Sejumlah pejabat di Provinsi Riau dipanggil ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka dikabarkan diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Hilm">
Kamis, 13 Juni 2024  
 
Sejumlah Pejabat Riau Dipanggil Kejagung. Ada Apa?

rahmad | Riau
Rabu, 14 April 2021 - 08:33:45 WIB


TERKAIT:
   
 
PEKANBARU | TIRASKITA.COM - Sejumlah pejabat di Provinsi Riau dipanggil ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Mereka dikabarkan diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan mantan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Hilman Azazi.

Pejabat yang dipanggil dari dari ULP Provinsi Riau, Pemkab Siak, Pemkab Bengkalis, Pemko Dumai, Pemkab Indragiri Hilir. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) ULP Siak dipanggil, Jumat (9/4/2021) lalu.

Informasi dihimpun, pemanggilan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atau intervensi terhadap proyek-proyek yang dikerjakan di sejumlah daerah di Riau. Hilman disebutkan menerima success fee dari perusahaan titipan yang menang lelang, berkisar 5 sampai 10 persen dari nilai kontrak.

Terkait hal itu, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Raharjo Budi Kisnanto, yang dikonfirmasi, mengaku tidak mengetahuinya dan enggan menanggapinya. "Kalau Kejagung, silahkan konfirmasi ke sana," ucap Raharjo.

Kejagung melalui Jaksa Muda Pengawasan (Jamwas) menerbitkan surat perintah klarifikasi nomor PRINT-43/H/Hjw/03/2021 tanggal 19 Maret 2021. Berdasarkan surat itu, sejumlah pihak yang diduga terkait diklarifikasi.

Ketika hal itu dikonfirmasi ke Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, belum ada jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya dibaca.

Sementara, Hilman Azazi, yang saat ini menjabat Kepala Perdata dan Tata Usaha (Datun) Kejati Nusa Tenggara Barat, enggan berkomentar banyak terkait hal itu. "Biar nanti proses yang menentukan, ada apa nggak (terima success fee)," ucap Hilman singkat, Selasa (13/4/2021).

Diketahui, saat menjabat sebagai Aspidsus Kejati Riau, Hilman justru getol mengusut dugaan bagi-bagi fee proyek tahun 2014 -2019 di Kabupaten Bengkalis. Ketika itu, pejabat dan pengusaha di Bengkalis dimintai keterangan.

Pengusutan dugaan korupsi ini berawal dari laporan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Laporan dilanjutkan ke Kejati Riau untuk melakukan penyelidikan.

Sebelumya, jaksa penyelidik Pidsus Kejati Riau sudah mengklarifikasi Plt Kepala Dinas (Kadis) PUPR Bengkalis, Ardiansyah, dan anggota DPRD Bengkalis yang juga merupakan Ketua Komisi II, Ruby Handoko alias Akok.

Tim jaksa penyidik di bawah pimpinan Hilman juga mengumpulkan dokumen dan dokumen proyek yang telah didapat dicocokkan untuk mengetahui adanya tindak pidana.

Pencocokam itu terkait dengan kontrak proyek, Owner Estimate (OE) atau perkiraan harga pengadaan barang/jasa yang dianalisa secara profesional dan disahkan oleh eksekutif yang memiliki otoritas, dan juga melakukan uji petik.

"Nanti kalau di sana ada rekayasa dalam pelaksanaan pengadaannya. Kita nilai penawarannya, nilai 0,123-nya, dan melihat dokumen-dokumen yang ada. Dokumennya tidak semua yang kita lihat, jadi yang kita curigai saja. Intinya masih pendalaman," kata Hilman ketika itu.***

Sumber : cakaplah.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Tantangan Penerapan Pembelajaran Tematik Pada Sekolah Dasar
  • Sekretariat DPRD Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja DPRD Jambi dan Kab Cirebon
  • Harga Kebutuhan Pokok Jelang Idul Adha, Pemkot Cimahi lakukan Monitoring Ke Pasar Tradisional
  • Pemkot Cimahi Siapkan Generasi Emas Dan Integritas Pelayanan KBKR
  • Pemkot Cimahi Resmi Meluncurkan Call Center Campernik 112
  • Melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemkot Cimahi Gelar Uji Emisi Gratis
  • Pansus DPRD Jabar Berharap Kebutuhan Petani Organik, Pemerintah Harus Hadir
  • Kabag Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin Menerima Studi Banding DPRD Sumatera Utara
  • KONFLIK PALESTINA-ISRAEL
  •  
     
     
    Selasa, 29 Juni 2021 - 13:23:22 WIB
    Suaminya Mau Nikah Lagi, Wanita ini Potong Alat Vitalnya
    Kamis, 24 September 2020 - 13:41:33 WIB
    Jokowi: Pandemi Covid-19 Sebabkan Ruralisasi bukan Urbanisasi
    Senin, 28 September 2020 - 16:28:47 WIB
    Ahok Resmi Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik di Polda Metro
    Sabtu, 30 April 2022 - 23:13:29 WIB
    Pembagian Zakat Fitrah dan Baksos Ramadhan SMA Muhi 1443 H
    Minggu, 27 Maret 2022 - 17:51:13 WIB
    Komandan Lanud S. Sukani Hadiri UKT Taekwondo periode 1 Tahun 2022 Majalengka
    Kamis, 12 Maret 2020 - 14:25:54 WIB
    Sekda Kampar Koordinasi Perpres No. 33 tahun 2020 Tentang Standar harga satuan regional
    Minggu, 14 Februari 2021 - 14:49:36 WIB
    Kapolri Jend.Listyo : Dukungan Ulama Sangat Penting Untuk Menjaga Kamtibmas
    Jumat, 21 Juli 2023 - 12:04:08 WIB
    Kunjungi KCD Pendidikan Wilayah III Komisi V Bahas Evaluasi PPDB
    Kamis, 06 Agustus 2020 - 09:38:03 WIB
    LAWAN COVID-19
    Khawatir Kasus Impor di Cirebon, Kang Emil Minta Tingkatkan Rasio Tes PCR
    Rabu, 17 Juni 2020 - 13:54:49 WIB
    Komandan Korem 142/Tatag Kunjungi Kantor Bupati Mamuju Tengah
    Minggu, 08 November 2020 - 10:34:03 WIB
    Hutan Mangrove di Gunungsitoli Dirusak, Polisi Diminta Bertindak
    Selasa, 23 Maret 2021 - 15:31:39 WIB
    Seorang Kakek Kedapatan Kantongi 29 Paket Shabu Siap Edar, Ditangkap Polsek Siak Hulu
    Jumat, 22 Mei 2020 - 07:55:38 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kembali Hari Ini Satu Pasien Positif Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
    Sabtu, 08 Oktober 2022 - 09:30:31 WIB
    Sekda Aceh Terima Kunjungan Tim Itjen Kemendagri
    Minggu, 28 Februari 2021 - 13:34:54 WIB
    Edy Sumardi : Hadirnya Virtual Police, Untuk Wujudkan Medsos Yang Sehat dan Bersih
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved