Sabtu, 28 Januari 2023  
 
Hutan Alam Riau dalam Kondisi Darurat

Riswan L | Riau
Jumat, 04 September 2020 - 13:22:10 WIB


TERKAIT:
   
 
PEKANBARU, Tiraskita.com - Perusahaan terbesar Bubur Kertas di Riau, Group April, melalui anak perusahaannya, PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) ditemukan sedang berupaya untuk melakukan pengrusakan lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.

Hal itu sebagaimana dalam uraian pihak penggiat lingkungan hidup dan kehutanan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Pekanbaru, pada 26 Agustus 2020, dalam laporan pihaknya kepada publik merinci temuan pihaknya, bahwa adanya upaya pihak perusahaan milik Taipan, Group April untuk melakukan penebangan secara besar-besaran terhadap hutan alam Riau yang terletak di wilayah Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing.

"Pada 18 - 21 Juni 2020 lalu Jikalahari melakukan investigasi terkait rencana penebangan hutan alam yang akan dilakukan oleh PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) anak Perusahaan April Group. Investigasi ini berasal dari laporan masyarakat terkait penolakan dari kepala Desa Pulau Padang dan Tokoh Masyarakat terkait pembukaan hutan alam oleh PT. Nusa Prima Manunggal (NPM) dengan pola kerjasama dengan Koperasi Koto Intuok melalui izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Kota Intuok," Urai Jikalahari dalam laporannya.

Kabarnya Koperasi Koto Intuok tersebut mengantongi izin HKm pada tahun 2018 dengan SK. 4433/MENLHK/- PSKL/PKPS/PSL.O/6/2018 dengan luasan 1.565 Hektar pada kawasan Hutan Produksi Terbatas tepatnya di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi.

"Rencana kegiatan perusahaan tertulis dalam dokumen UKL - UPL Koperasi Koto Intuok untuk melakukan penebangan habis permukaan hutan dan akan menanam Akasia," Tulis Jikalahari.

Jikalahari menilai bahwa rencana anak perusahaan Group April tersebut dipastikan akan merusak lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah tersebut, karena di hutan alam yang diketahui masih memiliki tutupan hutan seluas 91% itu juga masih ditemukan jejak satwa langkah seperti Beruang dan Harimau, Babi hutan dan termasuk tutupan hutan yang masih rapat dan ketinggian 50 meter.

Selain rencana tersebut di prediksi akan melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal itu juga mendapat penolakan dari pihak Tokoh Masyarakat Desa Pulau Padang, tepatnya pada tanggal 18 Juni 2020 Masyarakat Desa tersebut menolak rencana itu karena selain anggota Koperasi disebutkan didominasi oleh pihak luar, hal itu konon akan merusak Hutan Alam yang diketahui sebagai penyangga Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling.

Koperasi Koto Intuok kabarnya didirikan pada 12 November 2014 dengan Ketua, Jon Herman, Wakil Ketua, Alfian, Sekretaris, Ade Tria dan Bendahara, Indra Abadi, yang diketahui seluruhnya berasal dari Desa Muara Lembu, sedangkan anggota Koperasi yang berasal dari Desa Pulau Padang hanya berjumlah 47 Orang dari total jumlah anggota 173 orang, sedangkan lebihnya berasal dari Desa Muara Lembu.

"Konsep Hutan Kemasyarakatan (HKM) itu tidak boleh merusak Hutan, sedangkan rencana Koperasi Koto Intuok akan menebang kayu alam, dan hal itu jelas merusak hutan alam, dan pihak Tokoh adat, Tokoh Pemuda, serta BPD Desa Pulau Padang khawatir hal itu nantinya akan bermasalah hukum dan Kepala Desa Pulau Padang selaku pemberi Rekomendasi dapat bermasalah hukum,"tulis Jikalahari.

Atas informasi yang dilansir dan berasal dari hasil investigasi Jikalahari tersebut, awak media ini telah melakukan konfirmasi secara elektronik kepada pihak Perusahaan Group April (PT.RAPP) melalui fungsi Kehumasan, Budi, Eric, dan Fredrick, di nomor kontak WA masing-masing, namun hingga berita ini dimuat, ketiga Personal bidang Kehumasan PT. RAPP tersebut tidak merespon.

Sikap anak Perusahaan Group April ini diduga banyak pihak akan mengelabui publik untuk melancarkan aksinya, pada akhirnya jika tutupan hutan Riau terus dirambah, maka Rakyat Riau lah yang akan merasakan akibat yang ditimbulkan, seperti Karhutla, dan bencana alam lainnya, bahkan konflik Satwa dengan Masyarakat pun tidak akan terhindarkan.

Kita ketahui bahwa pola Kerjasama dengan Koperasi yang diciptakan oleh Perusahaan-perusahaan besar di Riau telah lama diketahui publik sebagai cara jitu untuk menguasai kawasan hutan Riau guna mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk Perusahaan. Pertanyaanya adalah, mengapa hal ini bisa luput dari fungsi pengawasan pihak terkait, seperti Dinas LHK Riau dan Kementerian LHK RI pimpinan Siti Nurbaya Bakar?.***

Sumber : Releas Jikalahari


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Hasil Rapat Pleno KI Pusat Tetapkan Kampar Sebagai Tuan Rumah HKIN 2023
  • Angka Stunting di Riau 2022 Turun, Kadiskes Sebut Berkat Kerja Keras Kawan-Kawan di Puskesmas
  • Kejar Target! Kadiskes Riau Berencana Kumpulkan Dinkes Kabupaten/Kota Bahas Stunting
  • Hakim-Hakim di Jepang Buat Prof Mahfud Kaget
  • Apartemen Ayam, Solusi Peternak Milenial
  • Luar Biasa... Warga Kembali Serahkan Senjata Api Ke Satgas Yonarmed 5/105 Tarik/Pancagiri
  • Keren.... Kodim 0617/Majalengka Rehab Rumah Veteran
  • Tahun 2023 Pemko Pekanbaru Fokus Bangun Proyek Menyentuh Masyarkat
  • Anggota Komisi V DPRD JABAR Monitoring Pembangunan Gedung Blok l Dan Blok lV RSUD) ota Bogor
  •  
     
     
    Jumat, 10 April 2020 - 13:44:51 WIB
    PEMERINTAH HARUS MEMPERHATIKAN MEDIA, SEBAGAI GARDA TERDEPAN
    SPS Desak Pemerintah Untuk Insentif Perusahaan Pers
    Senin, 15 Februari 2021 - 16:33:18 WIB
    PW IWO Riau Bincang Santai Dengan PT Angkasa Pura II Pekanbaru
    Kamis, 02 Juli 2020 - 08:17:53 WIB
    Pemkab Kampar dan BKSDA Riau Akan Adakan Web Seminar
    Angkat Ekonomi Dan Ekowisata di Kawasan SM Rimbang Baling
    Senin, 29 November 2021 - 21:41:25 WIB
    Achmad Taufan Soedirjo SH MH: "Saya Prihatin dengan Laporan ini, Nanti Saya Bicarakan Sama Ketua Bid
    Selasa, 25 Agustus 2020 - 12:46:00 WIB
    LAWAN COVID-19
    Tanggap Covid-19, Sekda Kampar Drs. Yusri lakukan Swab Tes di Diskes Kampar
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 12:00:42 WIB
    Antisipasi Covid-19
    Tim Relawan Covid-19 Unri Turun Ke Pasar Lakukan Penyuluhan Tentang New Normal
    Sabtu, 05 November 2022 - 14:46:38 WIB
    KLHK Deteksi Terdapat 3,4 Juta Hektare Sawit Ditemukan di Area Konservasi Tinggi
    Selasa, 11 Oktober 2022 - 16:40:14 WIB
    Walikota Cimahi Berikan Pembinaan Kepada Ketua RT Dan RW
    Senin, 02 Maret 2020 - 14:47:36 WIB
    Upacara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Bintara Yang Dilantik Oleh Polda Riau
    Kapolda Riau Lantik 203 Bintara Lulusan Diktukba Polri T.A 2019-2020 SPN Polda Riau
    Kamis, 23 Juli 2020 - 14:03:21 WIB
    Operasi Patuh Lancang Kuning 2020 Dimulai, Polresta Pekanbaru Laksanakan Apel Gelar Pasukan
    Selasa, 16 Februari 2021 - 18:44:35 WIB
    Besok, Jaja Subagja Dilantik Sebagai Kajati Riau
    Rabu, 07 April 2021 - 12:41:38 WIB
    Datuk Puyan Gugat Perdata PT. Morini Wood Industry
    Kamis, 19 Mei 2022 - 07:47:45 WIB
    Plt.Wali Kota Cimahi Kukuhkan Pengurus Dan Dewan Penasehat FKUB Kota Cimahi
    Kamis, 11 Maret 2021 - 23:55:09 WIB
    Isi Materi Di Acara (PMO) UKK, Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Bengkalis
    Selasa, 21 Juni 2022 - 19:52:02 WIB
    Pansus VI: DLH Jabar Bisa Tiru Sumsel Urus Persoalan Tanah
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved