Senin, 27 Mei 2024  
 
Penggunaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal
Kebun Sawit PT Safari Riau Terindikasi dalam HPK

Riswan L | Riau
Jumat, 28 Februari 2020 - 08:18:37 WIB

Foto Kebun Sawit PT Safari Riau
TERKAIT:
   
 
Pekanbaru, Tiraskita.com - Pemerintah Provinsi Riau melalui Satuan Tugas (Satgas) terpadu penertiban penggunaan kawasan hutan dan lahan secara ilegal terhadap perusahaan perkebunan yang terindikasi masuk pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK).

Seperti disebutkan Ir. Ganda Mora, M.Si dari Lembaga Indenpenden Pembawa Suara Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Kriminal, Ekonomi (IPSPK3) RI hasil investigasinya setelah melakukan pemetaan sebagian lahan sawit PT. Safari Riau di Kabupaten Pelalawan terindikasi berada dalam kawasan hutan produksi konversi (HPK) seluas 700 ha, tanpa izin pelepasan kawasan kehutanan dari KLHK.

PT. Safari merupakan anak perusahaan PT. ADEI PLANTATION Group (Perusahaan milik Malaysia) yang berdomisili yang berkantor Jalan Tuanku Tambusai Komplek taman Anggrek Pekanbaru.

KLHK telah mengeluarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, antara lain menyatakan bahwa permohonan pelepasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diajukan sebelum berlakunya Inpres Nomor 8 Tahun 2018 pada kawasan HPK yang tidak berhutan (tidak produktif).

Ganda Mora menyikapi ini adanya kepentingan pejabat daerah dalam pengelolaan kebun tersebut. Hal ini terlihat karena perusahaan telah menguasai lahan kurang lebih 10 tahun baru akan mengusulkan pelepasan hutan, KLHK kecolongan membuat perusahaan mengakibatkan kerugian negara akibat tidak membayar pajak (PPh, PHTB dan retribusi penggunaan air),” sebutnya sambil minta KLHK tidak mengeluarkan izin pelepasan hutan sejalan dengan Intruksi Presiden (Inpres No 8/2018).

Sebagaimana diketahui, Wakil Gubernur Riau Edy Nasution mengatakan, Satgas terpadu yang tergabung di dalamnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, sedang memonitoring lahan-lahan perusahaan ilegal dan yang berada dalam kawasan hutan.

“Kita sudah menurunkan tim sebagai mata dan telinga untuk mendapatkan data akurat di lapangan. Data awal 99,9 persen sudah benar,” kata Edy.

Menurut Edy, penertiban kawasan ilegal sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, perusahaan yang tidak memiliki izin akan ditindak tegas.

“Baik itu izinnya bodong atau memang tak memiliki izin sama sekali. Kita sikat habis, karena sudah merugikan negara,” terang Edy.

Dia menyebutkan, Satgas tersebut dibagi menjadi dua tim, masing-masing tim ada 40 orang. Tim itu sedang bekerja di lapangan untuk mengumpulkan bahan dan keterangan. Saat ditanyai perusahaan mana saja yang diduga ilegal, Edy masih merahasiakannya. Tim ini terbentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.1078/IX/2019.

Berdasarkan catatan KPK, ada 1,2 juta hektare kebun sawit di Riau tanpa memiliki izin, dan masuk dalam kawasan hutan. Pemprov Riau diminta untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut. Selain masyarakat, paling besar lahan tersebut dikuasai perusahaan tanpa izin, dan ditanami kebun kelapa sawit. Bahkan banyak perusahaan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) selama menguasai kawasan hutan dan menjadikannya kebun kelapa sawit.

Gubernur Riau H. Syamsuar menegaskan pihaknya akan melakukan penertiban perkebunan ilegal.

“Iya, kami akan menertibkan perkebunan yang ilegal,” ujar Syamsuar di kantor Gubernur Riau.

Sebelumnya, KPK mendorong Pemprov Riau untuk menertibkan perkebunan sawit ilegal tersebut. Hal itu dikatakan Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata di Pekanbaru, saat berkunjung ke Riau, Kamis 2 Mei 2019 lalu.

“Dalam catatan kami ada 1,2 juta hektare perkebunan sawit mengokupasi areal hutan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Selain dikuasai masyarakat, paling besar dikuasai perusahaan tanpa izin,” kata Alex.**


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Ikuti Porseni Tk Prov Riau 2024 di Bengkalis, Ini Pesan Pj Sekda Kampar untuk Kontingen IGTKI-PGRI
  • Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Bakal Lanjutkan Program Prioritas
  • Netralisasi ASN Dalam Pilkada Kota Cimahi, Harus Tetap Terjaga
  • Konflik Sosial di Pilkada Jabar 2024 Masuk Dalam Pembahasan Pertemuan DPRD Jabar & DPRD Kab Solok
  • DPRD Jabar dengan DPRD Provinsi Chungcheongnam-do Korsel Teken Record of Discussion
  • Inovasi Zibang 3/III Cirebon, Dukung Program Ketahanan Pangan
  • Korem 063/SGJ Gelar Komsos dengan KBT
  • Dandim dan Forkopimda Kab Cirebon Lainnya, Sambut Kunker Danrem 063/SGJ
  • Koramil 0620-20/Gegesik, Kodim 0620/Kab Cirebon Panen Raya
  •  
     
     
    Sabtu, 26 September 2020 - 21:25:35 WIB
    10 Hektare Ladang Ganja Siap Panen di Aceh Besar Dimusnahkan
    Kamis, 20 Agustus 2020 - 08:58:36 WIB
    Menghargai Jasa Veteran
    Gubernur Ridwan Kamil Serahkan Bantuan kepada LVRI Jabar
    Sabtu, 21 November 2020 - 00:33:40 WIB
    Jumat Barokah Polda Banten, Bagikan Sembako Ke Panti Asuhan Yatim Piatu Baiturrahman
    Selasa, 30 Agustus 2022 - 13:26:47 WIB
    Pengacara Keluarga Brigadir J Dilarang Saksikan Rekonstruksi, Ini Tanggapan Pakar Hukum
    Jumat, 01 Oktober 2021 - 12:37:28 WIB
    FSQ Ke-XVIII Tingkat Kabupaten Sergai Tahun 2021 Resmi Ditutup
    Kamis, 20 Februari 2020 - 20:09:30 WIB
    Pimpinan PT Bukara Lakukan Pembohongan Publik. DLH : Pastikan Belum Amdal yang Dimiliki PT Bukara
    Sabtu, 14 November 2020 - 19:31:12 WIB
    Ridwan Kamil Tinjau Aset Lahan Pemda Provinsi Jabar di Sumedang
    Selasa, 13 April 2021 - 09:45:00 WIB
    KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
    Jumat, 03 April 2020 - 08:56:50 WIB
    Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Maret 2020.
    Suhariyanto : Inflasi Maret 2020 Cukup Terkendali
    Jumat, 05 April 2024 - 12:21:34 WIB
    Tekan Inflasi, Pemerintah Kabupaten Kampar Gencar Laksanakan Kegiatan GPM
    Kamis, 17 September 2020 - 17:04:32 WIB
    Kasat Narkoba Polres Dumai Melakukan Bincang Santai Bersama Ketua SULTAN
    Senin, 11 Oktober 2021 - 14:55:45 WIB
    Komisi X Kritik Penundaan Penerimaan CPNS dan Pengangkatan PPPK di Pontianak
    Sabtu, 22 Januari 2022 - 11:09:27 WIB
    Pisah Sambut Dandim 0321 Rohil Letkol Arh Agung Rahman Wahyudi Kepada Letkol Inf Muhammad Erfani
    Minggu, 16 Agustus 2020 - 11:16:44 WIB
    Silaturahmi Nasional Partai Berkarya , Menggelora Seamngat Kader
    Tidak Tanggung-Tanggung, 27 DPW Partai Berkarya Nyatakan Kesetiaan Kepada Ketum Hutomo Mandala Putra
    Jumat, 23 September 2022 - 09:29:22 WIB
    Pimpinan dan Anggota Komisi V Jabar Menerima Audensi Dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved