Jum'at, 16 April 2021  
 
Prancis Kecewa Lebanon Gagal Bentuk Pemerintahan Baru

Arif Hulu | Internasional
Kamis, 17 September 2020 - 11:17:06 WIB

Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis menyatakan kekecewaannya karena Lebanon gagal membentuk pemerintahan baru. Ilustrasi.
TERKAIT:
tiraskita.com - Prancis menyatakan kekecewaannya karena Lebanon gagal membentuk pemerintahan baru pada Rabu (16/9). Tenggat waktu yang diberikan oleh Prancis kepada Lebanon untuk mereformasi kabinet telah habis, namun Presiden Emmanuel Macron tampaknya masih mau menunggu.

"Belum terlambat," kata pernyataan Prancis dilansir Aljazirah, Kamis (17/9).

Prancis memberikan batas waktu kepada Lebanon untuk membentuk pemerintahan baru hingga pertengahan September. Prancis menempatkan dirinya sebagai perantara untuk menemukan kesamaan di antara faksi politik di Lebanon.

Macron mendorong Lebanon segera membentuk pemerintahan baru untuk memperbaiki perekonomian negara yang telah terjerumus dalam krisis. Selain itu, reformasi kabinet juga dibutuhkan untuk mengatasi kemarahan publik atas ledakan di pelabuhan Beirut pada 4 Agustus yang menewaskan 191 orang.

Warga Lebanon menilai bencana tersebut diakibatkan oleh korupsi di kalangan pemerintah yang sudah berlangsung lama. Selain itu ada ketidakmampuan di antara kelas politik yang telah gagal membangun negara dan menegakkan supremasi hukum. 

Presiden Prancis telah mengunjungi Beirut sebanyak dua kali sejak terjadi ledakan. Macron memperingatkan Prancis akan memblokir dana pemulihan dari para donor jika tidak ada kemajuan yang dicapai.

"Kami terus mengikuti situasi dengan seksama dan melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik Lebanon untuk memperbarui desakan kami dalam masalah ini," kata kantor Macron.

Perdana Menteri Lebanon Mustapha Adib telah berusaha untuk menunjuk menteri-menteri baru sehingga mereka dapat mulai mengerjakan peta jalan Prancis.  Seorang sumber mengatakan Adib telah berusaha untuk merombak kendali kementerian yang banyak dipegang oleh faksi yang sama selama bertahun-tahun.

Muslim Syiah dan Kristen keberatan dengan cara Adib membentuk kabinet baru. Mereka mengatakan Adib tidak melakukan konsultasi ketika mereformasi kabinet.

Peta jalan Prancis menetapkan tonggak sejarah bagi pemerintahan baru Lebanon. Mulai dari melanjutkan pembicaraan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) hingga memperbaiki sistem kelistrikan yang rusak. Tetapi rencana itu terkendala oleh para elite politik Lebanon. Mereka keberatan dengan cara Adib merombak kabinet.

Keberatan paling signifikan datang dari Ketua Parlemen Syiah Nabih Berri yang didukung oleh kelompok Hizbullah. Dia bersikeras untuk menunjuk menteri keuangan yakni jabatan yang telah menjadi "jatah" bagi kelompok syiah sejak 2014.

Hizbullah mengatakan kepada Presiden Michel Aoun bahwa menteri Syiah harus disetujui oleh partai-partai Syiah. Selain itu posisi menteri keuangan harus seorang Syiah.

Mantan Perdana Menteri Saad Hariri mengatakan tidak ada faksi yang memiliki hak eksklusif untuk kementerian keuangan atau portofolio lainnya. Sementara itu Pemimpin Komunitas Druze Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan peta jalan Prancis adalah kesempatan bagi Lebanon untuk keluar dari krisis berkepanjangan.

"Tampaknya beberapa tidak mengerti atau tidak ingin memahami bahwa prakarsa Prancis adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan Lebanon dan untuk mencegah hilangnya Lebanon," ujar Jumblatt dalam cicitannya di Twitter.

Sumber : Aljazirah.com

comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • KPK Dalami Adanya Penerimaan Sejumlah Uang
  • Polsek Tapung Hulu Tangkap 7 Pelaku Judi Ketangkasan Tembak Ikan di Desa Kasikan
  • Satgas Bekerja Optimal Tagih Aset BLBI Capai Rp 110 Triliun
  • Mahfud MD: Karena Sekarang Kami yang Memerintah
  • Jalan Perumahan di Pekanbaru Ditutup Tembok 2,5 Meter
  • Rutan Kelas II B Dumai Mencapai Over Kapasitas 300 Persen Lebih
  • Ridwan Kamil Salat Tarawih di Masjid Pusdai
  • Komisi I: Bogor Timur Sudah Siap Secara Administrasi Jadi Calon Daerah Otonomi Baru
  • IPP Jabar Menurun, DPRD Meminta Disdik Siapkan Solusi
  •  
     
     
    Rabu, 07 April 2021 - 08:40:04 WIB
    Bupati Sijunjung Sebut Pekanbaru Sebagai Pasar Terbesar Sumatera
    Senin, 10 Februari 2020 - 17:25:06 WIB
    PT. BBHA Group Sinar Mas Diduga Garap Areal Diluar Konsesi di Bengkalis
    Sabtu, 10 Oktober 2020 - 16:46:18 WIB
    Di Demo Karyawan, PT Padasa Enam 15 Hari Lumpuh Total
    Rabu, 22 Juli 2020 - 08:58:52 WIB
    LAWAN COVID-19
    Pria 25 Tahun, Warga Tempuling Positif Covid-19
    Kamis, 07 Mei 2020 - 20:54:45 WIB
    TIDAK MENGATONGI IZIN
    PT. Musim Mas Dipolisikan, Diduga Garap Lahan Diluar HGU
    Senin, 03 Agustus 2020 - 23:29:41 WIB
    Lawan Narkoba
    Jaringan Internasional Bandar Narkoba Sungai Guntung Ditangkap
    Minggu, 07 Februari 2021 - 08:18:41 WIB
    MOI Kirim Surat Ke Presiden Jokowi Minta Jurnalis Dapat Prioritas Divaksin Covid-19
    Sabtu, 10 April 2021 - 12:13:17 WIB
    Mantapkan Sinergitas,
    Taruna Latsitardanus 41 dan Masyarakat Renovasi Gereja, Masjid dan Rumah
    Jumat, 26 Februari 2021 - 20:06:18 WIB
    Kapolsek Tapung Gandeng FKPPI Lakukan Penanaman Pohon di Taman Desa Sibuak
    Kamis, 24 September 2020 - 17:31:59 WIB
    BNNP Riau Musnahkan 11,8 Kilogram Sabu dan 498 Butir Ekstasi
    Sabtu, 27 Februari 2021 - 09:44:38 WIB
    Oknum Ormas Pemuda Terlibat Pengeroyokan, Laporan Korban Macet di Polsek Rumbai
    Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:55:35 WIB
    Soal Dugaan Ilegal Mining PT Golden Land Indonesia, IPM - Konut Desak DPR Bentuk Tim Investigasi
    Sabtu, 08 Agustus 2020 - 10:28:12 WIB
    TNI AD Kebut Bangun Huntara, Hari ini 77 Unit Huntara, Siap
    Kamis, 04 Maret 2021 - 12:35:19 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Kodim 0213/Nias Komsos Dengan Perangkat Desa
    Rabu, 13 Januari 2021 - 07:54:06 WIB
    Panglima TNI : Lokasi Penemuan FDR Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Sesuai Perkiraan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved