< Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, langsung bekerja membatalkan sejumlah kebijakan kunci Donald Trump, hanya beberapa jam setelah resm" />
 
Home Nasional Otonomi Politik Ekonomi Hukrim Sport LifeStyle Metropolis Pendidikan Internasional Indeks
 
Resmi Jadi Presiden, Biden Langsung Batalkan Kebijakan Trump
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:23:37 WIB

TERKAIT:
 
  • Resmi Jadi Presiden, Biden Langsung Batalkan Kebijakan Trump
  •  

    Jakarta | TIRASKITA.COM  - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, langsung bekerja membatalkan sejumlah kebijakan kunci Donald Trump, hanya beberapa jam setelah resmi dilantik.

    "Tidak bisa membuang waktu jika menyangkut penanganan krisis yang kita hadapi," cuit Biden dalam perjalanan menuju Gedung Putih menyusul pelantikannya.

    Presiden Biden sedang menandatangani 15 perintah eksekutif yang ditujukan untuk meningkatkan tindakan pemerintah federal terkait krisis virus corona.

    Tindakan Biden lainnya adalah membatalkan kebijakan Trump soal perubahan iklim, imigrasi, dan hubungan rasial.

    Presiden Biden "akan mengambil tindakan tidak hanya membalikkan kerusakan terbesar yang dilakukan pemerintahan Trump tapi juga mulai menggerakkan negara kami ke depan," sebut pernyataan mengenai perintah eksekutif Biden.

    Lantas apa saja perintah eksekutif Biden?

    Joe Biden gantikan Donald Trump sebagai presiden AS, 'Hari bersejarah dan penuh harapan'

    Apa saja yang menanti Kamala Harris setelah dilantik sebagai wakil presiden perempuan pertama AS

    Joe Biden, setelah dua kali mencoba pada 1987 dan 2008, akhirnya resmi menjadi presiden AS

    Pandemi virus corona

    Biden memutuskan beragam perintah untuk menangani pandemi Covid-19, yang telah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang di AS. Perintah eksekutif presiden mencakup:

    Mengembalikan keanggotaan AS di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pakar virus, Dr Anthony Fauci, siap berpartisipasi mewakili AS dalam pertemuan dewan eksekutif internasional WHO yang berlangsung pekan ini.

    Memusatkan penanganan Covid-19 secara nasional guna mengoordinasikan distribusi peralatan pelindung, vaksin, dan tes.

    Mewajibkan pemakaian masker dan menjaga jarak di semua gedung federal.

    Menggelar 'Tantangan memakai masker 100 hari', yang meminta masyarakat memakai masker selama 100 hari.

    keystone

    Proyek jalur pipa Keystone XL menimbulkan gelombang demonstrasi selama bertahun-tahun. (Getty Images)
    Perubahan iklim

    Biden hendak membatalkan sejumlah perintah kontroversial pendahulunya terkait kebijakan lingkungan dengan cara:

    Kembali bergabung dalam kesepakatan iklim Paris 2015 setelah Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut tahun lalu.

    Membatalkan Jalur Pipa Keystone XL yang kontroversial. Para pegiat lingkungan dan sejumlah penduduk asli Amerika telah memperjuangkan pembatalan jalur pipa itu selama lebih dari satu dekade.

    Imigrasi

    Presiden Biden telah berikrar untuk:

    Mencabut larangan Trump terhadap warga negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah AS.

    Menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko

    Analysis box by Anthony Zurcher, North America reporterBBC
    Ini bagian yang (relatif) mudah

    Selama tiga bulan terakhir, Joe Biden dan staf kepresidenannya telah merencanakan serangkaian tindakan pertama begitu dirinya menjabat presiden. Donald Trump telah menggunakan wewenang eksekutifnya secara luas guna memajukan sebagian besar agenda politiknya. Sehingga ketika Biden membatalkan keputusan-keputusan Trump, itu bakal menjadi hal yang penting.

    Tidak perlu waktu lama bagi presiden yang baru dilantik untuk beraksi. Secara khusus dia menyasar sejumlah agenda Trump yang paling kontroversial. Pemerintahan Biden juga akan membekukan semua regulasi Trump yang dibuat pada menit-menit akhir, setelah terlebih dulu mengkajinya secara mendalam.

    Perintah eksekutif adalah bagian yang (relatif) mudah. Untuk memunculkan kebijakan guna membuat perubahan yang bertahan lama dan tidak bisa begitu saja diubah oleh presiden-presiden mendatang, Biden harus bekerja sama dengan Kongres demi meloloskan undang-undang terkait bantuan pada masa pandemi, kewarganegaraan untuk migran tak berdokumen resmi, reformasi layanan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak memilih.

    Untuk saat ini, Biden menolak mengambil keputusan eksekutif terkait pembatalan pinjaman mahasiswa serta mencabut larangan perdagangan era Trump atau menetapkan hukum pidana yang baru.

    Biden kini punya kesempatan untuk mencapai sesuatu mengingat Partai Demokrat telah menguasai DPR dan Senat, meskipun dia harus melewati rintangan prosedur dari Partai Republik sekaligus menjaga barisan partainya sendiri.

    Pengalaman Biden selama puluhan tahun sebagai anggota Kongres bisa berguna.***

    Sumber : Detik.com



     
    Berita Lainnya :
  • Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
  • Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
  • Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
  • Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
  • Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wako Agung dan Wawako Markarius Pimpin Gotong Royong Bersihkan Jalan Arifin Achmad
    02 Kejari Rohul Pulihkan Kerugian Negara Rp862 Juta dari Kasus Korupsi Dana BOSP SMAN 1 Ujung Batu
    03 Mendagri: BUMD Sehat Harus Efisien, Profesional, dan Berorientasi pada Kinerja
    04 Penyerahan SK Pengangkatan PNS dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS
    05 Menkum Supratman Serahkan Penanganan Kasus Eks Pimpinan BGN kepada Kejaksaan Agung
    06 Direksi BUMD dan Tokoh Masyarakat Hadiri Sidang Abdul Wahid yang Hadirkan SF Hariyanto
    07 Kejagung Geledah Kantor BGN dan Periksa Dadan Hindayana Sejak Dini Hari
    08 Pelapor Desak Kejari Gunungsitoli Usut Tuntas Dugaan Korupsi RSP Lologolu Rp9,77 Miliar
    09 DPR Soroti Rencana Pengajaran Bahasa Prancis di Sekolah, Minta Kajian Mendalam
    10 Agung Nugroho Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak sebagai Kado HUT Pekanbaru ke-242
    11 Polresta Pekanbaru Ungkap Dugaan Penipuan Haji Mujamalah, Dua Orang Diamankan
    12 PT SBP Minta Polisi Usut Kemunculan Ekskavator Usai Penyerangan Karyawan di Lokasi
    13 Seleksi JPT Pratama 2026, Pemko Gunungsitoli Targetkan Pemimpin OPD Berkualitas
    14 Praktik Uang Bangku hingga Titipan Murid Masih Ditemukan dalam SPMB
    15 Satres Narkoba Polres Dumai Ringkus Dua Pengedar, 68 Paket Sabu Disita
    16 Besarnya Anggaran Operasional DLHK Pekanbaru Picu Pertanyaan soal Efektivitas Layanan Sampah
    17 Edward Hiariej Tegaskan Pancasila Tak Boleh Mandek Jadi Teori di Atas Kertas
    18 Bersama TNI dan Polri, Lapas Pekanbaru Gencarkan Razia Kamar Hunian Warga Binaan
    19 Negeri Seribu Suluk Harumkan Nama Riau Lewat Penghargaan Revitalisasi Bahasa Daerah
    20 Dugaan Suap dan Tambang Ilegal dalam Kasus PT QSS, Saut Minta Penegakan Hukum Menyeluruh
    21 Wabup Kampar Hadiri Penyembelihan Kerbau Kurban di Kantor PWI Kampar
    22 Ketua Komisi III DPR: Penggunaan APBN untuk Kurban Presiden Tidak Salah
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © tiraskita.com