Rabu, 17 08 2022  
 
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Rl | Nasional
Selasa, 26 Oktober 2021 - 08:01:17 WIB

dok
TERKAIT:
   
 
JAKARTA, TIRASKITA.COM - Suasana rapat kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). Raker itu membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Momentum membaiknya kondisi pandemi Covid-19 saat ini serta capaian pemulihan ekonomi di tingkat nasional dan daerah perlu untuk dimanfaatkan. Pemerintah memanfaatkan tren ekonomi yang positif dan potensi ekonomi digital yang besar. Sesuai Keppres Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) untuk mendorong penguatan perekonomian nasional dan daerah. Satgas P2DD yang beranggotakan pimpinan dari 8 kementerian dan lembaga nantinya akan berkoordinasi dengan 542 Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diketuai oleh kepala daerah.

Menteri Koordinator BIdang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hingga 20 September 2021, telah terbentuk 465 TP2DD atau 86% dari total 542 Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 33 TP2DD tingkat provinsi dan 432 TP2DD tingkat kabupaten dan kota. Forum Koordinasi Pusat dan Daerah ini dibentuk untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara lebih luas.

“Penerapan ETPD diharapkan akan memperbaiki pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien, transparan, serta akuntabel, dan pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil pilot project penerapan transaksi non-tunai yang dilakukan di 12 daerah, penerapan transaksi non-tunai dapat meningkatkan PAD rata-rata 11,1%,” ungkapnya  dalam acara peluncuran Roadmap ETPD Provinsi Banten dan showcasing perkembangan ETPD se-Provinsi Banten secara virtual dari Jakarta Pusat, Senin (25/10/2021).

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang positif terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi Banten sendiri, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 mencapai tren yang positif yaitu 8,95% (YoY) yang artinya lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata nasional.

“Pencapaian ini hasil kerja bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan otoritas serta dukungan penuh seluruh masyarakat Indonesia. Ini perlu untuk kita lanjutkan,” jelas Menko Airlangga.

Sebagai informasi, dalam kerangka transformasi digital ditetapkan 4 sektor prioritas, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Pemerintahan digital bertujuan untuk membangun pemerintahan digital yang terbuka untuk peningkatan layanan publik.

“Kebijakan mendorong digitalisasi sektor pemerintahan di daerah tentunya tidak kita mulai dari nol. Implementasi ETPD di tingkat Pemerintah Daerah selama ini sudah dilakukan, namun masih beragam tingkatannya,” tutur Menko Airlangga.

Berdasarkan hasil kajian Satgas P2DD di Bulan Agustus 2021, penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah telah berdampak positif dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi Covid-19. Pemda dengan tingkat Indeks ETPD yang lebih tinggi cenderung lebih resilien dan memiliki realisasi belanja yang cenderung lebih tinggi.

Hasil asesmen Indeks ETPD pada Juli 2021 menyebutkan terdapat 115 Pemerintah Daerah dalam kategori Digital, 270 Pemerintah Daerah dalam kategori Maju, 151 Pemerintah Daerah dalam kategori berkembang, dan 6 Pemerintah Daerah Pemda dalam kategori inisiasi.

“Kondisi perbedaan tingkatan digital ini penting dicermati dan menjadi perhatian bersama. Seluruh daerah otonom perlu terus didorong untuk bisa masuk kategori Maju dan Digital,” kata Menko Airlangga.

Selain perbedaan kapasitas Pemerintah Daerah berdasarkan Indeks ETPD, Satgas P2DD juga telah mengidentifikasi beberapa persoalan yang menjadi tantangan dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Salah satu indikasinya adalah Kontribusi PAD dalam struktur pendapatan APBD yang pada tahun 2019 baru mencapai rata-rata 25%. PAD juga masih didominasi oleh Pajak Daerah sebesar 71%, sedangkan retribusi daerah masih sangat rendah 3%.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui TP2DD memiliki peran yang sangat strategis. Selain optimalisasi peran TP2DD, Dokumen Peta Jalan/Roadmap ETPD yang telah disusun dan diluncurkan oleh Provinsi Banten masih perlu diterjemahkan dalam bentuk aksi-aksi nyata.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengapresiasi Gubernur, Bupati dan Walikota serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten beserta jajaran yang telah membentuk TP2DD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan telah berhasil meluncurkan roadmap ETPD. Semangat dan inisiatif pembentukan TP2DD harus diiringi dengan upaya-upaya konkrit untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“Kita tentunya tidak berharap dokumen roadmap yang telah disusun ini berakhir sebagai salah satu dokumen yang disimpan saja, tetapi juga diharapkan menjadi karya nyata TP2DD se-Provinsi Banten,” jelas Menko Airlangga.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Surya Darmadi Tersangka Kasus Korupsi Rp 78 T
  • Presiden Jokowi di Pidato Kenegaraan 2022, Pakai Baju Adat Bangka Belitung
  • Menteri Investasi Pastikan Hilirisasi di Freeport Indonesia Terus Berjalan
  • Plt Wali Kota Cimahi Kukuhkan Paskibraka Kota Cimahi
  • 'Tidak Ada Negara yang Memberikan Subsidi BBM dan LPG Sebesar Indonesia'
  • Pj Wali Kota Pekanbaru: Ruang Pustaka Setiap Kecamatan Jantung Ilmu Pengetahuan
  • Polrestro Jakarta Barat Bongkar Jaringan Narkoba Internasional
  • Siapa Jenderal Polisi Bintang 3 Yang Hendak Mundur Gegara Kasus Fredy Sambo?
  • Pemkot Cimahi Mulai Revitalisasi Stadion Sangkuriang
  •  
     
     
    Minggu, 02 Agustus 2020 - 13:21:32 WIB
    Yogyakarta Akan Buka Kembali Sektor Pariwisata
    Kamis, 24 Juni 2021 - 14:03:19 WIB
    Riau Targetkan 14 Persen Kasus Stunting
    Kamis, 12 Mei 2022 - 08:51:31 WIB
    Resmikan Gedung Serbaguna Nuryah Binti Sontel, Kasmarni Berharap Dapat Meningkatkan PADes
    Jumat, 16 Oktober 2020 - 07:09:57 WIB
    Wakapolda Banten Hadiri Deklarasi Pembumian Pancasila di Bumi Banten
    Kamis, 31 Desember 2020 - 10:08:12 WIB
    Uu Ruzhanul Apresiasi Perusahaan yang Turut Bangun Jabar Melalui Dana CSR
    Kanis, 05 Agustus 2021 - 18:51:32 WIB
    Hj. Gina Fadlia Swara, SE., MM.
    Anggota DPRD Jawa Barat, Dapil Jabar X Reses Tampung Aspirasi
    Rabu, 06 Juli 2022 - 11:49:15 WIB
    Soal Takbir Keliling, Pj Walikota: Pemko Ikut Instruksi Kemenag
    Kamis, 01 Juli 2021 - 14:31:10 WIB
    Usai Upacara Hari Bhayangkara Ke-75 Secara Virtual, Presiden Puji Kinerja Kapolda Riau
    Minggu, 23 Mei 2021 - 19:30:52 WIB
    Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bengkalis Tetap Dilakukan
    Selasa, 13 Oktober 2020 - 17:08:25 WIB
    Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi Menyalurkan Santunan Kepada Fakir Miskin
    Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:04:17 WIB
    Butuh Perhatian Pemerintah
    Pekerja Tempat Hiburan Dan Hotel Yang Tutup, Ngamen Demi Sesuap Nasi
    Jumat, 04 Desember 2020 - 19:36:43 WIB
    Plt. Walkot Buka Kegiatan Lomba Keterampilan Teknik Usaha Mikro Bidang Kuliner dan Fashion
    Senin, 20 Desember 2021 - 13:12:36 WIB
    Gubri : Kepala Disdik Riau Harus Ikut Mengawasi Proyek Pembangunan Sekolah
    Minggu, 10 November 2019 - 16:54:27 WIB
    Hanya di Nias Barat Ada Desa Tak Berpenghuni, Dapat Dana Desa, Begini Ceritanya.......
    Selasa, 21 April 2020 - 18:43:34 WIB
    LAWAN COVID-19
    Gerakan Bhakti Sosial Serentak Polda Riau Peduli Covid-19
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved