PEKANBARU, Tiraskita.com - Masyarakat Kota Pekanbaru saat ini diminta mempersiapkan diri menghadapi fase 'new normal'. Hal ini berdasarkan keputusan pemerintah pusat yang memilih Pekanbaru sebagai salah satu daerah dari 25 kabupaten/Kota yang akan segera menghadapi fase tersebut.

Menanggapi ini, Pimpinan DPRD Pekanbaru meminta pemerintah bisa memberi penjelasan seputar konsep new normal kepada masyarakat.

''Kita berharap nantinya pemerintah pusat atau pun kota harus memberi penjelasan seputar konsep new normal,'' kata Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani Rabu (27/5/2020).

Hamdani juga mendorong agar aktivitas rumah ibadah harus jadi perhatian jelang penerapan new normal. Ia menyebut masyarakat tentu ingin melaksanakan ibadah dengan nyaman.

Rumah ibadah nantinya bisa mengikuti protokol kesehatan untuk beraktivitas kembali. Apalagi saat ini muncul pertanyaan masyarakat bahwa aktivitas masjid dibatasi sedangkan pusat perbelanjaan dibuka.

Hamdani menilai pemerintah harus secara jelas menyampaikan kebijakan aktivitas saat new normal, dan DPRD berencana akan mengundang tim gugus tugas untuk membahas hal ini dan sekaligus evaluasi PSBB di Kantor DPRD Kota Pekanbaru.

Sependapat dengan Hamdani, Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Tengku Azwendi juga meminta pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebelum aturan new normal diberlakukan.

Menurut Azwendi, saat menghadapi new normal ada hal yang sangat harus diperhatikan, dan yang paling penting adalah terkait protokol kesehatan. Mungkin kita ini harus terbiasa dengan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan masker, jaga jarak, dan lainnya yang ditetapkan.

"Kalau saya bilang ini menjadi restart atau memulai baru lagi dengan beberapa aturan dan hal yang dulunya dianggap lumrah dan wajar jadi sesuatu yang harus diatur secara ketat," sebutnya.

Disinggung terkait seperti apa aturan atau standar operasional prosedur (SOP) di new normal yang harus dilakukan Pemerintah, Azwendi berharap tentunya kebijakan yang menyeluruh di semua bidang.

"Jangan sampailah kebijakan berubah jadi kebijaksanaan sehingga nantinya malah membuat kebingungan di tengah masyarakat. Jadi harus tegas dan terukur," sebutnya.
Sementara Walikota Pekanbaru, Firdaus menyebut bahwa Pemerintah Kota bakal berkordinasi dengan Pemerintah Provinsi Riau sebelum penerapan new normal.

"Jadi kita harus tahu seperti apa new normal, agar nanti bisa disampaikan ke masyarakat," pungkasnya.***

Sumber:GoRiau