Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala ">
Sabtu, 31 Juli 2021  
 
Mantan Kajari Inhu Dituntut 3 Tahun Penjara, Terkait Kasus Pemerasan Guru Rp1,5 Miliar

Rahmad | Pemkab Indragiri Hulu
Rabu, 10 Februari 2021 - 17:47:42 WIB

Inhu | TIRASKITA.COM - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu), Hayin Suhikto, dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung. Hayin dinilai bersalah melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala SMP Negeri di Inhu.

Hayin terbukti melanggar Pasal 23 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

"Menuntut terdakwa Hayin Suhikto dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp50 juta atau subsider 1 bulan kurungan badan," ujar JPU, Eliksander Siagian, di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin Saut Maruli Tua Pasaribu, Selasa (9/2/2021).

Pada persidangan yang digelar secara virtual itu, JPU juga menuntut dua terdakwa lain. Mereka adalah mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Inhu, Ostar Alpansari, dan mantan Kasubsi Barang Rampasan, Rionald Febri Rinaldo.

Ostar dan Rionald dituntut pidana penjara masing-masing selama 2 tahun. Keduanya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp50 juta. "Denda dapat diganti kurungan badan selama 1 bulan," kata JPU.

Dalam tuntutannya, JPU menyebutkan barang bukti berupa uang Rp1.505.000.000 yang disita dari Pahala Eric Silvandro, dikembalikan ke guru, melalui Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP se-Kabupaten Inhu, Eka Satria.

Ataa tuntutan itu, para terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembacaan pledoi atau pembelaan. Majelis hakim mengagendakan pembacaan pledoi pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan JPU disebutkan, ketiga terdakwa didugaan melakukan pemerasan terhadap kepala SMP negeri di Inhu, Kamis (10/12/2020). Para terdakwa didakwa melakukan pemerasan Rp1,5 miliar.

Dijelaskan, perbuatan para terdakwa terjadi pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juni 2020 lalu. Hayin menerima uang Rp 769.092.000, Ostar menerima Rp275 juta dan satu unit iPhone X sedangkan terdakwa Rionald menerima uang Rp115 juta.

"Seluruh dana diterima Rp1.505.000.000,. Penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya terdakwa selaku penyelenggara negara," kata JPU.

Uang itu berasal dari 61 kepala SMP negeri di Inhu. Penerimaan uang itu berawal ketika kepala SMP itu menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2016 hingga 2018. Ada laporan pengelolaan dana diduga diselewengkan.

Bukannya melakukan penyelidikan, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku terhadap adanya dugaan Tidak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana BOS itu, para terdakwa justru meminta uang kepada para kepala SMP agar kasus tidak dilanjutkan.

Tindakan para terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 10 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya, Pasal 4 angka 1 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 huruf d, Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 perihal Kode Etik Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI,

Terdakwa juga melanggar Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

"Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas," tutur JPU.***

Sumber : .bualbual.com




comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Gubernur Riau Serahkan Bantuan 10 Unit Mesin Kapal Untuk Nelayan Rohil
  • Disdik Bakal Tindak Tegas Sekolah yang Nekat Buka Saat PPKM Level 4
  • Jadi Sorotan! Tentara Injak Kepala Warga, 2 Pejabat Penting TNI AU Kehilangan Tongkat Komando
  • Bupati dan Wakil Bupati Sergai Hadiri Syukuran Pembangunan Jalan di Pantai Cermin
  • H. Zukri Pimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas
  • Banmus DPRD Riau Melaksanakan Rapat Guna Menyusun Kegiatan Anggota DPRD
  • Bupati dan Wabup Rohil Dampingi Gubernur Riau Tinjau Kondisi Jalan Lintas Pesisir Rohil
  • Polri Peduli Negeri, Polda Riau Bersama BEM Se-Riau Gelar Bakti Sosial Di Rumbai
  • Disuntik Vaksin Nusantara, DPP GPSH Apresiasi Sikap Moeldoko
  •  
     
     
    Selasa, 22 Juni 2021 - 12:44:20 WIB
    PTUN Jakarta Putuskan Prof Akhmad Mujahidin Kembali Jabat Rektor UIN Suska Riau
    Jumat, 12 Maret 2021 - 00:44:57 WIB
    Tak Jalankan Perintah OJK
    Bareskrim Usut Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa
    Jumat, 17 Juli 2020 - 19:13:07 WIB
    Tiga Bulan Jadi Kurir Sabu, Sekeluarga Diciduk Polsek Teluk Mengkudu
    Minggu, 07 Februari 2021 - 18:55:38 WIB
    Jabar Siapkan Antisipasi Lonjakan Limbah Medis
    Kamis, 09 Januari 2020 - 12:40:19 WIB
    Babinsa Koramil 02 Gido Kodim 0213 Nias Jalin Hubungan Dengan Babinkam Tibmas Polsek Gido.
    Jumat, 01 Mei 2020 - 15:48:55 WIB
    LAWAN COVID-19
    Ketua DPRD Riau Kecewa Pada Kepala Daerah
    Senin, 08 Juni 2020 - 20:07:01 WIB
    Dengan Apdes Dan Masyarakat, Koramil 2008/Waled Kodim 0620/Kab Cirebon Gelar Karya Bakti
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 12:03:19 WIB
    DIRGAHYU REPUBLIK INDONESIA
    Sempena HUT RI Ke 75 Tahun 2020, TP PKK Kampar Bagi-bagi Masker
    Rabu, 19 Agustus 2020 - 14:59:20 WIB
    Babinsa Sebagai Ujung Tombaknya Kodim 0213/Nias
    Senin, 15 Maret 2021 - 21:47:47 WIB
    Anggota DPRD Jabar H.Arip rahman.SE,MM.4 Pilar Kebangsaan
    Sabtu, 29 Mei 2021 - 11:48:30 WIB
    Wabup Sergai Lepas Kontingen STQH XVII Tingkat Provsu Tahun 2021
    Sabtu, 23 Januari 2021 - 09:34:29 WIB
    Pemko Pekanbaru Siapkan Regulasi Pungut Retribusi PKL
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 16:36:51 WIB
    Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Membuka Rapat Tahunan Anggaran Dan Belanja 2020-2021
    Rabu, 22 April 2020 - 18:37:34 WIB
    PAKET SEMBAKO
    DPRD Kampar Bagikan Sembako
    Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:54:25 WIB
    Pemkab Kampar Sinkronkan Integrasi SIPKD dan E-monev
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved