Turut hadir dalam zoom meeting tersebut, Direktur Scale Up Dr. M Rawa El Amady dan beberapa anggota Scale Up lainnya.

Rawa Elmady dalam sambutannya menjelaskan tentang Scale Up yang telah menyelesaikan beberapa kasus besar dalam konflik kemanusiaan, untuk dapat mewujudkan hal tersebut diperlukan kelembagaan hukum yang kuat, untuk itu perlu diupayakan bersama.

Menurut Jois Adisti, pada 2020 konflik di Riau masih terjadi dan penyumbang konflik terbesar terumata di bidang kehutanan. Seperti di Kabupaten Pelalawan, konflik tercatat paling tinggi terjadi di bidang perkebunan.

Hal serupa juga diutarakan Profesor Word Berenschot, menurutnya perlunya lembaga dalam penangan konflik perkebunan bersama scaleup dan 5 LSM, itu berdasarkan hasil penelitian dari banyak kasus perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Kami menemukan mekanisme menyelesaikan konflik tidak cukup efektif. Selama konflik berlangsung banyak perusahaan yang rugi, karna operasi perusahaan diganggu,” jabarnya.

Menanggapi hal tersebut, Yulisman mengaku akan memberikan dukungan penuh kepada Scale Up sebegai penggerak bagi masyarakat sipil yang memiliki konflik.

“Harapan kita berikutnya DPRD akan mengkaji lebih dalam dalam catatan akhir tahun Scale Up ini, kita juga harus mendengar dari lembaga dan forum-forum yang lain yang konsen terhadap masalah SDA dan masalah lahan yg ada di Riau, berikutnya kami berharap adanya forum yg lebih mendalam. Persoalan agraria ini menjadi persoalan serius, yaitu konflik perkebunan dan hutan tanaman industri, yang paling penting ke depannya adalah apa yg diinginkan ini harus menjadi kenyataan dan didukung oleh semua pihak. Secara prinsip DPRD akan memberi dukungan untuk Scaleup ini,” tutup Yulisman. ***

Sumber : mediatransnews.com