Jum'at, 12 Juli 2024  
 
Baleg Tegaskan 7 RUU Provinsi Usulan Komisi II tidak Membentuk Provinsi Baru

RL | DPR RI
Jumat, 08 Oktober 2021 - 09:50:51 WIB

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2021). Foto: @DPR RI
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, TIRASKITA.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi di Sulawesi dan Kalimantan yang diusulkan Komisi II DPR RI tidak membentuk provinsi baru. RUU ini diperlukan mengingat dasar hukum pada tujuh provinsi tersebut masih mengacu pada UU yang lama.

Diketahui, tujuh RUU provinsi itu yakni RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah, RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara, RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur, RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan, dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

“(RUU tersebut) bukan berarti membentuk provinsi baru. Ini kesepakatannya adalah tidak boleh menghilangkan sejarah pembentukan  provinsi pertama kali. Jadi ini menjadi satu kaitan,” jelas Ledia kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2021).

Adapun undang-undang yang mengatur provinsi sebelumnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Propinsi yang masih mengacu pada UU RIS (Republik Indonesia Serikat) serta UU Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang.

Ledia melanjutkan, RUU ini merupakan amanat, sehingga menurutnya pembahasannya harus diselesaikan. Ia menerangkan progres RUU ini sudah diselesaikan dan berharap dapat dibahas bersama pemerintah tidak terlalu lama, karena provinsinya existing. Selain itu, aturan mengenai batas wilayah dan perkara lainnya sudah selesai.

Sebagai contoh, urai Anggota Komisi X DPR RI tersebut, alasan mengapa Sulawesi Utara (Sulut) harus dibuat kembali undang-undangnya karena Sulut telah mengalami pemekaran dengan Gorontalo. Dalam hal tersebut, Gorontalo sudah memiliki undang-undang provinsinya sedangkan Sulut belum, sehingga RUU ini berisi banyak perbaikan-perbaikan seperti pada provisi yang mengalami pemekaran tersebut.

“Jadi yang tadi disampaikan sudah ada surpres (surat presiden), dan itu konteksnya dengan yang  provinsi pemekaran. Yang sekarang ini fokusnya adalah memperbaiki dasarhukum pembentukan provinsi provinsi yang sebenarnya sudah ada,” imbuh politisi yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dalam penyerahan usulan fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.  (dpr.go.id)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Audensi FGHP Ke DPRD JABAR Berharap Ada Solusi
  • Lurah Kemantren Cirebon Lakukan Sambang Warga
  • Sekretariat DPRD JABAR Menerima Kunjungan Banggar DPRD Kab Tasikmalaya
  • Harap Pj Walikota Cimahi : Permendagri No 12 Thn 2017 Selektif Dalam Membentuk UPTD
  • Waaah! Dugaan Dana Earmark Rp404 Miliar Hilang, DPN-PETIR Curiga Ada Kendali Pejabat Tinggi Riau
  • Pemkot Cimahi Tingkatkan Efesiensi Dan Efektifitas Dalam Pelayanan Publik
  • NasDem Usung H Bistamam - Jhony Charles bertarung di Rokan Hilir
  • BKPSDMD Kota Cimahi Sosialisasikan Permenpan RB NO 1 Thn 2023 dan PERKA BKN NO. 3 Thn 2023
  • Sekretaris Komisi lll DPRD Jabar Mengapresiasi Upaya Pemprov Dalam Berantas judi online
  •  
     
     
    Senin, 01 Juni 2020 - 22:10:03 WIB
    Kuliah Ikatan Dinas
    Penerimaan Calon Taruna Imigrasi Dan Taruna Lapas Segera di Buka, Ini Linknya
    Sabtu, 21 November 2020 - 09:49:18 WIB
    Jelang Ashar, Bareskrim Polri Masih Minta Keterangan Ridwan Kamil
    Rabu, 17 November 2021 - 12:44:04 WIB
    Secara Resmi, Wakalemdiklat Polri Buka PAG Polri Gelombang II Tahun 2021
    Kamis, 03 Juni 2021 - 19:12:20 WIB
    Silaturahmi serta Arahan AHY dengan Buruh, Pelaku UMKM dan Kader Partai Kota Cimahi
    Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:42:18 WIB
    BKD Diminta Tindak Tegas Oknum Guru yang Tak Jalankan Tugas 1 Tahun yang Masih Terima Gaji
    Selasa, 13 April 2021 - 21:40:23 WIB
    Kapolri Resmikan Aplikasi SIM Presisi Nasional, Perpanjang SIM Bisa dari Rumah
    Senin, 20 Juli 2020 - 15:42:20 WIB
    Pemkab Bengkalis Gelar Rapat RTRW Bersama TKPRD
    Selasa, 07 Juli 2020 - 08:52:42 WIB
    Ridwan Kamil Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Pondok Pesantren
    Selasa, 22 November 2022 - 07:41:37 WIB
    Komjen Agus Diduga Diguyur Miliaran Rupiah dari 5 Tambang Ilegal, Irjen Herry Rudolf Ikut Terseret?
    Jumat, 08 November 2019 - 16:19:57 WIB
    FPK Riau MOU Dengan RS.Awal Bros
    Senin, 10 Agustus 2020 - 09:23:24 WIB
    Tiga Fungsi Sosmed Menurut Kang Emil
    Rabu, 01 Juli 2020 - 08:48:34 WIB
    Terkait Rendahnya Realisasi Penanganan Pandemi COVID-19
    Bela Menkes Terawan, Komisi IX DPR Sebut Presiden Jokowi Dapat Masukan Yang Salah
    Kamis, 07 April 2022 - 10:41:23 WIB
    Bupati Kampar Lepas Secara Resmi Tim Safari Ramadhan 1443 H Pemkab Kampar
    Senin, 30 Agustus 2021 - 16:50:47 WIB
    Vaksinasi Untuk Penyandang Disabilitas Harus Diperhatikan
    Senin, 26 Oktober 2020 - 23:14:04 WIB
    Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Ridwan Kamil : Jadi Pelajaran Paslon Pilkada
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved