Sabtu, 20 08 2022  
 
DPR Minta Izin Tambang Emas Sangihe Ditinjau Kembali

RL | Nasional
Senin, 14 Juni 2021 - 14:05:05 WIB

Ilustrasi
TERKAIT:
   
 
Tiraskita.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Kementerian ESDM meninjau kembali izin tambang emas di Pulau Sangihe. Mulyanto mengatakan, izin tambang yang diberikan hampir 50 persen dari luas pulau sehingga harus dievaluasi.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini meminta Kementerian ESDM meninjau kembali aspek lingkungan dan keselamatan dari izin pertambangan sesuai aturan yang ada. Menurut Mulyanto, masyarakat di Pulau Sangihe perlu dilindungi.

"Apa bisa pulau kecil seperti ini diberikan izin pertambangan industrial seluas itu tanpa merusak keselamatan lingkungan dan masyarakat. Harusnya izin diberikan hanya seluas wilayah yang benar-benar prospektif untuk ditambang, baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan. Tidak setengah luas pulau Sangihe. Ini berlebihan," ujar Mulyanto kepada wartawan, Senin (14/6).

"Bagaimana penduduk Pulau Sangihe bisa hidup dengan layak kalau setengah wilayahnya adalah pertambangan? Tidak bisa kita bayangkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mulyanto meminta Kementerian ESDM menerbitkan izin untuk wilayah yang berprospektif baik secara ekonomi, lingkungan maupun keselamatan pekerja dan masyarakat.

Mulyanto juga menyoroti kematian Wakil Bupati Sangihe Helmud Hontog. Ia menilai kematian itu mendadak dan beberapa waktu sebelumnya Helmud baru saja mengajukan surat permintaan pembatalan izin kepada PT Tambang Mas Sangihe kepada Menteri ESDM. Ia menilai kasus ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa biasa karena melibatkan tokoh publik yang sedang berjuang mempertahankan kepentingan publik.

Mulyanto juga mendesak Menteri ESDM segera mengambil langkah cepat untuk mengevaluasi izin pertambangan emas di pulau Sangihe ini.

"Walau kita belum tahu secara pasti hasil autopsi pihak Kepolisian perihal penyebab kematian Wakil Bupati Sangihe tersebut, namun izin pertambangan yang diberikan sebesar 42.000 hektar, yang lebih dari setengah luas pulau Sangihe ini patut mendapat perhatian publik," kata Mulyanto.

Untuk diketahui, PT Tambang Mas Sangihe (PT TMS) telah mendapatkan perizinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pertambangan; baik perizinan tambang dari Pemerintah Pusat, maupun dokumen lingkungan dan kesesuaian tata ruang dari Pemerintah Daerah.

Izin dari Kementerian ESDM diberikan pada tanggal 29 Januari 2021 sebesar 42.000 hektar. Sementara luas pulau Sangihe hanya sebesar 73.700 hektar. Penolakan Wakil Bupati Sangihe atas izin yang diterbitkan Menteri ESDM berupa penulisan surat resmi diberitakan sudah diterima oleh pihak Kementerian ESDM.


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Lagi-lagi Guru Bersertifikasi Mengabdi 20 Tahun Dipecat Yayasan Kalam Kudus. Apakah ini Diskriminasi
  • Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Barat : Momentum Penghormatan Kepada Para Pendahulu Pejuang Prov. Jaba
  • Arahan Terbaru Kapolri ke Jajaran: Raih Lagi Kepercayaan Publik Dan Hindari Pelanggaran
  • Jokowi: "Kejaksaan Menunjukan Taringnya Dalam Penyelesaian Kasus Korupsi Besar"
  • 45 Pengacara Dari GPSH Siap Dampingi Keluarga Perwira TNI Dibunuh Brutal Pengusaha Aseng
  • Keren... 6 Personel Polda Riau Raih Penghargaan Medali PBB
  • DISDAGKOPERIN Kembangkan Aplikasi COLLACT-CE, Bersama UPI, POLBAN Dan BJB Dorong Pemberdayaan Kopera
  • DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar
  • Oknum Polisi Di Nias Ditangkap Jual Sabu Pesan Dari Pekanbaru, Siapa Ya Bandarnya ?
  •  
     
     
    Selasa, 19 Mei 2020 - 22:59:41 WIB
    LAWAN COVID-19
    Kapolda Sumut Janji Tindak Tegas Para Pelaku Korupsi Bansos Warga Terdampak Covid-19
    Rabu, 20 Mei 2020 - 16:47:33 WIB
    Jasa Marga Pastikan Keamanan Dan Keselamatan Pengguna Jalan
    Penyelesaian Penanganan Dampak Longsor di Jalan Tol Cipularang Km 118 Sudah Selesai
    Selasa, 01 Februari 2022 - 19:18:36 WIB
    Penuhi Undangan Silaturahmi, Gubri Kunjungi Rumah Tokoh Tionghoa
    Kamis, 29 April 2021 - 07:20:28 WIB
    Kaukus Perempuan Parlemen Harus Berkontribusi Lebih Untuk DPRD Jabar
    Rabu, 04 November 2020 - 08:12:56 WIB
    PDIP Kecam Tindakan Represif Oknum Aparat Kepada Pendemo
    Selasa, 16 Maret 2021 - 09:01:01 WIB
    Sugianto Nangolah Ajak Kaum Melenial Memahami 4 Pilar Kebangsaan
    Jumat, 14 Agustus 2020 - 08:42:30 WIB
    Bupati : Kami Putra Daerah, Jangan Mau Terprovokasi
    Minggu, 07 Maret 2021 - 22:41:49 WIB
    Rapat Finalisasi LKPJ 2020,
    Bupati Sergai Minta OPD Laporkan Kinerja Tiap Bulan
    Selasa, 13 April 2021 - 20:18:26 WIB
    Asep Subandi Kembali Pimpin PK Golkar Pelangiran
    Jumat, 08 Juli 2022 - 10:02:27 WIB
    Menkumham Yasonna Laoly : UU Pemasyarakatan untuk Perkuat Keadilan Restoratif
    Minggu, 09 Januari 2022 - 19:42:39 WIB
    Ribuan Warga Tapteng Bersama Ormas Islam Gelar Takziah Malam Ke 2 Atas Wafatnya Abang Kandung Bupati
    Senin, 10 Agustus 2020 - 09:40:44 WIB
    PDIP Akan Membuat 'Letupan' Politik di Tiga Kabupaten Kota di Riau, Apa Itu?
    Selasa, 01 Maret 2022 - 16:03:05 WIB
    Petugas Amankan Beruang Yang Sudah Diawetkan
    Selasa, 20 Juli 2021 - 18:09:54 WIB
    Diduga Korupsi Penyelewengan Dana BOS, Kepsek SMKN 1 Dolok Merawan Ditahan Polisi
    Rabu, 30 Juni 2021 - 22:44:28 WIB
    Bupati Sergai Dukung Pencanangan Kampung Tangguh Anti Narkoba
     
    Riau | Nasional | Ekonomi | Hukrim | Politik | Olahraga | Kesehatan | Budaya | Pendidikan | Internasional | Lifestyle
    Advertorial | Indeks Berita
    About Us | Redaksi | Pedoman Media Siber | Info Iklan | Disclaimer
    Copyright © 2020 PT. Tiras Kita Pers, All Rights Reserved