Senin, 15 08 2022  
 
Jokowi Minta Reformasi LADI, Ketua Komisi X DPR: Momentum Perubahan

RL | DPR RI
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 13:02:12 WIB

DOK
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, TIRASKITA.COM - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) direformasi total mendapat dukungan Komisi X DPR RI. Instruksi tersebut menjadi momentum untuk mengarusutamakan isu antidoping dalam pembinaan olah raga Indonesia.

“Tentu kami mengapresiasi concern Presiden Jokowi terkait sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) terhadap Indonesia. Sesuai dengan keinginan komisi X, ini momentum tepat untuk melakukan penguatan LADI dan menjadikan isu antidoping sebagai salah satu fokus utama dalam pembinaan olah raga di tanah air,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).

Untuk diketahui Presiden Jokowi menggelar rapat khusus di Istana Negara untuk membahas dampak sanksi WADA bagi Indonesia. Rapat tersebut dihadiri oleh Menpora Zainuddin Amali, Mensesneg Praktikno, Menseskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, Wamen BUMN Pahala Manshury, dan Ketua LADI Mustofa Fauzi.      

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menginstruksikan Menpora agar segera menuntaskan persoalan sanksi WADA bagi Indonesia. Selain itu Jokowi meminta agar LADI dilakukan reformasi total.

Huda menjelaskan LADI mempunyai peran strategis untuk memastikan atlet-atlet Indonesia memenuhi unsur utama sportivitas untuk berlaga secara fair. Tugas penting LADI antara lain menetapkan peraturan doping, pengambilan sample sesuai dengan ketentuan disertai mekanisme pemberian sanksi.

“Selain itu LADI juga bisa melakukan Tindakan preventif terhadap potensi penyalahgunaan doping seperti kampanye anti doping, pencegahan terhadap penggunaan doping, pengawasan terhadap doping, dan pengujian sampel doping,” katanya.  

Layak Jadi Badan Khusus

Besarnya tugas dan beban LADI tersebut, kata Huda, tidak akan berjalan maksimal jika secara kelembagaan masih berasa Ad hoc di bawah kendali Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora). Menurutnya LADI layak menjadi badan khusus yang bertugas secara langsung secara independen dan atau di bawah kendali Presiden.

“Jika berstatus sebagai badan maka LADI akan mempunyai mekanisme penganggaran dan otoritas yang lebih besar untuk memastikan atlet-atlet Indonesia bebas doping. Maka kami meminta Kemenpora untuk melakukan langkah-langkah diperlukan,” katanya.

Harus diakui, lanjut Huda pengelolaan LADI sebagai lembaga antidoping masih ala kadarnya. Hal itu terbukti dari banyaknya pending matters yang menjadi salah satu turunnya sanksi WADA terhadap LADI. Dari hasil investigai Tim Percepatan Pelepasan Sanksi WADA menemukan 24 pending matters, salah satunya tunggakan LADI terkait biaya uji sampel ke laboratorium milik lembagan antidoping Qatar.

“Fakta ini menunjukkan jika pengelolaan antidoping masih setengah hati, masak untuk biaya uji laboratorium saja masih nunggak,” tukasnya.

Politikus PKB ini berharap Kemenpora segera menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi secara serius di level operasional. Kemenpora harus memastikan pending matters maupun kelengkapan sampel doping yang diminta WADA segera terpenuhi. Dengan demikian Indonesia bisa segera mengajukan banding atas sanksi WADA di Badan Arbitrasi Olahraga Internasional (CAS).

“Kami berhadap ada road map penyelesaian yang jelas, sesuai dengan prosedur yang sudah digariskan oleh WADA sesuai dengan world anti doping code 2021 dan International Standard for Code Compliance by Signatories 2021,” katanya.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Pemkot Cimahi Mulai Revitalisasi Stadion Sangkuriang
  • Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Cimahi Sempurnakan Aplikasi SIDAKEPtri Dengan Fitur e-SKILL UP
  • Danseskoau: Hadapi Spektrum Ancaman, Transformasi Pertahanan Harus Terus Dilanjutkan
  • Penopang Jembatan Cigereuh Kab. Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan
  • Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia
  • Jokowi ke Petani: Rawat Kelapa Genjah, Nanti Saya Cek Lagi
  • Delegasi Pekanbaru Ikuti Pawai Budaya Rakernas Apeksi 2022 di Padang
  • Heboh!, Penemuan Mayat di Bagasi Alphard
  • JPU Sebut M Kece Selalu Ingat Seumur Hidup Wajahnya Dilumuri Kotoran oleh Napoleon
  •  
     
     
    Selasa, 26 Mei 2020 - 10:23:26 WIB
    Tonton Tayangan Live Event Prajurit Di Perbatasan, Ini Tanggapan Prajurit Hasanuddin
    Tonton Tayangan Live Event Prajurit Di Perbatasan, Ini Tanggapan Prajurit Hasanuddin
    Senin, 22 Juni 2020 - 21:38:00 WIB
    Koptu Dedi Hartono Hadiri Penyaluran BLT Tahap II Di Desa Hilinaa Tafu'o
    Selasa, 24 Agustus 2021 - 14:00:19 WIB
    Tekan Penyebaran Virus Covid-19, Kapolres Sergai Cek Rumah Isolasi Mandiri Terpusat
    Jumat, 14 Mei 2021 - 10:55:29 WIB
    453 kendaraan Pemudik di Putar Balikkan oleh Polda Banten saat Hari Raya Idul Fitri
    Selasa, 13 April 2021 - 11:58:26 WIB
    Pelamar Sekolah Kedinasan Terkendala NIK dan KK yang Tak Sesuai, Ini Solusinya...
    Rabu, 20 Mei 2020 - 11:48:30 WIB
    Mendengarkan Penjelasan DPR Dan Keterangan Presiden
    MK Panggil Jokowi Rabu Depan Untuk Hadir Dalam Sidang Gugatan Perppu Covid-19
    Kamis, 23 September 2021 - 11:23:40 WIB
    PTM di SMAN 1 Kota Cimahi Siap Dilaksanakan
    Kamis, 08 April 2021 - 19:11:35 WIB
    Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau H. Syafaruddin Poti, SH Pimpin 2 Agenda Rapat Paripurna
    Minggu, 17 Mei 2020 - 08:24:49 WIB
    Narkoba Jenis Sabu
    2 Orang Pengedar Narkotika Diringkus Resnarkoba Polres Kampar di 2 TKP
    Sabtu, 31 Juli 2021 - 10:33:45 WIB
    Jadi Sorotan! Tentara Injak Kepala Warga, 2 Pejabat Penting TNI AU Kehilangan Tongkat Komando
    Kamis, 16 Juli 2020 - 12:32:01 WIB
    Serahkan Ambulance Desa Terisolir, Bupati Kampar ; Maksimalkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
    Senin, 29 November 2021 - 10:58:06 WIB
    Diduga Karna Hal ini!, Anggota Kopassus dan Brimob Bentrok di Mimika
    Selasa, 06 Juli 2021 - 11:34:16 WIB
    GELEGAR SUMBER DAYA MINERAL JABAR?
    Rabu, 20 Mei 2020 - 19:19:52 WIB
    Kapolda Banten Tinjau Kesiapan Pos Check Point Dan Mako Polres Pandeglang
    Kamis, 06 Februari 2020 - 23:03:48 WIB
    Proses Asesmen ASN Pemprov Riau ternyata kandas akibat ditolak oleh Komisi ASN
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved