Selasa, 19 Januari 2021  
 
KPK Dinilai Tebang Pilih, Aktifis Surati Presiden

Riswan | Hukrim
Selasa, 07 Januari 2020 - 11:03:58 WIB
Masyarakat Riau Minta KPK Serius Usut Tindak Pidana Korupsi di Riau.

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai masih tumpul dan tebang pilih dalam menanangi kasus- kasus korupsi di Provinsi Riau.

Hal ini disampaikan Sefianus Zai,SH ketua Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Nusantara ( BERNAS) .

Sefianus Zai mencontohkan kasus Korupsi Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang yang merugikan negara senilai 39,2 M, namun yang diproses hanya sebatas kepala Bidang yang diproses sampai masuk penjara.

" Sangat tidak mungkinlah  nilai korupsi 39,2 M tidak diketahui oleh pejabat diatas Kabid," tegasnya.

Dan masih banyak lagi kasus kasus korupsi di Riau yang masih dinilai lamban dan tebang pilih dalam proses hukumnya.

" Ada yang sudah tersangka bertahun - tahun tapi belum juga di tahan TSK nya dan digesa proses hukumnya, apakah ini sebuah permainan yang sengaja di main- mainkan? ," ujarnyan heran.

Ia menegaskan bahwa demi rasa keadilan dan persamaan hukum ditengah- tengah masyarakat maka Sefianus Zai akan menyurati Presiden Jokowi untuk mendesak agar Pak Presiden mengetahui permainan proses hukum terhadap pejabat- pejabat di provinsi Riau.

" Kita menduga ada yang bermain- main di KPK sehingga kasus- kasus besar di Riau ini tidak tuntas,  Pak Presiden harus mengetahui ini. Dalam waktu dekat saya akan akan antar data- datanya ke Pak Muldoko di Kantor Staf Presiden, agar komisioner KPK yang baru lebih serius menuntaskan kasus- kasus tersebut," papar Zai.

"Kita selaku masyarakat Riau minta KPK yang baru ini serius mengusut kasus korupsi di Provinsi Riau, agar  para pelaku yang nota bene masih menjadi Pejabat tidak semakin menjadi-jadi," ucap Zai.

Sebagaimana di ketahui bahwa kasus Jembatan Water Front City Bangkinang Kab.Kampar, merugikan negara 39,2 M. Namun sang kepala Dinas yang menjabat saat itu sama sekali tidak tersentuh, apalagi bupatinnya.

Sebelumnya KPK pernah mengatakan bahwa "Penyidik pasti akan mengembangkan nya bila potensi nya ada," ungkap Saut kepada Berita Riau, Kamis (05/11/19) malam saat ditanyakan kemungkinan adanya tersangka baru pada kasus Jembatan Water front City Bangkinang ini.

Kasus jembatan ini merupakan kasus TPK Pengadaan Pelaksanaan Pekerjaan Proyek dimana KPK mencari unsur Penyalahgunaan Wewenang sesuai Psal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Walau  KPK telah  memeriksa sedikitnya 11 orang saksi yang didominasi dari Para Pejabat di PUPR kala itu termasuk para mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar namun nampaknya KPK yang lama masih belum perkasa.

Sebelumnya juga , Pakar Hukum Pidana meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjerat Tokoh Utama dan Tokoh Kunci kasus dugaan TPK Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Water Front City Bangkinang.

Dari perspektif pidana korupsi, DR Nurul Huda SH MH menilai, tindakan seseorang nekad merugikan negara pasti ada unsur keikutsertaan orang lain, baik menyuruh maupun menyetujui. Apalagi, proyek yang dikorupsi, merupakan Program Multi Years pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun anggaran 2015 - 2016, yang membutuhkan persetujuan lintas pimpinan.

"Dalam konteks pidana korupsi, sangat tidak mungkin PPTK itu sebagai pelaku tunggal (dari unsur Pemerintah). Dia orang teknis, apa bisa mengusulkan atau menyetujui penambahan anggaran?.

 Pasal 55 dan 56 KUHPidana terkait penyertaan pasti akan diterapkan (selain aliran dana, red). Saya yakin KPK akan mengejar Tokoh Utama dan Tokoh Kunci dalam kasus ini," ungkap DR Nurul Huda SH MH, Selasa (03/11/19) lalu.

"Ini seperti trik Makan Bubur Panas, Makan dari pinggir-pinggir dulu baru ketengah- tengah. Jadi tak perlu ragu, seminim mungkin, KPK akan menerapkan pasal Penyalahgunaan Wewenang dalam korupsi berjamaah ini. PPTK nya dulu, baru yang lain. Siapa yang mengusulkan penambahan anggaran, siapa yang menyetujui dan lainnya akan ketahuan," tutup Nurul menepis keraguan publik terhadap kinerja KPK dalam kasus ini.***



comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Presiden Jokowi Dorong Pelaku UMKM Bersaing Secara Global
  • Pemprov Riau Matangkan Program Pulau Zakat di Rupat
  • Babinsa Koramil 07/Alasa Melaksanakan Komsos Dengan Masyarakat Desa Sisarahili
  • Vaksinasi COVID-19 Jabar: Sebanyak 4.070 Nakes dan 69 Tokoh Sudah Divaksin
  • Jabar Sosialisasikan Protokol Kesehatan di Destinasi Wisata lewat Film
  • Ridwan Kamil Apresiasi Peresmian RS Lapangan COVID-19 di Kota Bogor
  • Tren Kepatuhan Pakai Masker dan Jaga Jarak di Jabar Meningkat
  • Polda Riau Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu Sebanyak 20 kg
  • Ini Pesan Jend.Tito Kepada Calon Kapolri
  •  
     
     
    Rabu, 15 Januari 2020 - 03:50:57 WIB
    Sidang Perdana
    SIDANG TERHADAP PENABRAK NI KADEK AYU RATIH SINTA AKAN DIGELAR SELASA, 14 JANUARI, 2020
    Kamis, 07 Januari 2021 - 12:55:50 WIB
    Pemprov Riau Segera Tunjuk Pj Sekda
    Senin, 30 Desember 2019 - 06:07:59 WIB
    Ketua IWO Malut Minta Ketegasan Kapolda Segera Pecat Oknum Polisi Penganiaya Wartawan
    Selasa, 07 Januari 2020 - 12:07:57 WIB
    Dugaan Penyelewengan Dana Publikasi Diskominfo Inhil Mulai Terkuak
    Jumat, 09 Oktober 2020 - 21:58:30 WIB
    18 Pos Polisi di Jakarta Dirusak Perusuh, Ini Daftarnya !
    Senin, 28 September 2020 - 12:40:15 WIB
    Jokowi: Kesembuhan Covid-19 RI Masih di Bawah Rata-rata Dunia
    Rabu, 22 April 2020 - 22:24:41 WIB
    Narkotika
    Oknum PNS Ditangkap Di Pos Pemantau dan Pemeriksaan Covid-19
    Rabu, 30 September 2020 - 05:24:19 WIB
    Buntut Gelar Dangdutan Wakil Ketua DPRD Tegal Terancam 1 Tahun Bui
    Selasa, 30 Juni 2020 - 09:35:48 WIB
    PERUSAHAAN KIRIM HUMAS DAN DINILAI BUKAN PEMANGKU KEBIJAKAN
    PT Ciliandra Mangkir Lagi, Komisi III Lakukan Penjadwalan Ulang
    Sabtu, 21 Maret 2020 - 12:40:58 WIB
    Panglima TNI Lakukan Mutasi 28 Pati TNI
    Sabtu, 30 Mei 2020 - 11:52:56 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pimpin Rapat PSBB menuju New Normal, Bupati Kampar Ingatkan lebih tingkatkan disiplin jalankan Proto
    Minggu, 31 Mei 2020 - 20:22:02 WIB
    Menanggapi Serius Protes Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini
    Hasto: Hindari Ego Kepemimpinan, Rakyat Sedang Susah
    Jumat, 15 Januari 2021 - 12:44:53 WIB
    Raffi Ahmad Abai Prokes Usai Vaksinasi, Pimpinan DPR Kritik: Sangat Tidak Terpuji
    Selasa, 08 Desember 2020 - 09:56:11 WIB
    Ridwan Kamil Berharap Birokrasi 3.0 Bisa Jadikan Jabar Provinsi Termaju
    Senin, 16 Maret 2020 - 12:17:19 WIB
    Kakanwil Aceh Sosialisasi Pencegahan dan Membatasi pengunjung Serta Lakukan Pemeriksaan Kesehatan
    Kemenkumham Aceh Aktif Sosialisasi Antisipasi Covid 19
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved