Selasa, 06 Desember 2022  
 
Advertorial
DPRD Pekanbaru Gelar Rapat Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2021

Admin | Pemko Pekanbaru
selasa, 15 Juni 2021 - 17:43:31 WIB


TERKAIT:
   
 

PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat dari penyebaran dan dampak corona virus disease 19.

Rapat paripurna ke-6 masa sidang III (ketiga) ini berlangsung di ruang paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Selasa (15/6/2021).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP didampingi Wakil Ketua Ginda Burnama ST dan Ir Nofrizal MM.

Sementara dari Pemerintahan tampak, Asisten II Setdako Pekanbaru El Syabrina beserta Camat, BUMD, dan pejabat dilingkungan Pemko Pekanbaru.

Rapat diawali dengan penyampaian pandangan umum dari 7 Fraksi DPRD Pekanbaru yang dibacakan oleh masing-masing perwakilan juru bicara.

Diantaranya Mulyadi dari Fraksi PKS, Pangkat Purba dari Fraksi Demokrat, Indra Sukma dari Fraksi PAN, Ruslan Tarigan dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulfahmi dari Fraksi Hanura-NasDem, Tarmizi Muhammad dari Fraksi Golkar. Sementara, Fraksi Gerindra Plus langsung menyampaikan pandangan umumnya langsung ke meja pimpinan tanpa membaca nota penyampaian.

Usai rapat, Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP mengatakan sebagian besar fraksi kurang setuju atas sanksi yang diterapkan diantaranya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini dikatakan Hamdani, DPRD setelah mempelajari isi penyampaian perubahan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat dari penyebaran dan dampak Covid-19 yang diajukan oleh Pemko Pekanbaru, kemarin Senin (14/6).

"Alhamdulillah proses ini berjalan dengan baik. Kita (DPRD) akan meminta masukkan dari masyarakat dan stake holder lainnya. Beberapa elemen masyarakat juga sudah ada yang menyurati DPRD untuk memberikan masukkan," jelasnya.

Setelah pandangan umum fraksi, Hamdani menyebut DPRD akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) guna membahas dan mencari jalan keluar yang terbaik mengenai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19.

"Sanksi vaksinasi itu kita juga baru lihat. Tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi pansus. Karena sebagian besar Fraksi tidak menyetujui dengan adanya sanksi dari vaksinasi. Sanksi itu juga dipermasalahkan oleh sebagian masyarakat dalam beberapa hari ini," jelasnya.

Politisi PKS ini menuturkan, secara aturan perundang-undangan diatur bahwa pelayanan publik adalah kewajiban bagi pemerintah tanpa harus dikait-kaitkan dengan vaksinasi.

"Tentunya kita akan melihat usulan Pemko itu dengan aturan yang ada. Begitupun, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang juga dimasalahkan oleh masyarakat. Kita akan amati betul bagaimana aturannya secara hukum. Kemudian kita akan mengamati bagaimana masukan-masukan dari masyarakat terkait vaksinasi dan sanksi administratif itu," pungkasnya.(Adv- DPRD Pekanbaru)*


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Bappelitbangda Kota Cimahi Selenggarakan Deseminasi Prospek Prekonomian Tahun 2023
  • Tarif Restribusi Pemakaman Di Kota Cimahi Dengan Perwal
  • Pemkot Cimahi Berikan Penghargaan Bagi Siswa Siswu Berprestasi
  • Danwingdik 300/Teknik Tutup Pendidikan Sus Instalasi Bangunan Angkatan Ke-3
  • Pemdes Lewuombanua Kembali Salurkan BLT Dana Desa
  • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Riau, Diduga Tata Cara Kelola Sapi Di Rahasiakan Ke Publik
  • Bambang Mujiarto Anggota DPRD Jawa Barat Sosialisasikan Perda Jabar
  • Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Dr.Hj Cucu sugyati.SE.,MM. sosialisasikan PERDA Prov. Jabar
  • Segera Cek! BLT BBM Cair Lagi Bulan Ini
  •  
     
     
    Senin, 15 Juni 2020 - 04:40:33 WIB
    Masyarakat Butuh Solusi Bukan Tambah Dihimpit
    Wabah Corona Terindikasi Jadi Ladang Bisnis, Presiden Harus Tahu Ini
    Senin, 22 Juni 2020 - 19:50:26 WIB
    PROGRAMA RIAU HIJAU
    Perhutanan Sosial Masih Rendah, Gubri Minta OPD Kejar Persoalan Lingkungan Dan Hutan
    Senin, 02 Desember 2019 - 14:25:02 WIB
    BREAKING NEWS: Dewan Pers Tegaskan Tidak Ada Surat Edaran ke Pemda
    Sabtu, 03 April 2021 - 18:48:25 WIB
    Riau Jadi Daerah Kedua yang Berhasil Gelar Musda Versi Tiga Ketum KNPI
    Sabtu, 03 April 2021 - 10:00:43 WIB
    Jadwal dan Syarat Pendaftaran Sekolah Kedinasan Kemenkumham
    Kamis, 02 April 2020 - 12:52:48 WIB
    Kabar Hoaks
    Informasi Bahwa Kota Pekanbaru Akan Terapkan Lockdown Pada 7 April, Itu Hoaks
    Kamis, 25 Maret 2021 - 20:38:02 WIB
    Kabupaten Rohul Masuk Nominasi Penghargaan APE Kementrian PPPA RI
    Selasa, 16 November 2021 - 13:23:38 WIB
    Jelang Nataru, Stok Bapok Aman, Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Daerah
    Selasa, 19 Mei 2020 - 14:58:12 WIB
    KEPEDULIAN KEMANUSIAAN
    Bupati Kampar Serahkan Santunan Untuk 300 Anak Yatim dan Piatu
    Jumat, 08 April 2022 - 12:04:18 WIB
    DWP DLH dan Perkebunan Disambut Gembira Masyarakat Parit Bangkung
    Selasa, 06 September 2022 - 10:08:37 WIB
    Oknum Anak Buah Fredy Sambo Tembak Mati Aipda Karnain
    Rabu, 28 Juli 2021 - 08:31:16 WIB
    Rutan Kelas IIB Serang Kembali Sidak Kamar Napi
    Minggu, 15 Maret 2020 - 11:15:42 WIB
    Danlanud Rsn Berangkatkan 22 Casis SMA Pradita
    Kamis, 29 April 2021 - 19:35:04 WIB
    Lawan Mafia Tanah
    Ngeri........!!!, Sebanyak 690 AJB Palsu, Berhasil di Ungkap Satgas Mafia Tanah Polda Banten
    Senin, 18 Mei 2020 - 20:02:00 WIB
    LAWAN COVID-19
    IPMI Bersama Kantor Advokat YP Sikumbang,Salurkan Paket Sembako Melalui Posko IWO Inhil
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved