Senin, 26 09 2022  
 
Mendengarkan Penjelasan DPR Dan Keterangan Presiden
MK Panggil Jokowi Rabu Depan Untuk Hadir Dalam Sidang Gugatan Perppu Covid-19

Riswan L | Nasional
Rabu, 20 Mei 2020 - 11:48:30 WIB

Presiden Jokowi
TERKAIT:
   
 
Tiraskita.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang perkara uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam keterangan resmi MK di situs mkri.id dinyatakan sidang akan digelar pada Rabu pekan depan (20/5/2020) pukul 10.00 WIB di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Dalam keterangan MK disebutkan para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. “Agenda mendengarkan penjelasan DPR dan keterangan Presiden,” tulis pengumuman MK, dikutip Sabtu (16/5/2020).

Sidang pleno ini membahas gugatan perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020 yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Yayasan Mega Bintang 1997, LP3HI, KEMAKI, dan LBH PEKA.

Sebelumnya MK sudah menggelar sidang pengujian materiil Perppu ini pada Kamis (14/5/2020). Sidang dilakukan di tengah suasana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Sidang tersebut sekaligus untuk perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020, 24/PUU-XVIII/2020, dan 25/PUU-XVIII/2020 ini diselenggarakan dengan penerapan pola penjarakkan fisik (physical distancing) sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diatur Kementerian Kesehatan RI dan World Health Organization (WHO).

MAKI Sebut Ada Kejanggalan Norma

Dalam siaran pers MK, pada perkara Nomor 24, yang diwakili oleh Boyamin bin Saiman (Koordinator MAKI) menyebutkan bahwa ada kejanggalan pada norma, yaitu berupa sistematikanya yang tak lazim seperti tidak ada ketentuan umum dari aturan Perppu tersebut dan langsung mengenai ruang lingkup. Dengan demikian, dirinya menilai bahwa norma ini hanya berguna dalam keadilan bagi pejabat dan tidak ada untuk rakyat.

Sementara itu, terkait dengan nasihat Mahkamah pada persidangan lalu mengenai penerapan hukum darurat pada negara lain yang juga terdampak, Boyamin mencontohkan Malaysia.

Ia mendapati bahwa Malaysia tidak sampai membuat hukum darurat, hanya saja mengancam keberlakukan keadaan darurat militer. “Malaysia hanya mengancam darurat militer dan tidak membuat situasi darurat tentang keuangan,” jelas Boyamin.

Adapun untuk perkara Nomor 23, pemohon yakni Prof. Dr. M. Sirajuddin Syamsuddin, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. HM. Amien Rais, MA., dkk.
Hapus Pasal 27 Perppu Corona

Sebagai informasi, memang ada tiga nomor perkara (23,24,25) yang terdaftar di MK menggugat Perppu Corona. Gugatan pertama dilayangkan oleh MAKI dkk, gugatan kedua oleh Amien Rais dkk dan gugatan terakhir diajukan sendirian oleh Damai Hari Lubis. Mereka meminta Pasal 27 Perppu Corona dihapus dengan berbagai alasan.

Adapun Pasal 27 Perppu tersebut berbunyi:

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Sebelumnya pada 12 Mei, DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU). Adapun peraturan tersebut diterbitkan Pemerintahan Presiden Jokowi di tengah ‘perang’ melawan virus corona (Covid-19) yang berimbas pada perekonomian domestik dan global.***

Sumber : haluanlampung.com


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Menkuham RI, Yasonna L: Terapkan Prinsip 4L "To Live, To Love, To Learn, To Leave Legacy"
  • Kunjungan Kerja Menkumham ke Riau, Yasonna Minta Maksimalkan Pelayanan Hukum dan Ham
  • Pemkot Cimahi Gelar Gebyar Imunisasi Gratis
  • Pimpinan Dan Anggota Komisi lV Dan Anggota Komisi l DPRD JABAR, Menerima Audensi FKDO
  • Anggota DPRD JABAR Dapil l Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Perlemen Dalam Sketsa Kebangsaan
  • Ànggota DPRD Jawa Barat Melaksanakan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan
  • Pimpinan dan Anggota Komisi V Jabar Menerima Audensi Dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan
  • Anggota Komisi l DPRD JABAR H.Almaida rosa putra Menghadiri Acara Launching Buku IKIP
  • Aksi RBT Bantah Sana-sini soal Konsorsium 303 dan Jet Pribadi
  •  
     
     
    Sabtu, 18 Juli 2020 - 11:54:32 WIB
    DPR Desak Polri Usut Dalang Pelarian Djoko Tjandra
    Selasa, 28 Juli 2020 - 00:11:42 WIB
    Mery Gunarty Hadir di Persidangan PN Pekanbaru
    Senin, 07 Juni 2021 - 08:50:33 WIB
    Cek Penanganan Covid 19 di Kudus, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BNPB Perintahkan Ini
    Kamis, 11 Agustus 2022 - 14:21:09 WIB
    Penguatan Kompetensi Pejabat Fungsional Perencana
    BAPPELITBANGDA Kota Cimahi Gelar In House Traening Penyusunan DUPAK
    Senin, 01 Maret 2021 - 18:55:07 WIB
    Atalia Praratya Lantik Lima Ketua TP PKK Serentak
    Jumat, 08 Januari 2021 - 11:51:20 WIB
    Babinsa Koramil 07/Alasa Melaksanakan Komos Dengan Tokoh Masyarakat Desa Ononazara
    Senin, 25 Oktober 2021 - 13:13:07 WIB
    DPP. GPSH Desak Menteri ATR/BPN Penjarakan Oknum Oknum BPN Yang Terlibat Mafia Tanah
    Jumat, 19 Agustus 2022 - 13:33:43 WIB
    Jokowi: "Kejaksaan Menunjukan Taringnya Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Besar"
    Minggu, 01 November 2020 - 17:24:08 WIB
    Delapan Kali Beraksi, Wanita Pelaku Hipnotis di Banjarmasin Dibekuk Polisi
    Selasa, 07 September 2021 - 19:18:21 WIB
    Pangdam IV/Diponegoro Adakan Kunker Ke Kodim 0709/Kebumen
    Sabtu, 28 Agustus 2021 - 17:23:15 WIB
    GPSH Desak Gubernur Anies Baswedan Cabut Pergub DKI NO 966/2021
    Rabu, 27 Juli 2022 - 11:03:08 WIB
    Legislator Ingatkan DJP Edukasi Masif Pengintegrasian NIK-NPWP di Masyarakat
    Sabtu, 03 Oktober 2020 - 11:54:01 WIB
    Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19
    Babinsa Koramil 07/Alasa Serta Petugas Lainnya Himbau Warga di Pasar Pekan Anaoma
    Selasa, 04 Januari 2022 - 22:31:35 WIB
    Pastikan Keamanan dan Ketertiban di Lapas, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Pindahkan Warga Binaan
    Senin, 23 Maret 2020 - 17:27:04 WIB
    Patroli Malam Pemantuan Untuk Penutupan Sementera Tempat Usaha Hiburan Malam
    Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkab Batang Tutup Sementara Tempat Hiburan
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved