Jakarta | TIRASKITA.COM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyampaikan, masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Demokrat versi KLB Deli Serdang terkait permohonan pengesahan kepengurusan. Ia mengatakan, pihaknya sudah mengecek beberapa berkas yang telah dikirimkan sebelumnya.

Saat ditanya perihal dokumen apa saja yang belum lengkap, Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini masih menutupinya. Ia pun mengacu pada kelengkapan yang telah tertuang pada undang-undang.

"Yaudahlah enggak usah disampaikan kepada kalian (jurnalis, red), pokoknya masih harus dilengkapi dokumen-dokumen seperti persyaratan pelaksanaan sesuai AD/ART, 2/3 untuk DPD, 1/2 DPC, izin majelis tinggi, itu debatable, tapi yang substansi tadi kita cek," ujar Yasonna setelah menghadiri 'Aksi Hijau' PDIP di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Lanjutnya, Menkumham Yasonna memberi waktu kepada pihak Demokrat versi Moeldoko untuk melengkapinya selama satu pekan.

"Kami kan punya waktu 7 hari, mungkin Senin atau Selasa nanti kita lihat lagi, mudah-mudahan, kita lihat saja lengkap atau tidak, kalau lengkap kita teruskan. Kalau tidak lengkap kita ambil keputusan," kata Yasonna.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, mendesak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang pengesahan kepengurusan Partai Demokrat 2021-2025 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), jika kelengkapan dokumen penyelenggaraan KLB telah terpenuhi.

"Menteri Hukum dan HAM harus segera menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Periode 2021-2025," kata Laksanto, Minggu (21/3/2021).

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat menyinggung kisruh partainya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3/2021). Dengan kalimat halus, Demokrat ingin Yasonna bersikap adil dalam masalah tersebut.

"Saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman, aspirasinya semua berdoa. Teman-teman mengatakan tolong sampaikan Pak Benny, kami semua berdoa lintas agama, lintas kultural," kata anggota Komisi III dari Partai Demokrat Benny K Harman.

Benny K Harman menuturkan bahwa doa yang disampaikan para kader Demokrat adalah agar Yasonna diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi Covid-19 sehingga tetap tenang dalam menyelesaikan tugas serta menyelesaikan masalah yang dihadapi bangsa.

"Ketiga, doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum. Kan gitu. Selesaikan semua masalah dengan hukum, Pak. Itu doa mereka. Masalah apa saja, ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya itu juga doa di dalamnya, kan gitu Bapak," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum DPP Demokrat di kubu AHY ini tampak sungkan menjelaskan secara gamblang permasalahan yang dihadapi partainya karena semua sudah tahu. Ia pun mengaku tak ingin mengajari Yasonna berenang seperti ikan.

"Kami mohon, Pak. Kami berdoa Pak Menteri bisa tegakan aturan dengan semesti-mestinya. Itu saja sih doa kami yang ingin kami sampaikan," ucap Benny.

Adapun, Yasonna Laoly sendiri telah berjanji akan bersikap profesional dan netral dalam memutuskan konflik Partai Demokrat. Salah satu buktinya, menteri asal PDIP ini tak mau ketemu kedua pihak yang sedang bertikai. Baik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Moeldoko.

Menteri Yasonna juga merespons doa Benny dengan santai dan setengah bergurau. Mula-mula, ia menyampaikan terima kasih atas doa itu. Lalu, bilanh merasa sehat. Namun, Yasonna berkelakar, selain kubu AHY, kubu Moeldoko juga mendoakannya agar sehat.

"Mana yang didengar nanti doanya. Ini kan sama-sama berdoa pastilah," katanya sambil tertawa lebar.

Jebolan Doktor North Carolina University itu meminta agar tidak ada yang meragukan profesionalitas kementeriannya dalam menangani prahara Partai Demokrat. Ia memastikan semua langkah yang diambil akan didasarkan pada aturan yang jelas.

Yasonna lalu menunjukkan salah satu bukti independensinya. Yakni ogah menemui langsung kedua kubu ketika bertandang ke kantornya. Baik AHY maupun Moeldoko. Semua ditemui anak buahnya.

"(Kepengurusan) KLB sudah masukkan dua hari lalu diterima Dirjen AHU. Sama seperti pertama pak AHY dan Benny datang, diterima Dirjen AHU. Kalau saya yang terima KLB, pasti ada insinuasi nanti," tuturnya.

Ia kembali menenangkan Benny. Pihaknya saat ini tengah mempelajari dokumen yang disampaikan dua kubu, khususnya kubu KLB. AD/ART tetap akan jadi rujukan kementeriannya dalam mengambil keputusan.

"Tapi, kalau sesuai (AD/ART) pula, bagaimana lah aku mengambil keputusannya lagi kan. Tapi, yakin dan percaya saja pak Ben (Benny), apalagi sudah didoakan tadi ya. Aman lah itu," kelakarnya.***


Sumber : www.wartaekonomi.co.id