Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala ">
Rabu, 01 Desember 2021  
 
Mantan Kajari Inhu Dituntut 3 Tahun Penjara, Terkait Kasus Pemerasan Guru Rp1,5 Miliar

Rahmad | Pemkab Indragiri Hulu
Rabu, 10 Februari 2021 - 17:47:42 WIB

Inhu | TIRASKITA.COM - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala SMP Negeri di Inhu.

Hayin terbukti melanggar Pasal 23 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menuntut terdakwa Hayin Suhikto dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan," ujar JPU, Eliksander Siagian, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu, Selasa (9/2/2021).

Pada persidangan yang digelar secara virtual itu, JPU juga menuntut dua terdakwa lain. Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhu, Ostar Alpansari, dan mantan Kasubsi Barang Rampasan, Rionald Febri Rinaldo.

Ostar dan Rionald dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. "Denda dapat diganti kurungan badan selama 1 bulan," kata JPU.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan barang bukti berupa uang Rp1.505.000.000 yang disita dari Pahala Eric Silvandro, dikembalikan ke guru, melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Inhu, Eka Satria.

Ataa tuntutan itu, para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembacaan pledoi atau pembelaan. Majelis hakim mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, ketiga terdakwa didugaan melakukan pemerasan terhadap kepala SMP negeri di Inhu, Kamis (10/12/2020). Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan Rp1,5 miliar.

Dijelaskan, perbuatan para terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 lalu. Hayin menerima uang Rp 769.092.000, Ostar menerima Rp275 juta dan satu unit iPhone X sedangkan terdakwa Rionald menerima uang Rp115 juta.

"Seluruh dana diterima Rp1.505.000.000,. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terdakwa selaku penyelenggara negara," kata JPU.

Uang itu berasal dari 61 kepala SMP negeri di Inhu. Penerimaan uang itu berawal ketika kepala SMP itu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 hingga 2018. Ada laporan pengelolaan dana diduga diselewengkan.

Bukannya melakukan penyelidikan, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS itu, para terdakwa justru meminta uang kepada para kepala SMP agar kasus tidak dilanjutkan.

Tindakan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,

Terdakwa juga melanggar Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

"Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas," tutur JPU.***

Sumber : .bualbual.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Sekda Pekanbaru Ajak Perangi Perdagangan Orang
  • DLHK Riau Dukung Polda Riau Berantas Ilegal Logging
  • Kabupaten Tapteng Terima 25.996 Dosis Vaksin Bupati Targetkan Satu Minggu Sudah Selesai Disuntikkan
  • Anggota Dewan dari Fraksi PDI-Perjuangan Kompak Bantu Bayi Pengidap Penyakit Langka
  • Bupati Kampar Rapat Paripurna DPRD Kampar
  • Bupati Kembali Bagikan 200 Paket Sembako Kepada Masyarakat Tapteng
  • Ada Apa dengan DPRD Kita? Kenapa Lebih Senang Melaksanakan Rapat Malam hingga Dini Hari?!
  • Aamaning Tak Relevan Bagi Putusan Yang Sudah Inkracht
  • Achmad Taufan Soedirjo SH MH: "Saya Prihatin dengan Laporan ini, Nanti Saya Bicarakan Sama Ketua Bid
  •  
     
     
    Senin, 04 Mei 2020 - 16:16:10 WIB
    LAWAN COVID-19
    Gubri Salurkan Bansos Kepada Pendeta
    Jumat, 25 Juni 2021 - 13:20:07 WIB
    Hadiri Festival Sutardji Calzoum Bachri, Gubri Ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Presiden Penyair
    Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:02:17 WIB
    PLN Cimahi Tidak Punya Kewenangan Soal Pembangunan Gardu listrik
    Rabu, 24 Maret 2021 - 10:19:28 WIB
    Pemkot Lakukan Evaluasi PPKM Mikro Tahap III Bersama Unsur Forkompimda
    Selasa, 06 Juli 2021 - 13:09:48 WIB
    Sikapi PPKM Darurat Jawa-Bali, Wawako dan Forkopimda Rapat Virtual dengan Gubri
    Senin, 15 Juni 2020 - 12:56:46 WIB
    Serda Sokhiwanofu Zai Hadiri Kegiatan Rapat Musyawarah Desa Khusus Di Desa Loloanaa
    Rabu, 08 Juli 2020 - 16:22:55 WIB
    Pemkab Bengkalis Salurkan BLT PMI
    Senin, 01 Maret 2021 - 10:27:14 WIB
    Polsek Tambang Tangkap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur
    Senin, 10 Agustus 2020 - 12:28:06 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pemkab Kampar Jadikan Stanum Rumah Sakit Darurat bagi Pasien Covid-19
    Senin, 22 Juni 2020 - 19:50:26 WIB
    PROGRAMA RIAU HIJAU
    Perhutanan Sosial Masih Rendah, Gubri Minta OPD Kejar Persoalan Lingkungan Dan Hutan
    Jumat, 11 September 2020 - 13:22:14 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Dampingi pembagian BLT-DD
    Minggu, 06 Juni 2021 - 07:00:31 WIB
    Dewas BPJS Ingatkan RS dan Klinik Mitra BPJS Jangan Main - Main
    Jumat, 25 Juni 2021 - 20:08:17 WIB
    Kapolri Terbitkan E-Book Pedoman Manajemen Kontijensi Klaster Covid-19
    Rabu, 10 Februari 2021 - 09:16:56 WIB
    Lawan Mafia Lahan Dan Kebun Sawit Ilegal
    Lahan Desa Sungai Sialang Batu Hampar Rohil Dirusak, Warga Mengadu Ke Bupati
    Senin, 13 Januari 2020 - 03:43:10 WIB
    FIKON UMRI LAKSANAKAN DISKUSI AKADEMIK
    Ketua DPD LAN Riau Paparkan Bahaya Narkoba Di UMRI
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved