PEKANBARU, Tiraskita.com – Dalam inspeksi mendadak ke SMA Negeri 8 Pekanbaru, tim DPRD
Riau menemukan adanya Suket Domisili yang dipalsukan saat PPDB sistem
zonasi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi
Riau, H. Zukri Misran kepada awak media saat memimpin sidak bersama
Robin Hutagalung, Kasir, Parisman Ikhwan, Soni Wati, dan H. Sahidin yang
sekolah SMA 8 ini telah dikerumuni calon wali murid, Kamis
(25/06/2020).

Dalam keterangannya kepada awak media, Zukri yang
juga ketua DPD PDI Perjuangan Riau ini menyampaikan kedatangan Dewan ke
SMAN 8 ini sebagai rangka untuk menyampaikan banyaknya laporan dan
keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya oknum atau pihak
yang bermain memalsukan Surat Keterangan (Suket) untuk PPDB.

“Pastinya
kita menyampaikan data-data temuan kita, bahwa ternyata ada yang
memalsukan data, sampai ada yang merubah tiga data suket, dari hasil
temuan ini akan kita sampaikan kepada walikota Pekanbaru, bahwa hal ini
harus ada tindakan tegas, lurah juga harus diawasi dan dievaluasi,
jangan sampai PPDB ini menjadi ladang untuk mencari keuntungan oleh
oknum yang tidak bertanggungjawab”, ujarnya.

Lebih lanjut
Politisi dari PDIP Perjuangan ini menyampaikan lurah sudah mengeluarkan
78 Surat keterangan yang sudah diverifikasi, “tetapi disini udah menjadi
127, walaupun dipermendikbud diperbolehkan tapi petunjuk teknisnya kan
sudah beda lagi”, ungkapnya.

Lebih tegas Zukri menyampaikan
jangan sampai ada oknum yang bermain dalam hal ini, “Kita mau proses
PPDB itu berjalan dengan baik, sesuai dengan teknis dari Permendikbud,
jangan ada yang bermain-main apalagi sampai berani merubah dan
memalsukan data. Hari ini kita cross check satu persatu, ternyata memang
ada temuan. Kita minta kepada kepala sekolah agar segera memperbaiki,
kita juga minta agar lebih teliti dalam memverifikasikan jangan sampai
ini terjadi lagi”, tegasnya.

Menyikapi temuan itu, Kepala SMAN 8
Pekanbaru, Tavid Tria Candra mengatakan, pihaknya akan melakukan
verifikasi faktual suket domisili tersebut, “Kita akan verifikasi
faktual suketnya, apakah benar atau tidak. Jika suket ini tidak benar
dan rekayasa, pihak sekolah akan mencoretnya, kita juga upayakan
secepatnya, kita cek kapan perlu hari terakhir PPDB kita undur
pengumumannya”, ujarnya.

“Kita datang kesini untuk melihat
langsung penerimaan ini. Surat domisili ini bukan tidak dibolehkan, tapi
memang di prioritaskan KK (warga Tempatan), ini lagi kita cek,” kata
Zukri.

	Berita Lainnya :
	Inspeksi Pimpinan Jaksa Agung Muda Pengawasan Di Wilayah Kejaksaan Tinggi Barat Pada Kejaksaan Negeri Cimahi Pemkot Cimahi Salurkan Bantuan Ke Korban Bencana Longsor Desa Pasirlangu, Cisarua KBB Ketersediaan Darah Yang Cepat Dan Aman Menjadi Kebutuhan Krusial Dalam Pelayanan Kesehatan Cegah Perilaku Menyimpang Di Kalangan Remaja,Kejaksaan Negeri Cimahi,Beri Pemahaman Hukum Kota Cimahi Menerima Penghargaan Universal Health Coverage Awards Tahun 2026