Senin, 05 Desember 2022  
 
Komitmen Kemanusiaan Negara Terhadap Pengungsi Internasional

RL | KEMENKUMHAM
Kamis, 10 Februari 2022 - 12:24:25 WIB

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, saat menerima kunjungan kehormatan Chief of Mission IOM UN Migration, H.E. Mr. Louis Hoffmann
TERKAIT:
   
 
Jakarta, Tiraskita.com - Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka dan/atau pengungsi internasional. Ini karena Indonesia bukan Pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, saat menerima kunjungan kehormatan Chief of Mission IOM UN Migration, H.E. Mr. Louis Hoffmann di kantornya, Jakarta.

Namun demikian, ungkap Yasonna, Indonesia tetap berkomitmen memberikan perlindungan dan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi meskipun kedatangan mereka ke Indonesia hanya transit dan ilegal.

“Sebagai negara non pihak, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan pemukiman kepada para migran asing yang datang sebagai pengungsi. Tetapi Indonesia tetap berkomitmen memberikan pertimbangan khusus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspirasi HAM global,” kata Yasonna, Rabu (09/2).

Kedatangan Hoffmann ke Jakarta dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam rangka membahas keberlanjutan kerja sama antara International Organization for Migration (IOM) dan Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama dilakukan dengan cara meningkatkan pemahaman mengenai masalah-masalah pengungsi, membantu pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melintasi migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan komunitasnya.

Keberadaan pengungsi internasional ini menjadi isu sensitif dalam diskursus internasional. Ada banyak alasan mengapa orang keluar dari negara dan menungsi ke negara lain. Mayoritas karena konflik dan ancaman terhadap keselamatan hidup. Beberapa negara menolak kehadiran mereka karena dianggap memberikan gangguan stabilitas keamanan internal. Hal ini melahirkan banyak tragedi kemanusiaan.

Rezim internasional terkait pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi. Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Karenanya, Indonesia disebut sebagai negara non pihak. Namun demikian, Indonesia tidak menolak kehadiran para pengungsi tersebut.

Hal ini karena berdasarkan fundamen hukum internasional, para pencari perlindungan akan mendapat perlindungan hukum internasional segera setelah mereka melintasi perbatasan negara menuju negara tujuan. Negara, baik tujuan maupun transit dilarang menolak atau mengembalikan para pengungsi tersebut.

Dalam Konvensi Internasional dikenal prinsip non-refoulement dimana negara dilarang menolak atau mengembalikan para pengungsi. Prinsip ini mengharuskan setiap negara untuk menerima, menyediakan tempat, melindungi serta melayani para pengungsi dan melarang untuk menolak kedatangan mereka kendati bukan sebagai pihak pada Konvensi Pengungsi 1967.

Untuk Indonesia, Yasonna menjelaskan bahwa penanganan pengungsi dan pencari suaka dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

“Penanganan terkait pengungsi diatur dalam Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan di bawah pengawasan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,” ungkapnya kepada Hoffmann.

Yasonna kemudian menjelaskan terkait pengungsi dan migran ini, Indonesia telah berkoordinasi dengan IOM dan lembaga PBB yang menangani persoalan pengungsi (UNHCR).

“Selama ini kami selalau berkoordinasi dengan IOM dan UNHCR. Kami juga telah memfasilitasi banyak pengungsi dan pencari suaka yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia tanpa memandang status mereka,” pparnyalebih lanjut.

Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini terdapat 400 kelompok pengungsi internasional yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Semua pengungsi tersebut harus mematuhi peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

“Ada sekitar 400 kelompok pengungsi internasional di Indonesia. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia secara ilegal dikategorikan sebagai migran ilegal. Pengungsi dan pencari suaka harus mematuhi peraturan perundang-undangan keimigrasian Indonesia,” ujar Yasona.

Yasona berharap kehadiran Hoffman bisa meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan IOM dalam penanganan pengungsi di Indonesia.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Segera Cek! BLT BBM Cair Lagi Bulan Ini
  • Kabar Baik! Upah Minimum di Sini Tembus Rp 5,1 Juta/Bulan
  • Jembatan-Sejumlah Rumah Warga di Lumajang Tertimbun Awan Panas Semeru
  • Posko Pemprov Jabar Wujud Kepedulian Pemerintah Terhadap Korban Gempa Cianjur
  • LSM Akan Segera Laporkan Dana Anggaran APBD Yang Dikelola Sekwan DPRD Riau
  • Anggota Polri Turut Jadi Korban, Irjen Iqbal Tak Kuasa Tahan Tangis
  • Dekorasi Natal di Jalan-Balkot Solo, Walikota Solo Gibran Pasang Badan Jika Diprotes
  • Pemkot Cimahi Selenggarakan Forum Satu Data Kota Cimahi Tahun 2022
  • Miliaran Anggaran di Sekwan DPRD Riau Diduga Berlumuran KKN
  •  
     
     
    Jumat, 29 April 2022 - 18:49:49 WIB
    Danlanal Cirebon, Resmi Buka Sosialisasi Sakabahari Binaan Lanal Cirebon
    Sabtu, 24 April 2021 - 11:37:14 WIB
    Positif COVID-19, Atalia Praratya Istri Ridwan Kamil Telah Divaksinasi 2 Kali
    Jumat, 18 Maret 2022 - 08:35:08 WIB
    Anggota DPRD Jawabarat Laksanakan Reses II
    Sabtu, 05 Juni 2021 - 19:37:11 WIB
    Jabar Buka Lowongan CPNS 500 Posisi dan 16.000 Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja ( PPPK) 2021
    Jumat, 19 Maret 2021 - 09:15:46 WIB
    KEJADIAN NIH! Harga Cabai Rawit Lebih Mahal dari Daging Sapi
    Senin, 28 Juni 2021 - 15:09:51 WIB
    Ingat! Tak Boleh Olahraga Berat Usai Donor Darah, Belajar dari Musibah Kapolres Minahasa
    Senin, 11 Oktober 2021 - 15:16:23 WIB
    Pemeriksaan Kinerja BPK RI upaya Laksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
    Senin, 03 Oktober 2022 - 18:54:17 WIB
    Pemkot Cimahi Sepakat Bekerjasama Dengan KEJARI Kota Cimahi
    Rabu, 23 Juni 2021 - 15:43:34 WIB
    Orasi Ilmiah di Seminar IPKN, Kapolri: Sinergitas Polri-Auditor Kunci Cegah Korupsi
    Kamis, 10 Juni 2021 - 09:18:10 WIB
    Kapolri Instruksikan Percepat Penanganan Diwilayah Bencana dan Pelayanan Warga Berkebutuhan Khusus
    Senin, 15 Maret 2021 - 10:16:26 WIB
    MTQH ke-XVII Kabupaten Sergai Resmi Dibuka
    Jumat, 12 Juni 2020 - 18:39:56 WIB
    Kolonel Rimbo Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro
    Selasa, 18 Oktober 2022 - 07:28:48 WIB
    Anggota DPRD JABAR Dapil XV H.Arif rachman,S.E,M.M Menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
    Sabtu, 20 Maret 2021 - 14:47:48 WIB
    Bersama Kelompok Tani Sandoro
    Babinsa Koramil 07/Alasa Laksanakan Penanaman Perdana Cabai Merah
    Jumat, 03 Januari 2020 - 15:29:41 WIB
    Presiden Jokowi Mendadak ke Waduk
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved