TIRASKITA.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly telah memutuskan untuk menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Putusan ini menguatkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Keputusan ini cukup mengagetkan banyak pihak karena Moeldoko saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang notabene bagian utama dari pemerintah.

Sebelumnya, banyak yang memperkirakan Kemenkum HAM akan mengabulkan permohonan pengesahan kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Sebenarnya, kita itu dongkol banget gitu. Nama saya dicatut, saya dibilang itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dan Moeldoko. Ya ada pertemuan, kalau di Istana ya kita ketemu, tapi kita tidak pernah membicarakan tentang hal itu," kata Yasonna dalam video wawancara dengan jurnalis senior Karni Ilyas yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club, Jumat (2/4/2021) malam.

Menkum HAM menegaskan bahwa pihaknya akan konsisten dengan aturan perundang-undangan yang ada dan AD/ART partai politik. Kemenkum HAM sebagai representasi dari pemerintah akan bersikap netral dalam persoalan-persoalan seperti ini.

"Pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan ada intervensi pemerintah. Kadang-kadang tudingan itu seperti orang tidak dewasa dalam menangani partai politik," ujarnya.

Yasonna pun kembali menyatakan jika ada masalah internal partai politik, harus diselesaikan secara internal, seperti melakukan konsolidasi dengan DPC dan DPD.

"Bukan lari ke mana-mana, tuding sana tuding sini," katanya.

Adapun, Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyebut bahwa sudah sepantasnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi satu persatu orang-orang yang pernah dibohongi dan dituduh-tuduhkan tanpa bukti.

"Dan itu bisa dimulai SBY dengan mendatangi dan mencium tangan Ibu Megawati Soekarno Putri, Prof. Subur Budi Santoso, Pak Joko Widodo (Jokowi), dan Pak Yasonna Laoly," tutur Saiful kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

Saiful Huda Ems mengutip sebuah media nasional kala itu SBY masih menjadi Menkopolkam di Kabinet Megawati, SBY pernah menyatakan di hadapan Presiden Megawati, bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam pendirian Partai Demokrat, namun ternyata dalam AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, SBY malah mencantumkan nama dirinya sendiri bersama Ventje Rumangkang sebagai pendiri Partai Demokrat.

"Pernyataan SBY yang seperti itu, bukan hanya membohongi Presiden Megawati Soekarno Putri, melainkan pula telah membohongi rakyat dan seluruh kader Partai Demokrat pada khususnya," katanya.

Pihaknya pun mengaku tahu betapa sebelum adanya keputusan Kemenkum HAM yang menolak pengesahan KLB Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, berulang-ulang kali SBY dan anak-anaknya telah menuduh-nuduh Pemerintahan Jokowi berada di balik rekayasa keributan internal Partai Demokrat.

"SBY dan AHY mengolok-olok Pemerintahan Jokowi sebagai pembegal demokrasi karena dituduhnya telah ikut intervensi diselenggarakannya KLB Partai Demokrat di Sibolangit," papar dia.

Atas tuduhan demi tuduhan SBY terhadap Pemerintahan Jokowi khususnya kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko itulah, yang menjadikan Yasonna Laoly sempat kesal pada pihak SBY yang terus menuding-nudingnya, hingga Yasonna pernah mengungkapkan kekesalannya pada SBY di hadapan para jurnalis, yang mana Yasonna meminta pihak SBY berhenti untuk terus menyalah-nyalahkan Pemerintah.

"Sebab Pemerintah awalnya sama sekali tidak tau menau soal kemelut internal Partai Demokrat yang berujung dengan KLB di Sibolangit ini," ulas SHE.

Namun anehnya, ujar dia, seperti tak tahu malu, setelah Kemenkum HAM menolak pengesahan pengurus Partai Demokrat hasil KLB Deliserdang, SBY dan AHY memuji-muji setinggi langit Presiden Jokowi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Pujian setinggi langit yang nampak hanya basa-basi karena tidak disertai permintaan maaf apalagi cium tangan Pak Jokowi dan Pak Yasonna Laoly yang sebelumnya SBY dan AHY hujat setengah mati," ujarnya.

Atas dasar semua itu, pihaknya mengaku berpikir dan menyerukan agar SBY dan anak-anaknya segera mendatangi Presiden Jokowi, mendatangi Ibu Megawati, Prof. Subur, Pak Yasonna dan lain-lain untuk meminta maaf dan mencium tangannya. Baginya, meminta maaf dan mencium tangan pada orang yang kita zhalimi itu suatu tradisi yang baik dan perlu dilestarikan.

"Pak Jokowi saja yang tidak bersalah apa-apa selalu menundukkan wajahnya di hadapan SBY dan para sesepuh tokoh negara, masak Pak SBY yang berlumuran dosa tidak mau meminta maaf dan mencium tangan Pak Jokowi dan lain-lainnya yang kami sebut di atas," ketus pria yang juga berprofesi sebaga pengacara ini.

Di sisi lain kubu Partai Demokrat sah versi AHY justru meminta pihak Moeldoko agar meminta maaf kepada rakyat dan presiden. Hal itu, didasarkannya pada dua hal, pertama, kata dia, karena telah membuat bising ruang publik dengan narasi bohong serta fitnah yang dibuatnya.

"Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani," ujar dia.

Sebaliknya, menurut Herzaky, justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan. Lebih jauh, alasan kedua Moeldoko dan pihaknya harus meminta menurut Herzaky karena telah membuat para pejabat negara menghabiskan energi dan waktu mereka demi kepentingan yang sia-sia.

"Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara," tuturnya.

Namun demikian, alih-alih mengurungkan niatnya, Moeldoko ia sebut memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif, jadi tersita untuk meneliti berkas mereka. Dia menambahkan, dikhususkan kepada Presiden, KSP Moeldoko harus meminta maaf karena menghabiskan waktu yang seharusnya difokuskan membantu presiden.

"Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya. Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden," ucap dia.

Herzaky mengaku, pihaknya sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Presiden Jokowi dalam GPK PD beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihak DPP hanya menyampaikan adanya usaha pencatutan nama Presiden Jokowi.

"Silahkan dicek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Rifky, maupun saya selalu Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini," pungkas Herzaky.***

Sumber :  www.wartaekonomi.co.id