Selasa, 13 April 2021  
 
Dapat Grasi dari Jokowi, Eks Gubernur Riau Annas Maamun Bebas Murni

Arif Hulu | Riau
Selasa, 22 September 2020 - 15:52:17 WIB

Riau | tiraskita.com - Eks Gubernur Riau, Annas Maamun, akhirnya menghirup udara segar usai dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Jawa Barat. Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham, Rika Aprianti mengatakan, Annas bebas murni.

"Annas Maamun bin Maamun, perkara korupsi lama pidana 7 tahun, bebas 21 September 2020 jam 11 siang dari Lapas Sukamiskin," ujar Rika saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2020).

1. Annas merupakan terpidana kasus korupsi terkait ahli fungsi lahan

Annas Maamun ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 September 2014 lalu. Ia dijadikan tersangka karena tertangkap melalui operasi senyap. Dalam dakwaan yang disusun oleh jaksa KPK, pria yang kini berusia 80 tahun itu didakwa secara kumulatif dengan tiga dakwaan.

Pertama, menerima suap dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut terkait kepentingan memasukkan area kebun sawit menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.

Kedua, menerima suap Rp500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung terkait pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di Provinsi Riau.

Ketiga, menerima suap Rp3 miliar dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Argo ke dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.

2. MA perberat hukuman Annas menjadi 7 tahun penjara


Dilansir dari ANTARA, pada 2015 lalu, Annas divonis 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Dia terbukti bersalah dalam korupsi alih fungsi lahan yang merugikan negara Rp5 miliar.

Atas vonis tersebut, Annas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun kasasi tersebut ditolak dan MA justru memperberat hukumannya menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

3. Jokowi berikan grasi karena alasan kemanusiaan

Pada 2019, Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan grasi kepada Annas Maamun. Pemberian grasi tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden nomor: 23/G Tahun 2019 tentang pemberian grasi yang ditetapkan pada 25 Oktober 2019.

Grasi yang diberikan Presiden Jokowi berupa pengurangan jumlah pidana dari pidana penjara 7 tahun menjadi 6 tahun. Namun, pidana denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan tetap harus dibayar.

"Kenapa (grasi) itu diberikan? Karena memang dari pertimbangan MA seperti itu. Pertimbangan yang kedua, dari Menkopolhukam juga seperti itu diberikan. Yang ketiga, memang dari sisi kemanusiaan ini kan juga umurnya sudah uzur dan sakit-sakitan terus, sehingga dari kaca mata kemanusiaan diberikan," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, pada Rabu 27 September 2019 lalu.

Sumber : idntimes.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini Solusinya...
  • KPK Akui Kehilangan Truk Angkut Barang Bukti Kasus Suap Ditjen Pajak Kemenkeu
  • Kapolda Banten: Sinergi Polri – Pers, Bangun Kepercayaan Publik
  • Yohanis Fransiskus Blak-blakan Soal Kebun Ilegal Seluas 2,611 Juta Hektar
  • Bupati dan Wabup Sergai Tinjau Pelaksanaan Ujian SMP
  • Kapolri: Agar Lebih Dekat Dan Memberi Edukasi Masyarakat
  • Dewas KPK Minta Pimpinan Usut dan Cari Sumber yang Bocorkan Operasi Suap Pajak
  • Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan
  • Dr.Seto Mulyadi, S.Psi.,M.Si Pinta Agar Pencabulan Anak Di Tapung Hulu Dihukum Seberat Beratnya
  •  
     
     
    Kamis, 30 Januari 2020 - 19:36:09 WIB
    Kementerian PUPR Terus Dorong Peningkatan Peran Kontraktor Swasta Nasional Menengah dan Kecil
    Sabtu, 28 Maret 2020 - 22:02:48 WIB
    Ini Himbauan Forkopimka Alasa Dalam Mencegah Wabah Covid 19
    Jumat, 19 Februari 2021 - 08:22:16 WIB
    Kejari Bengkalis Naikan Status Perkara Duri Islamic Center
    Rabu, 11 November 2020 - 15:24:23 WIB
    Sinergitas TNI, Polri dan Forkompinda Provinsi Banten Dalam Hadapi Bencana
    Kamis, 19 Maret 2020 - 13:06:26 WIB
    KPU Nias Utara Mengaku Salah Dalam Melakukan Perekrutan Calon Anggota PPS
    Sabtu, 16 Mei 2020 - 07:49:00 WIB
    PENINGKATAN PEREDARAN NARKOBA
    Narkotika Meningkat Ditengah Covid-19, LAN Surabaya Minta Pemko Perbanyak Posko Tiap RW
    Selasa, 30 Juni 2020 - 20:34:37 WIB
    Atas Militansi Kader Partai
    Megawati Ucapkan Terimakasih Kepada Seluruh Kader Banteng
    Rabu, 24 Maret 2021 - 10:36:39 WIB
    Walikota: Jangan Ada Kerumunan Saat Jemput Anak
    Jumat, 26 Maret 2021 - 13:18:20 WIB
    Soal Dugaan Praktik Prostitusi Jondul, Walikota Pekanbaru: Tindak !
    Rabu, 06 Januari 2021 - 08:24:13 WIB
    Pemerintah Jamin Keamanan Data Penerima Vaksin
    Senin, 08 Juni 2020 - 22:09:27 WIB
    LP-KPK Kepulauan Nias Laporkan Kepala Desa Siwawo Atas Dugaan Korupsi DD & ADD TA. 2019
    Rabu, 03 Maret 2021 - 20:01:39 WIB
    Bersama Babinsa dan Manggala Agni
    Bhabinkamtibmas Polsek Tapung Lakukan Patroli Karhutla Gabungan
    Selasa, 17 November 2020 - 18:03:58 WIB
    Hingga November 2020, Jabar Berhasil Catat Investasi Lebih dari Rp380 Triliun
    Sabtu, 03 April 2021 - 11:21:27 WIB
    Tak Bayar Utang Pajak,
    Direktur Perusahaan Disandera DJP
    Rabu, 07 Oktober 2020 - 22:22:07 WIB
    UAS Tabligh Akbar di Bengkalis, Pj. Bupati : Jangan Ada Paslon Yang Hadir
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved