TIRASKITA.COM - Siapa yang tak kenal dengan Ribka Tjiptaning.
Dia adalah Politisi Partai PDI Perjuangan yang dulunya tegas menolak vaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Bukan tanpa alasan, Ribka Tjiptaning menyebut belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Ribka Tjiptaning.

Dia tegas rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Ribka kemudian membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

"Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya.

Terus Kritik Jokowi

Di Komisi VII DPR RI Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning pun masih berkomentar pedas mengkritik kebijakan pemerintah jika tidak dianggapnya tepat.

Terbaru, Ribka Tjiptaning mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang mengajak untuk memboikot produk luar negeri dan mencintai produk dalam negeri.

Ribka pun menyinggung soal kekayaan alam seperti nikel, gas dan minyak yang harus menggunakan produk dalam negeri.

Namun, kenapa vaksin Covid-19 merah putih nusantara yang justru distop oleh pemerintah?

Hal itu disampaikan Ribka saat rapat kerja dengan Menristek/BRIN Bambang Brojonegoro di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (30/3/2021).

"Pak Jokowi dalam stetmennya di TV saya amati, sangat mendukung semua produk dalam negeri, sampai Nikel, Gas sampai minyak.

Tapi ada 1 yang enggak didukung dalam negeri, saya juga nanya nih ke mas Menteri, apakah ini juga termasuk riset vaksin merah putih nusantara," kata Ribka.

Anggota DPR Komisi VII Ribka Tjiptaning kritik Presiden Jokowi soal produk dalam negeri dan vaksin covid-19. (KOMPAS TV)

Ribka menjelaskan, seharusnya pengembangan vaksin merah putih didukung penuh oleh pemerintah.

Terutama, dalam mendukung inovasi dan teknologi untuk mengembangkan vaksin tersebut.

Untuk lebihnya, Presiden Jokowi telah membuat peryataan yang mengajak semua pihak untuk menggunakan produk dalam negeri.

"Itu dalam negeri loh, harus didukung. Kalau nikel justru dalam negeri, gas, minyak dalam negeri, semua produk harus kita tinggikan semua produk dalam negeri.

Tapi, ada tapi, yang satu ini kok aneh, vaksin Merah Putih Nusantara, mengko disit," ucap Ribka.

Dimarahi Hasto

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pun sampai menyampaikan klarifikasi atas pernyataan dari Ribka.

Ditemui usai rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan, Ribka menceritakan bahwa dirinya dimarahi oleh Hasto.

"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ribka menegaskan penolakannya bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasannya.

Dia mengatakan sebagai dokter dirinya disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahulah basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.

Gerakan Koalisi Relawan Vaksin Sesalkan Sikap PDIP Ribka Tjiptaning

Gerakan Koalisi Relawan Vaksin atau Kawan Vaksin mendukung langkah Presiden Jokowi untuk segera melakukan vaksinasi di seluruh wilayah per hari ini, Rabu (13/1/2021).

Menurut Koordinator Nasional Kawan Vaksin dr Iswanto, tidak ada alasan lagi untuk menolak divaksin apalagi orang yang divaksin tetap sehat bugar dan tidak mengalami keanehan.

Program pemerintah vaksinasi harus kita jawab dengan kesiapan untuk divaksin bersama-sama demi mendapat kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Hal ini sangat penting agar rakyat Indonesia dapat memutus mata rantai wabah Covid-19 dalam negeri,” ujar Iswanto melalui rilisnya yang diterima tribunmanado.co.id via whatsApp, Rabu (13/1/2021) malam.

Kawan Vaksin kata Iswanto juga menjadi pihak yang pertama kali mendeklarasikan diri mendukung vaksinasi di Indonesia, serta siap mengikuti program vaksinasi di seluruh wilayah NKRI.

Kawan Vaksin yang telah memiliki perwakilan di hampir seluruh daerah di Indonesia siap untuk divaksin dan membantu pemerintah untuk mengawal kesuksesan vaksinasi massal di lapangan.

"Termasuk mencocokkan data warga. Bersama kalangan tenaga kesehatan, milenial dan influencer kami akan turut bergerak,” ujar Iswanto.

Tak hanya siap untuk divaksin, Kawan Vaksin kata Iswanto turut menyesalkan pernyataan dari anggota Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning.

Ketua Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Sebagai pejabat negara, Ribka Tjiptaning dinilai seharusnya berpihak pada hasil penelitian ilmiah dan opsi yang dilakukan pemerintah.

Kawan vaksin mengharapkan pejabat maupun lembaga tinggi negara termasuk DPR untuk mendukung program vaksinasi ini sebagai salah satu cara untuk memutus penyebaran Covid-19.

Penolakan vaksin akan memperlemah komunikasi pemerintah kepada masyarakat.

Pernyataan dokter Ribka bahwa Biofarma belum uji klinis ketiga terbukti salah.

"Sebab izin penggunaan dalam kondisi darurat atau emergency use authorization (EUA) keluar beberapa hari setelah uji klinis dinyatakan lengkap,” jelas Iswanto.

Kawan Vaksin mendesak, agar pejabat dan lembaga negara bersatu melawan Covid-19 dengan bersama-sama mendukung opsi vaksinasi, di tengah merebaknya infodemi hoaks tentang Covid-19.