadi melibatkan pejabat-pejabat yang berada pada BUMN yang mengerjakan konstruksi, dalam hal ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Karena semestinya lanjut Fikri, sebagai perusahaan milik negara, BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dibanding sektor swasta lain dan juga seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan good corporate governance.

"Apalagi dalam proyek konstruksi, jika korupsi tidak terjadi maka masyarakat akan lebih menikmati hasil pembangunan tersebut," katanya.

Kedua tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber : KPK



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
  • Kapolda Banten: Sinergi Polri – Pers, Bangun Kepercayaan Publik
  • Yohanis Fransiskus Blak-blakan Soal Kebun Ilegal Seluas 2,611 Juta Hektar
  • Bupati dan Wabup Sergai Tinjau Pelaksanaan Ujian SMP
  • Kapolri: Agar Lebih Dekat Dan Memberi Edukasi Masyarakat
  • Dewas KPK Minta Pimpinan Usut dan Cari Sumber yang Bocorkan Operasi Suap Pajak
  • Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan
  • Dr.Seto Mulyadi, S.Psi.,M.Si Pinta Agar Pencabulan Anak Di Tapung Hulu Dihukum Seberat Beratnya
  • Kasus Sengketa Lahan di Pelalawan Riau Jadi Atensi Jokowi
  •  
     
     
    Sabtu, 01 Agustus 2020 - 15:36:24 WIB
    Sekretaris Kota Pekanbaru Hadiri Acara Baznas Distribusikan 200 Paket Sembako
    Senin, 18 Mei 2020 - 09:28:26 WIB
    PETANI KECIL JADI KORBAN
    ” Bebaskan Pak Bongku ", Ia Ditangkap Di Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Sakai
    Rabu, 17 Juni 2020 - 18:03:05 WIB
    Viral Di Media....!, Warga Desa Suka Damai Merasa Keberatan Haknya Dialihkan Ke Orang Lain
    Kamis, 25 Juni 2020 - 08:42:35 WIB
    SPRI Merasa Keberatan Atas Pernyataan Gubernur Sumatera Utara Yang Kerap Menyalahkan Pers
    Rabu, 15 April 2020 - 07:14:45 WIB
    Panggil Sejumlah Pejabat Tinggi Bank BJB dan Debitur
    Dugaan Korupsi Ini Dapat SP3 Oleh Kejari Pekanbaru
    Sabtu, 21 November 2020 - 00:37:36 WIB
    Kunjungi 12 Kab/kota
    FPK Riau , Bumikan Pembauran Kebangsaan Di Bumi Lancang Kuning
    Sabtu, 23 Mei 2020 - 21:37:29 WIB
    Lawan Narkoba
    Sabu Hampir 1 Ton di Banten, Diamankan Petugas
    Jumat, 05 Juni 2020 - 09:24:49 WIB
    PELAKU PENGANIYAAN DILUMPUHKAN
    Siksa Anak Tiri Sampai Tewas, Arisman Halawa Di Dor Polisi
    Sabtu, 13 Juni 2020 - 09:59:43 WIB
    LAWAN COVID-19
    Dua ASN Pemkab Sergai Positif Covid-19
    Selasa, 05 Mei 2020 - 08:38:06 WIB
    LAWAN COVID-19
    Lagi, Seorang Dokter Meninggal Akibat Covid-19
    Minggu, 13 September 2020 - 11:18:34 WIB
    Babinsa Koramil Susukan Lakukan Penegakan Disiplin Protkes
    Minggu, 07 Februari 2021 - 08:09:13 WIB
    HUT Ke-71, Ketua DPRD Muhammad Faisal:
    Mari Basamo Mambolo Nagoghi untuk Wujudkan Kabupaten Kampar yang Sejahtera
    Minggu, 01 Maret 2020 - 11:36:39 WIB
    Perdana Menteri Baru Malaysia Si Politikus Senior Berdarah Indonesia
    PM Baru Malaysia Muhyiddin Yassin, Anak Ulama asal Siak dan Ibu Berdarah Jawa
    Minggu, 07 Maret 2021 - 22:41:49 WIB
    Rapat Finalisasi LKPJ 2020,
    Bupati Sergai Minta OPD Laporkan Kinerja Tiap Bulan
    Kamis, 05 November 2020 - 09:19:04 WIB
    5 Massa Sempat Diculik, Ratusan Kelompok Cipayung Demo Mapolres Nias
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved