< Pada hari rabu pukul 11.00 Bappeda , biro umum , diskominfo provinsi jawa barat yang dipimpin rapat oleh plt.biro adm pemerintahan melaku" />
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Terkait Anggaran TAP, Ormas Pekat IB DPW Jabar Meminta Pemprov Jabar Terbuka
Kamis, 25 Maret 2021 - 16:29:36 WIB

TERKAIT:
 
  • Terkait Anggaran TAP, Ormas Pekat IB DPW Jabar Meminta Pemprov Jabar Terbuka
  •  

    TIRASKITA.COM - Pada hari rabu pukul 11.00 Bappeda , biro umum , diskominfo provinsi jawa barat yang dipimpin rapat oleh plt.biro adm pemerintahan melakukan penerimaan audiensi dari teman teman ormas pembela kesatuan tanah air indonesia bersatu dewan pimpinan wilayah jawa barat (pekat ib dpw jabar) di Ruang rapat malabar gedung sate.

    yang mana perwakilan dari ormas pekat ib dpw jawa barat yang masuk ke dalam ruang audiensi adalah sekretaris pekat ib wilayah jabar sdr.Andri firmasyah dan wakil sekretaris pekat ib wilayah jabar yaitu Sonny chaniago beserta perwakilan ketua kota Bandung,kabupaten bandung,kota cimahi.

    yang mana mereka mengungkapkan terhadap perwakilan unsur instansi terkait tentang mengapa tertutup nya masalah anggaran untuk tim PNS swasta yang mana banyak mengatur para PNS asli atau para pejabat kepala instansi atau para kepala bidang di instansi instansi yang berada di jawa barat. Ujar sonny chaniago

    menurut sonny tim askelerasri percepatan pembangunan atau yang di singkat TAP ini adalah PNS swasta yang seolah olah sebagai penguasa serta memiliki kewenangan penuh dalam mengatur para kepala dinas maupun para pemangku jabatan di sektor ASN diwilayah jawa barat dengan berkedok sebagai kepanjangan tangan gubernur jawa barat serta terkadang kami bingung dengan seberapa besar pengaruh dan eksklusif nya TAP?sampai sampai kepala dinas bisa di atur serta anggaran nya pun tidak di buka, dengan landasan bahwa ada aturan yang bisa terdapat anggaran yang dikecualikan untuk dibuka terhadap publik, lalu wakil sekretaris sonny chaniago pun meminta pihak pemprov untuk memberikan landasan aturan mana yang menjadi dasar adanya pengecualian, padahal pertanyaan yang dikemukakan oleh pekat ib berlandaskan uu 23 tahun 2014 dan uu 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang dimana disebutkan didalamnya bahwa informasi keuangan daerah wajib untuk di umumkan kepada masyarakat .

    pihak pemprov pun tidak menanggapi hal tersebut dan pihak pekat ib dpw jabar tetap meminta para instansi terkait menjawab 10 pertanyaan dari teman teman ormas pekat ib dpw jabar yang mana sudah melayangkan surat secara resmi dan di jawab tapi hanya 5 pertanyaan sajah padahal kami tanya 10 pertanyaan,kemana sisa pertanyaan 5 lagi?apakah memang bingung di jawab atau memang tertinggal jawaban nya.

    Oleh karena hal tersebut disepakati dalam jangka waktu 10 hari ke depan akan di jawab hal tersebut.

    di sisi lain sekwil pekat ib dpw jabar Andri firmansyah menjelaskan bahwa pergerakan hari ini adalah murni dari hati para kader pekat ib di wilayah jabar tampa ada nya penitip kepentingan.

    kami tetap menjalankan perintah organisasi sesuai arahan ketua dpw jawa barat kang boy yang mana mengarahkan harus sampai tuntas apa yang menjadi pertanyaan kita atau apa yang pekat ib dpw jadikan sebuah kritikan maupun masukan masukan demi kepedulian kita terhadap tanah sunda yang kita cintai dan kita tidak mau kepala daerah jawa barat tersangkut masalah KKN maupun hal hal yang berhubungan dengan tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum.

    dan kami pun sangat berharap kepala daerah jawa barat dapat bertemu dengan pihak kami dan menjelaskan secara langsung perihal TIM TAP BUATAN GUBERNUR JAWA BARAT ujar andri sekwil pekat ib dpw jabar.(Arif S)



     
    Berita Lainnya :
  • Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
  • Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
  • Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
  • Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
  • Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
    02 Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
    03 Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
    04 Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
    05 Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
    06 Direksi BUMD dan Tokoh Masyarakat Hadiri Sidang Abdul Wahid yang Hadirkan SF Hariyanto
    07 Kejagung Geledah Kantor BGN dan Periksa Dadan Hindayana Sejak Dini Hari
    08 Pelapor Desak Kejari Gunungsitoli Usut Tuntas Dugaan Korupsi RSP Lologolu Rp9,77 Miliar
    09 DPR Soroti Rencana Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah, Minta Kajian Mendalam
    10 Agung Nugroho Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak sebagai Kado HUT Pekanbaru ke-242
    11 Polresta Pekanbaru Ungkap Dugaan Penipuan Haji Mujamalah, Dua Orang Diamankan
    12 PT SBP Minta Polisi Usut Kemunculan Ekskavator Usai Penyerangan Karyawan di Lokasi
    13 Seleksi JPT Pratama 2026, Pemko Gunungsitoli Targetkan Pemimpin OPD Berkualitas
    14 Praktik Uang Bangku hingga Titipan Murid Masih Ditemukan dalam SPMB
    15 Satres Narkoba Polres Dumai Ringkus Dua Pengedar, 68 Paket Sabu Disita
    16 Besarnya Anggaran Operasional DLHK Pekanbaru Picu Pertanyaan soal Efektivitas Layanan Sampah
    17 Edward Hiariej Tegaskan Pancasila Tak Boleh Mandek Jadi Teori di Atas Kertas
    18 Bersama TNI dan Polri, Lapas Pekanbaru Gencarkan Razia Kamar Hunian Warga Binaan
    19 Negeri Seribu Suluk Harumkan Nama Riau Lewat Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
    20 Dugaan Suap dan Tambang Ilegal dalam Kasus PT QSS, Saut Minta Penegakan Hukum Menyeluruh
    21 Wabup Kampar Hadiri Penyembelihan Kerbau Kurban di Kantor PWI Kampar
    22 Ketua Komisi III DPR: Penggunaan APBN untuk Kurban Presiden Tidak Salah
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © tiraskita.com